Apresiasi Publik Memberi Bonus Semangat bagi Pemerintah
Penilaian publik atas citra Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin masih relatif baik. Apresiasi ini ditanggapi pihak Istana Kepresidenan sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.
JAKARTA, KOMPAS — Penilaian publik atas citra Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin masih relatif baik. Hanya belasan persen yang menilai sebaliknya. Apresiasi ini ditanggapi pihak Istana Kepresidenan sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan yang kini menghadapi tantangan berat pandemi Covid-19.
Penilaian itu tergambarkan dalam hasil survei terbaru Litbang Kompas periode April 2021. Terkait dengan citra Presiden Jokowi, sebanyak 73 persen responden menilai baik dan 11 persen menilai sangat baik. Hanya 13 persen yang menilai buruk dan 1 persen sangat buruk, sedangkan 2 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Citra Wapres Amin juga dinilai masih baik. Sebanyak 69 persen responden menyatakan baik dan 6 persen menilai sangat baik. Namun, sekitar 18 persen responden menilai buruk dan 3 persen lainnya menilai sangat buruk, serta 4 persen responden tidak menjawab atau mengatakan tidak tahu.
Kinerja Presiden yang terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 ini setidaknya dalam bidang kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM ternyata dinilai publik baik. (Fadjroel Rachman)
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai survei ini akan memberikan tambahan semangat untuk kerja Wapres Amin. ”Ini mungkin juga berarti publik melihat optimisme yang terbangun antara Presiden dan Wakil Presiden walaupun secara kinerja, dalam kondisi pandemi Covid-19, tidak semua kelihatan (publik),” tuturnya kepada Kompas, Selasa (4/5/2021).
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman juga bersyukur atas hasil survei tersebut. ”Kinerja Presiden yang terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 ini setidaknya dalam bidang kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM ternyata dinilai publik baik,” tuturnya.
Baca juga: Jaga Soliditas dan Konsistensi Pemerintah
Dari hasil survei Litbang Kompas itu 59 persen responden bahkan menyatakan masih yakin kinerja pemerintahan Jokowi-Amin akan semakin baik ke depan.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada periode 13-26 April kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi. Metode ini memberikan tingkat kepercayaan 95 persen.
Diakui Fadjroel pasti ada kekurangan dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, hal ini tak hanya dihadapi Indonesia, 220 negara di dunia juga menghadapi pandemi. Tidak ada satu negara pun yang memiliki pengalaman menghadapi pandemi seluas dan selama ini.
Masduki juga melihat survei mendalam sebagai perlakuan lebih jujur dalam menilai Presiden dan Wapres. Namun, diakui ada penilaian-penilaian sekilas melalui kesan-kesan yang ditangkap di media sosial.
”Selama ini Wapres dianggap enggak bekerja. Mana Wapres? Itu, kan, di media sosial, meskipun sah saja sebagai sebuah penilaian,” ujar Masduki.
Dia berharap masyarakat akan semakin mengetahui bahwa Wapres bekerja sungguh-sungguh kendati tidak semua yang dilakukan diketahui publik.
Masduki juga menjelaskan, beberapa kinerja Wapres memang tidak terpublikasikan karena pekerjaan ini lebih pada koordinasi antar-kementerian dan lembaga seperti dilakukan Presiden. Namun, ketika Presiden sudah memasuki wilayah pekerjaan dengan intensitas tinggi, biasanya Wapres tidak akan mencampuri.
Sejauh ini, menurut Masduki, perhatian Wapres Amin pada ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau termasuk ekonomi syariah, pengentasan warga miskin, dan pendekatan kesejahteraan di Papua.
UMKM dinilai penting, lanjut Masduki, karena Wapres meyakini ekonomi Indonesia bisa membaik bila ekonomi di kalangan menengah bawah juga baik. Konsentrasi kebijakan untuk kalangan menengah bawah diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan kalangan menengah bawah tanpa menghalangi pengusaha besar tetap berkembang.
Beberapa kinerja Wapres memang tidak terpublikasikan karena pekerjaan ini lebih pada koordinasi antar-kementerian dan lembaga seperti dilakukan Presiden. Namun, ketika Presiden sudah memasuki wilayah pekerjaan dengan intensitas tinggi, biasanya Wapres tidak akan mencampuri. (Masduki Baidlowi)
Hal terpenting, kata Masduki, perlu diatasi apabila mengarah pada monopoli dan oligopoli yang akan mematikan pengusaha-pengusaha kelas menengah dan bawah. Karena itu diperlukan kebijakan yang berpihak kepada UMKM seperti kredit berbunga atau berimbal hasil rendah.
Dalam fokus mengentaskan warga miskin yang kini dihantam pandemi diakui belum diketahui seperti apa kondisi kemiskinan saat ini. ”Wapres sudah meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan di berbagai kementerian,” kata Masduki.
