Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua Siap Digelar 7 Juli

Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, akan segera memiliki pemimpin daerah definitif. Pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dipastikan akan digelar pada 7 Juli mendatang.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Perhitungan surat suara hasil pemilihan di salah satu TPS di Sabu Raijua, Rabu (9/12/2020), yang dimenangi pasangan calon bupati-wakil bupati Orient Riwu Kore-Tobias Uly.

JAKARTA, KOMPAS — Pemungutan suara ulang di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, siap dilaksanakan pada 7 Juli 2021. Penyelenggara pemungutan suara ulang di Sabu Raijua diharapkan melakukan mitigasi agar tidak terjadi polarisasi seperti di Kabupaten Yalimo, Papua.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/7/2021),  mengatakan, saat ini ia tengah berada di Sabu Raijua untuk mengecek persiapan logistik. Diharapkan pada hari Minggu (4/7/2021) logistik sudah dapat didistribusikan. Saat ini, surat suara untuk pemungutan suara ulang masih dalam proses sortir.

”Logistik sudah disiapkan, Kecamatan Raijua menjadi prioritas. Jika ada kendala dari sisi logistik, nanti dapat berkoordinasi dengan pemda setempat,” kata Ilham.

Pemungutan suara ulang untuk Pilkada Sabu Raijua dilakukan setelah nama pasangan calon  Orient Riwu Korw-Thobias Uly sebagai pemenang pilkada 9 Desember 2020 dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi pada 14 April lalu. Pasangan ini batal menjadi pemenang pilkada karena Orient memiliki masalah kewarganegaraan ganda, yakni Amerika Serikat dan Indonesia.

Baca juga: Pekerjaan Rumah di Balik Kasus Orient

Ia mengungkapkan, dirinya juga sudah beraudiensi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memastikan persiapan pelaksanaan teknis. Selain itu, KPU juga sudah memberikan pembekalan pada para petugas PPK terkait  proses pemilihan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra (kanan) menandatangani kerja sama dengan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Syahrul Mubarak di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Selain dengan BSSN, KPU juga menjalin kerja sama dengan Garuda Indonesia. Kerja sama dengan BSSN berkaitan dengan perlindungan informasi dan transaksi elektronik, sedangkan kerja sama dengan Garuda Indonesia berkaitan dengan angkutan penumpang dan layanan kargo.

Secara terpisah, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan, Bawaslu dan KPU sudah berkoordinasi untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Sabu Raijua. Beberapa hal yang disepakati, antara lain, penggunaan daftar pemilih tetap seperti pada Pilkada 9 Desember 2020 dan juga surat keterangan dari pemerintah daerah bagi pemilih yang tidak mempunyai KTP.

”Saya melihat tidak ada yang mengganggu, kecuali muncul isu golput (golongan putih) dan Covid-19,” kata Fritz. Ia berharap, kedua isu tersebut tidak memengaruhi masyarakat untuk mengikuti pemungutan suara ulang.

Adapun terkait logistik, menurut Fritz, tidak ada gangguan. Ia memastikan, dana untuk penyelenggaraan pemungutan suara di Sabu Raijua sudah cukup. Fritz juga menegaskan, pemungutan suara di Sabu Raijua tetap mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Biaya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua Mencapai Rp 9,5 Miliar

Kompas/Wawan H Prabowo

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar (kanan) hadir sebagai pihak terkait saat sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Pilkada) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (26/2/2019). MK menolak seluruh permohonan yang disampaikan Perludem terkait pemisahan pemilihan umum antara nasional (pilpres, pileg DPR, dan DPD) dan lokal (kepala daerah dan DPRD). MK menegaskan tidak berwenang menentukan model pemilu serentak dari sejumlah pilihan yang ada. MK menyerahkan penentuan model pemilu kepada pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR RI.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengatakan, pemungutan suara ulang di Sabu Raijua berbeda dengan daerah lain karena melakukan pemilihan ulang di seluruh tempat pemungutan suara. Karena itu, sosialiasi dan informasi harus dipastikan sampai ke masyarakat.

”Sosialisasi dan informasi dibutuhkan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Alwan.

Ia berharap, pemungutan suara ulang di Sabu Raijua tidak sampai diulang seperti di Yalimo. Menurut Alwan, kasus di Yalimo bisa terjadi karena kelalaian dari penyelenggara yang meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemungutan suara di Sabu Raijua harus sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahapan hingga pelaksanaannya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Koordinator Nasional JPPR Alwan Ola Riantoby menjadi salah satu narasumber dalam diskusi media dengan tajuk ”Dampak Covid-19 terhadap Pilkada 2020” yang digelar Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Pembicara lain ialah Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Komisioner Bawaslu Mochammad Afifudin. Salah satu yang mengemuka dari diskusi tersebut, antara lain, wacana penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, khususnya yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Pelaksanaan tahapan pilkada diharapkan sesuai dengan langkah-langkah penanganan penyebaran Covid-19.

Tak hanya itu, Alwan juga berharap, tidak terjadi polarisasi di Sabu Raijua seperti di Yalimo. Untuk itu, diperlukan mitigasi sejak dini melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi lagi kekerasan seperti di Yalimo. Salah satunya adalah memaksimalkan keterlibatan dari pemantau dan masyarakat dalam upaya membangun proses pemilu yang baik.

Sementara itu, pelaksanaan pemungutan suara di Boven Digoel, Nabire, dan Yalimo masih dalam proses pengkajian. KPU belum memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang karena menyangkut berbagai kesiapan, seperti ketersediaan dana.