Jaga Soliditas dan Konsistensi Pemerintah

Sekalipun hasil survei Litbang "Kompas" pada periode April 2021 menunjukkan tingginya angka kepuasan dan keyakinan publik kepada pemerintah, masih ada sekitar 30 persen publik yang menyatakan tidak puas dan tak yakin.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diingatkan untuk tetap menjaga kekompakan dan konsistensi antara kebijakan dan perbuatan guna mencegah melebarnya angka ketidakpuasan dan ketidakyakinan publik kepada pemerintah. Hal lain yang tak kalah penting, pemerintah diingatkan untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas periode April 2021, angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 69 persen. Hal itu meningkat dari hasil survei pada Januari 2021 sebesar 66,3 persen dan hasil survei pada Agustus 2020 sebesar 65,9 persen. Angka kepuasan publik pun meningkat di empat bidang penilaian, yakni bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, sebanyak 65 persen menyatakan sangat yakin dan yakin bahwa kinerja pemerintahan Jokowi-Amin akan lebih baik ke depan. Sebanyak 30 persen lainnya menyatakan tidak yakin dan sangat tidak yakin. Adapun 5 persen sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

Menyikapi hasil survei itu, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, saat dihubungi, Senin (3/5/2021), mengingatkan pemerintah untuk menjaga kekompakan. Soliditas tak hanya dibutuhkan di internal pemerintah pusat, tetapi juga di antara pemerintah pusat dan daerah. ”Kekompakan ini sekaligus jadi kunci untuk mencegah angka ketidakpuasan dan ketidakyakinan sebesar sekitar 30 persen tidak melebar,” ujarnya.

Baca juga: Apresiasi Publik Jadi Modal Pemerintah

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk konsisten antara kebijakan yang dikeluarkan dan perbuatan para pejabatnya. Misal, jika pemerintah melarang kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19, pejabat seharusnya tidak justru datang ke tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti acara pernikahan.

”Masyarakat kita, kan, masyarakat yang menunggu teladan. Jadi, kalau pada masa sulit, tetapi dia melihat pemimpinnya ikut merasakan kesulitan dan meyesuaikan diri, wah itu diapresiasi masyarakat. Tetapi, kalau pemerintahnnya ngomong doang, lalu yang dilihat masyarakat tidak konsisten dengan nasihatnya, nah, di sana masyarakat kecewa. Pemerintah harus betul-betul memberikan teladan kepada masyarakat,” ujar Roy.

Namun, bagaimanapun juga, menurut Roy, pemerintah patut bersyukur dengan kepuasan publik terhadap pemerintah yang terus meningkat, apalagi di tengah pandemi. Peningkatan kepuasan publik ini memperlihatkan rasa percaya (trust) masyarakat yang besar pula kepada pemerintah. ”Ini harus dijaga sebagai modal sosial yang baik karena tantangan di depan masih panjang, apalagi situasinya kita belum tahu kapan selesai pandemi ini,” katanya.

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto berpandangan, hasil survei tersebut menunjukkan rakyat melihat kesungguhan kerja keras pemeritahan Jokowi dan Ma’ruf dalam penanganan pandemi. Tingkat kepuasan yang besar ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi di tengah tantangan yang besar ke depan, terutama memulihkan perekonomian.

Baca juga: Lonjakan Penghargaan yang Terpilah

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Vaksinator dari Puskesmas Pringgarata (baju putih) menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada salah seorang warga Dusun Kuang Jukut, Desa Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat kegiatan vaksinasi Covid-19 untuk Lansia, Rabu (28/4/2021).

Mengenai masih sekitar 30 persen publik yang tak puas ataupun tak yakin dengan kinerja pemerintah, menurut Hasto, ini seharusnya juga menjadi alarm bagi partai politik untuk ikut menyosialisasikan dan memperkuat gotong royong di tengah rakyat dalam mengatasi pandemi.

”Karena optimisme itu hanya bisa diciptakan melalui hubungan saling percaya, antara rakyat dengan pemimpin dan juga pemimpin bekerja sebaik-baiknya memberikan arah bagi rakyat melalui keputusan-keputusan politik yang terukur,” ujar Hasto.

Ia pun melihat, besarnya ketidakpuasan atau ketidakyakinan publik ini tak terlepas dari residu Pemilihan Presiden 2019 antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Pembelahan di masyarakat yang luar biasa terjadi hingga tingkat akar rumput. Namun, dengan bergabungnya Prabowo di dalam pemerintahan Jokowi, seharusnya pembelahan itu tidak bekerpanjangan.

”Kami yakini, confidence untuk membangun rasa saling percaya di tingkat grassroot, baik antara pendukung Pak Jokowi maupun pendukung Pak Prabowo, itu makin kuat ke depan,” katanya.

SETPRES/LAILY RACHEV

Atlet pencak silat Indonesia yang baru meraih medali emas, Hanifan Yudani Kusumah, merayakan kegembiraannya dengan memeluk Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Prabowo Subianto di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Keberpihakan pada publik

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Ledia Hanifa mengatakan, kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja pemerintah bisa dipengaruhi oleh komunikasi publik yang lebih bagus dari pemerintah. Dalam hal penanganan pandemi Covid-19, misalnya, dulu pemerintah sangat tertutup. Kini, komunikasi publik telah diperbaiki sehingga masyarakat tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah.

Sekalipun angka kepuasan publik terus meningkat, Ledia mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri. Pemerintah dituntut untuk terus memperbaiki kinerjanya. Salah satunya, kebijakan yang dikeluarkan hendaknya senantiasa berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai keberpihakan tersebut hanya menjadi jargon pemerintah.

Ia mencontohkan rencana impor beras. Presiden Joko Widodo memang telah membatalkan untuk sementara rencana impor tersebut. Namun, sebelum rencana itu dibatalkan, pemerintah terlihat tidak berpihak kepada masyarakat, terutama petani, karena rencana impor dilontarkan saat petani sedang panen raya. Selain itu, rencana impor itu pun bertentangan dengan pernyataan Presiden yang di berbagai kesempatan selalu mendorong agar masyarakat mencintai produk dalam negeri.

”Pemerintah harus lebih berpihak kepada masyarakat dalam kebijakan konkret,” kata Ledia.

KOMPASTotok Wijayanto

Buruh angkut memindahkan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (2/4/2021). Pemerintah akhirnya menunda impor beras hingga Juni 2021. Hal tersebut dilakukan karena Maret-April ini bertepatan dengan musim panen padi petani.

Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Jumat (30/5/2021), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan tetap bekerja keras sekalipun hasil survei menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintah. Ini sekaligus untuk membalikkan penilaian sekitar 30 persen publik yang masih menyatakan tidak puas ataupun tak yakin dengan kinerja pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD: Internal Solid, Pemerintah Efektif

Hal lain yang penting, pemerintah akan tetap menjaga soliditas. ”Apabila di internal sudah solid, publik akan ikut memercayai kerja-kerja pemerintah,” ucapnya.