Baca juga: Survei ”Kompas”: Apresiasi Publik Jadi Modal Pemerintahan Joko Widodo
Kendati tidak ada pembagian tugas secara saklek, Masduki menjelaskan, Presiden Jokowi memberikan kesempatan luas kepada Wapres Amin untuk berkarya. Inisiatif Wapres diakomodasi Presiden.
”Biasanya Pak Jokowi mengatakan, ’Pak Kiai, apa yang ingin Pak Kiai kerjakan terkait hal ini. Bilang saja ke Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) dan bisa kita berikan penugasan baru. Jadi Wapres bukan tidak diberi peran, justru dibebaskan,’” tutur Masduki.
Terkait dengan penanganan kesejahteraan di Papua, lanjutnya, koordinasi terus dilakukan. Wapres Amin juga ingin berkunjung ke Papua. Namun. pandemi membuat para penasihat di Sekretariat Wapres meminta untuk menunda kunjungan kerja.
”Mimpi Wapres, proses kesejahteraan Papua tidak boleh dihambat hal-hal seperti masalah keamanan Papua,” kata Masduki.
Selain itu, Presiden Jokowi juga baru-baru ini menambahkan tugas Wapres Amin sebagai penanggung jawab persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Saat ini, Indonesia masih akan bersaing dengan Australia dan Korea Selatan/Korea Utara untuk menjadi tuan rumah. Untuk itu, Wapres telah memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga serta akan segera memimpin rapat dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Olimpiade Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ke depan, menurut Fadjroel, pemerintah akan terus memperbaiki kinerja. Untuk pemulihan ekonomi, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 yang dibuka Presiden Joko Widodo, Selasa (4/5/2021), Presiden dan jajarannya akan mendorong pemulihan ekonomi dan transformasi struktural. Harapannya, pertumbuhan ekonomi bisa berkisar 5,3 sampai 5,8 persen tahun 2022 serta membuka lapangan kerja lebih banyak.
Secara terpisah, pengajar Kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gabriel Lele, mengaku tidak heran terhadap hasil survei Kompas yang menyebut tingginya citra Presiden Jokowi dan Wapres Amin di mata masyarakat. Gabriel melihat sosok Wapres berhasil memosisikan diri sebagai figur penengah yang bisa merangkul semua kelompok.
”Ketika sama sekali tidak ada sikap terhadap Habib Rizieq atau gerakan seperti Amien Rais, Wapres bersedia menerima teman yang dicap agak ’kiri’. Memang terbatas, tapi pada isu tertentu yang kritikal untuk stabilitas nasional Pak Wapres cukup besar peranannya,” ujar Gabriel saat dihubungi.
Dari sejak awal desain pemerintahan, peran pada pembangunan fisik, ekonomi, dan infrastruktur menjadi portofolio Presiden Jokowi dan jajaran menteri. Sementara Wapres lebih berperan dalam merangkul kelompok radikal. ”Beliau memainkan peran itu. Tergantung metodologi. Kalau survei dilakukan di kantong-kantong Islam, mereka punya persepsi baik kinerja beliau,” tambah Gabriel.
Portofolio yang dijalankan Wapres ini cenderung pada aspek yang dampaknya tidak terlihat langsung. ”Dalam beberapa hal, beliau dalam media eksposurnya cenderung kurang dibandingkan dengan Presiden. Portofolio beliau mensyaratkan operasi senyap dan pada saat bersamaan implikasinya ke media eksposur yang terbatas,” kata Gabriel.
Politik senyap ini sudah pas dijalankan Wapres yang melakukan banyak gerakan untuk merangkul, proses konsolidasi politik, dan konsolidasi sosial dengan tidak terlalu menonjolkan diri ataupun menonjolkan pemberitaan media. Tetapi, Wapres tetap bergerilya ke pesantren dan kepada tokoh-tokoh penting Islam.
”Itu bagus sebagai prasyarat sehingga Pak Jokowi punya modal dasar, yaitu stabilitas untuk bisa menjalankan berbagai terobosannya. Kombinasi pas, yang satu menyiapkan prasyarat pembangunan dan satunya mempercepat pembangunan. Wapres menyiapkan fondasi pembangunan. Jokowi melanjuktan dengan gebrakan pembangunan,” ujar Gabriel.
Terkait dengan penanganan pandemi, Gabriel juga menilai peran signifikan Wapres ketika sempat muncul pandangan negatif terhadap kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk vaksinasi. ”Pak Ma’ruf melakukan gerakan senyap untuk merangkul kelompok ’kiri’ relatif bisa diyakinkan. Bisa menerima vaksin, masker. Tidak lepas kontribusi Pak Ma’ruf,” tuturnya.
Terkait dengan hasil survei citra diri Presiden yang juga tinggi, Gabriel menilainya sebagai hasil yang masuk akal. ”Terlepas pro kontranya, kan, ada banyak terobosan terkait Covid maupun langkah pemulihan bisa dilihat proyek infrastruktur masih tetap jalan di tengah pandemi,” ucap Gabriel.