logo Kompas.id
Politik & HukumKodifikasi Atasi Multitafsir Penerapan Pasal UU ITE

Kodifikasi Atasi Multitafsir Penerapan Pasal UU ITE

Pemerintah masih fokus akan melaksanakan kodifikasi UU ITE dengan RKUHP. Salah satunya karena ketentuan kejahatan konvensional di RKUHP yang termuat dalam UU ITE, itu tak disertai dengan unsur-unsur delik yang jelas.

Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Hapus Pasal Karet UU ITE - Aktivis yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta, Selasa (8/1/2019). Mereka menyerukan untuk menghapus pasal karet dalam UU ITE atau merevisinya agar tidak digunakan sebagai senjata para koruptor untuk menyerang balik aktivis antikorupsi.

JAKARTA, KOMPAS – Sejauh ini rencana pemerintah melakukan revisi terbatas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih fokus pada kodifikasi UU ITE dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini salah satunya dikarenakan ketentuan kejahatan konvensional di RKUHP yang termuat dalam UU ITE, itu tak disertai dengan unsur-unsur delik yang jelas dan tegas.

Sementara masyarakat sipil berharap rencana pemerintah melakukan revisi terbatas pada UU ITE dapat digunakan untuk membenahi aturan itu secara lebih komprehensif.

Editor: Madina Nusrat
Bagikan
Memuat data..