Revisi UU Otsus Papua Diharap Memperkuat Perlindungan HAM

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tengah membahas revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Revisi diharapkan jadi momentum untuk memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakat Papua.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Potret sebuah keluarga yang rumahnya berada di pinggir Trans-Papua di Distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua, Selasa (3/3/2020). Pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus Papua dan dana yang besar belum terasa perbaikan dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Papua yang masih rendah dan tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang masih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sekaligus menghentikan konflik di Papua dan Papua Barat. UU baru yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah itu harus kembali mengatur pendirian Pengadilan HAM serta kantor perwakilan Komnas HAM di setiap provinsi di tanah Papua.

Dalam rapat kerja Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021), Wakil Ketua Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan, revisi UU Otsus Papua harus bisa menyelesaikan masalah pokok yang masih terjadi di Papua.

Setidaknya ada dua permasalahan pokok yang, menurut Amiruddin, mendesak  diselesaikan dengan revisi UU tersebut. Salah satunya masalah yang mendesak yakni menjaga eksistensi dan masa depan orang asli Papua. Permasalahan mendasar lain adalah menjaga harkat dan martabat orang asli Papua agar tidak terus menjadi korban dalam kekerasan yang berulang.

”Kami melihat upaya merevisi UU Otsus Papua adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang mendesak dan mendasar itu,” kata Amiruddin.

Baca juga: Pemerintah Seharusnya Kedepankan Aspek Kemanusiaan

Dijelaskan, revisi UU Otsus Papua semestinya bisa menjadi modal untuk menghentikan konflik berkepanjangan yang terjadi di tanah Papua. Salah satunya dengan mengatur adanya ruang dialog dalam penyelesaian konflik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan aparat negara. UU Otsus yang baru juga diharapkan dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sekaligus mewujudkan keadilan.

Untuk itu, ketentuan dalam Pasal 45 UU No 21/2001 tentang pembentukan perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua diusulkan untuk diperkuat. Sebab, hingga 20 tahun UU Otsus Papua berlaku, amanat dalam Pasal 45 itu belum seluruhnya dipenuhi.

Kompas

Masyarakat yang mewakili Dewan Adat Papua berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (8/8/2011). Dewan Adat Papua menolak judicial review (hak uji materi) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU No 21/2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia yang disampaikan Ketua DPD PDI-P Provinsi Papua Komarudin Watubun SH MH. Uji materi ini sebagai upaya hukum untuk bisa memenuhi salah satu syarat dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016.

Saat ini, baru ada kantor perwakilan Komnas HAM di Papua, sedangkan di Papua Barat belum ada. Sementara Pengadilan HAM sama sekali belum ada, baik di Papua maupun Papua Barat. ”Revisi ini harus memastikan pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga untuk perlindungan dan pemenuhan HAM,” tutur Amiruddin.

Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menambahkan, siklus kekerasan di Papua tidak pernah berubah. Kondisi itu ditengarai terjadi karena rendahnya kepercayaan pada penegakan hukum. Diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Siapa pun yang bersalah, baik aparat TNI/Polri, sipil, maupun kelompok kriminal bersenjata, harus dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Beka juga menyoroti peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut dia, pemda masih belum maksimal dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik.

Dalam rapat itu, Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun menyatakan dukungan pada usulan penguatan lembaga HAM di Papua. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun menyampaikan komitmen, tidak akan mengubah ketentuan dalam Pasal 45 UU No 21/2001.

Revisi UU Otsus Papua justru akan dijadikan momentum untuk melaksanakan ketentuan UU No 21/2001 yang belum dilaksanakan, di antaranya pendirian Pengadilan HAM dan kantor perwakilan Komnas HAM di setiap provinsi di Papua. Sementara pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pansus akan mencari solusi karena sudah dibatalkan MK.

Baca juga: Prioritaskan Kepentingan Warga Papua dalam Revisi UU Otsus

”Ini menjadi tanda keseriusan dalam melihat masalah-masalah di Papua karena keberadaannya secara simbolik merupakan bentuk pelaksanaan otonomi khusus Papua,” ujarnya. (SYA)