logo Kompas.id
Politik & HukumRKUHP Segera Dibawa ke DPR, Pemerintah Janji Partisipasi Publik Masih Terbuka

RKUHP Segera Dibawa ke DPR, Pemerintah Janji Partisipasi Publik Masih Terbuka

Pemerintah berjanji akan tetap membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan soal Rancangan KUHP kendati tahapan sosialisasi RKUHP telah tuntas. Masyarakat sipil mendorong pemerintah mengadakan sosialisasi tematis.

Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Tim ahli penyusun Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) menyampaikan sosialisasi perubahan rancangan undang-undang terutama pada 14 isu krusial yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat di Jakarta, Senin (14/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menyelesaikan tahapan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di 12 kota besar di Tanah Air. Usulan Pemerintah akan dibawa ke Badan Legislasi DPR untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Pemerintah menjamin akan tetap membuka partisipasi publik setelah tahapan tersebut.

Sosialisasi terakhir Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) digelar di Jakarta, Senin (14/6/2021). Sosialisasi yang digelar secara hibrida, yaitu luring dan daring, itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional  HR Benny Riyanto, Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap, serta anggota tim ahli penyusun RKUHP. Selain itu,  ada perwakilan sejumlah kampus dan lembaga swadaya masyarakat. Hadir pula perwakilan asosiasi profesi, seperti Ikatan Hakim Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia.

Editor: Antony Lee
Bagikan