logo Kompas.id
Politik & HukumPemerintah Kaji Pemilahan Kasus untuk Penyelesaian Non-yudisial

Pemerintah Kaji Pemilahan Kasus untuk Penyelesaian Non-yudisial

Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyebut upaya penyelesaian di luar pengadilan yang digagas pemerintah adalah terobosan untuk memecah kebuntuan penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Istri almarhum Munir, Suciwati (kiri) dan Maria Catarina Sumarsih, ibunda Bernardinus Realino Norma Irmawan, bersama aktivis dan sukarelawan Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) mengikuti aksi diam Kamisan ke-609 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengatasi kebuntuan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat masa lalu, pemerintah sedang  mendorong penyelesaian di luar pengadilan. Pemerintah akan membuat klasifikasi  berdasarkan lamanya kasus. Namun, sejumlah pihak menilai hal itu  tidak sesuai dengan mekanisme Undang-Undang  Pengadilan HAM.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum, dan HAM Mualimin Abdi saat dihubungi, Senin (10/5/2021), upaya penyelesaian di luar pengadilan yang digagas pemerintah ini adalah terobosan untuk memecah kebuntuan penuntasan kasus HAM berat masa lalu. Upaya itu sedang dijajaki pemerintah melalui Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Non-yudisial (UKP-PPHB).

Editor: Antony Lee
Bagikan
Memuat data..