Pancasila Tak Perlu Dipertentangkan dengan Agama

Sejak perumusannya, Pancasila sudah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mempertahankan identitasnya dan menganut keyakinannya masing-masing. Pancasila dan agama tidak perlu dipertentangkan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu peserta aksi peringatan Hari Lahir Pancasila di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat, mengenakan baju adat sambil membagikan stiker bergambar lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, Selasa (1/6/2021). Aksi yang digelar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Depok dan Komunitas Harmoni Warna Indonesia ini melakukan pembagian stiker bergambar Garuda Pancasila kepada para pengendara yang melintas jalan tersebut. Selain membagikan stiker, mereka juga menyanyikan lagu ”Garuda Pancasila” dengan iringan rebana di tepi jalan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Pancasila merupakan etika kebangsaan yang tidak semestinya dipertentangkan dengan agama. Dasar negara itu didesain agar seluruh masyarakat bisa menganut keyakinan atau agama masing-masing secara damai. Oleh karena itu, Pancasila tak layak dipolitisasi untuk kepentingan yang terkait dengan nilai keagamaan.

Pertentangan antara Pancasila dan agama kembali menjadi pembicaraan publik seiring dengan pengakuan sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu kontroversial. Salah satunya karena memuat pertanyaan yang meminta peserta untuk memilih antara Pancasila dan Al Quran.

Sejak perumusannya, Pancasila justru sudah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mempertahankan identitasnya dan menganut keyakinannya masing-masing.

Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Frans Magnis-Suseno dalam diskusi daring ”Pancasila: Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan” yang diselenggarakan Universitas Paramadina, Sabtu (19/6/2021), menyoroti pertanyaan di TWK tersebut.

Sejak perumusannya, Pancasila justru sudah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk mempertahankan identitasnya dan menganut keyakinannya masing-masing. Kelompok Islam yang merupakan mayoritas warga pun sudah sepakat untuk tidak memberikan kedudukan khusus bagi Islam dalam Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena itu, Pancasila dan agama tidak perlu dipertentangkan. ”Manusia Indonesia itu bermoral dan beragama bukan karena dia ber-Pancasila, tetapi dia ber-Pancasila karena dia bermoral dan beragama,” kata Magnis.

Baca juga : Pengkhianatan Pancasila

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Sejumlah pemusik jalanan memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman Basket Hall, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (1/6/2021). Acara yang diadakan oleh Gerakan Cinta Pancasila tersebut untuk lebih membumikan wawasan dan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila.

Ketua Program Studi Islam Madani Universitas Paramadina M Subhi Ibrahim mengatakan, sebagian besar masyarakat juga tidak pernah mempertentangkan Pancasila dengan agama. Merujuk survei LSI pada September 2019, dari 1.500 responden, 86,5 persen di antaranya menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Hanya 4 persen responden yang menyatakan Pancasila dan UUD 1945 tidak cocok dan bertentangan dengan ajaran Islam.

Menurut dia, hasil tersebut wajar karena mayoritas masyarakat Muslim merujuk pada sikap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bagi kedua organisasi massa Islam terbesar itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil kesepakatan kebangsaan sehingga Pancasila tak perlu diperdebatkan.

Subhi melanjutkan, Pancasila pun sebenarnya sarat dengan nilai keislaman. Itu dilihat dari sejumlah kata yang digunakan pada beberapa sila. Penggunaan sejumlah kata itu mengandung bobot filosofis yang jika dieksplorasi dapat menunjukkan etika kebangsaan.

Salah satunya hikmat pada sila keempat. Hikmat yang secara umum ditafsirkan sebagai prinsip demokrasi, dalam filsafat Islam berarti kebijaksanaan. Artinya, Pancasila berusaha memperkenalkan model kepemimpinan hikmah yang menempatkan Pancasila sebagai hikmah kebangsaan.

Baca juga : Wapres: Pancasila Tak Bertentangan dengan Islam

Kompas/Hendra A Setyawan

Tugu Pancasila masih berdiri di kawasan Curug, Depok, Jawa Barat, Selasa (1/6/2021).

Oleh karena itu, Pancasila harus dikembalikan pada posisinya sebagai sesuatu yang adiluhung. Politisasi Pancasila untuk kepentingan tertentu berakibat pada implementasinya yang tidak mampu memenuhi hak masyarakat. Misalnya, masih ada diskriminasi terhadap hak beragama dan belum terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro pemerintah

Direktur Riset Institut Kebijakan Publik Paramadina (Paramadina Public Policy Institute) Universitas Paramadina Ika Karlina Idris mengatakan, perbincangan mengenai Pancasila juga marak di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Ia menganalisis perbincangan dengan kata kunci ”Pancasila” di grup Facebook menggunakan aplikasi crowdtangle sepanjang 5 Mei-13 Juni 2021. Dalam periode tersebut, terdapat 57.332 unggahan dengan total 2,35 juta interaksi.

Perbincangan mengenai Pancasila juga marak di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. (Ika Karlina Idris)

Dari total unggahan, Ika mengambil 10.000 sampel yang berasal dari 16.774 pengguna dengan 8.730 interaksi untuk dianalisis. Analisis jaringan percakapan itu memperlihatkan, isu mengenai Pancasila menyebar di komunitas-komunitas kecil di Facebook. Ada 9.200 komunitas yang membincangkannya.

”Kluster percakapan terbesar adalah kelompok propemerintah, pemengaruh (influencer) utamanya adalah Sintesanews. Adapun akun yang paling aktif menuliskan pesan adalah Pemuda Pancasila se-Indonesia,” kata Ika.

Baca juga: Diperlukan Ikhtiar Menanamkan ”Cip” Pancasila di Benak Generasi Muda

Ika melanjutkan, topik yang paling banyak diperbincangkan terkait dengan selebrasi Hari Lahir Pancasila dan bangsa Indonesia. Topik mengenai khilafah negara Islam dan agama juga muncul, tetapi tidak dominan. Adapun kata yang paling sering muncul di antaranya ”Pancasila”, ”Indonesia”, sedangkan ”radikalisme” dan ”terorisme” muncul sesekali saja.

Selain pada grup Facebook, analisis perbincangan juga dilakukan pada unggahan di Instagram. Dalam periode waktu yang sama, terdapat 13.474 unggahan dengan interaksi enam kali lipat lebih tinggi ketimbang di Facebook. Total interaksi pembicaraan tentang ”Pancasila” di Instagram mencapai 13,39 juta interaksi. Interaksi tertinggi ada pada unggahan akun Presiden Joko Widodo @jokowi.

Menurut Ika, baik di Facebook maupun Instagram, topik perbincangan sama-sama berkutat soal selebrasi Hari Lahir Pancasila. Konten juga didominasi gambar yang diiringi klaim pengunggah sebagai sosok pancasilais. Belum ada diskusi yang lebih jauh untuk membumikan Pancasila.

Baca juga : Jalan Panjang Merawat Toleransi

Kompas/Hendra A Setyawan

Pengguna jalan berhenti untuk memberikan hormat saat detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Senin (17/8/2020). Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengajak masyarakat untuk menghentikan seluruh kegiatan dan aktivitas selama 3 menit pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17.

Pembicaraan cenderung bersifat monolog karena hanya melibatkan pihak yang sama dan isu serupa. ”Percakapan yang dominan umumnya dari kelompok propemerintah, sentimennya tidak menunjukkan toleransi terhadap keberagaman opini dan identitas,” kata Ika.

Ika mengusulkan, pemerintah menggunakan cara yang lebih kreatif untuk mengontekstualisasikan Pancasila. Publik yang memiliki pandangan berbeda mengenai Pancasila semestinya diajak berdialog bukan dilawan dengan strategi yang tidak empatik.