Pasca Kerumuman di Tanah Abang, Presiden Ingatkan agar Tak Sepelekan Covid-19
Menyusul kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Presiden Jokowi kembali mengingatkan pandemi Covid-19 masih nyata. Karena itu, masyarakat diminta agar benar-benar waspada dan tak boleh lengah apalagi menyepelekan.
Oleh
Mawar Kusuma
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih nyata hadir di Indonesia. Karena itu, Presiden meminta agar masyarakat benar-benar waspada dan tidak boleh lengah, apalagi menyepeleka. Masyarakat diimbau tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, di antaranya jaga jarak, hindari kerumunan, dan mengenakan masker.
Kasus Covid-19 di Tanah Air memang cenderung sudah melandai sejak penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dan vaksinasi masal. Presiden Jokowi menyebut bahwa tren kesembuhan juga terus meningkat. Hingga Minggu (2/5/2021), jumlah kasus aktif, disebut Presiden Jokowi, meningkat pada angka 100 ribuan orang.
Penurunan kasus harian juga terus terjadi. ”Tapi, jangan dulu berpuas diri. Jangan optimisme berlebihan, jangan merasa situasi sudah terkendali. Jangan merasa sudah aman. Belum!” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan terbaru yang dibagikan di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (2/5/2021). Pernyataan Presiden Jokowi dikeluarkan menyusul foto dan video yang viral mengenai kerumunan di Pusat Pertokoan dan Stasiun Kereta Api Tanah Abang, Jakarta.
Kerumunan Warga Berbelanja di Tanah Abang
Sejauh ini, data perkembangan kasus positif Covid-19 pada Minggu menunjukkan, jumlah kesembuhan sebanyak 1.530.718 kasus, kasus meninggal sebanyak 45.796 kasus, dan 4.512 kasus baru. Sebelumnya, Kamis (29/4/2021), juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, juga menyoroti perkembangan persentase kasus aktif, progres pembentukan posko, dan perkembangan zonasi risiko pada enam provinsi.
Jangan dulu berpuas diri. Jangan optimisme berlebihan, jangan merasa situasi sudah terkendali. Jangan merasa sudah aman. Belum!
Wiku menyandingkan data perkembangan pada enam provinsi, yaitu Jawa Tengah, Aceh, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Dari enam provinsi tersebut, terdapat tiga provinsi yang mengalami perkembangan baik sejalan dengan meningkatnya jumlah posko. Di Jawa Tengah, misalnya, penurunan kasus aktif selama empat minggu berturut-turut dibarengi dengan penambahan posko, yaitu 4.463 posko hingga Minggu.
”Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi jumlah posko terbanyak di Indonesia,” ujar Wiku saat memberi keterangan pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (29/4/2021), yang juga disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Meski sempat terjadi kenaikan persentase kasus aktif, kasus Covid-19 di Aceh menurun selama tiga minggu berikutnya. Penurunan ini juga dibarengi pembentukan posko yang meningkat cukup tajam pada minggu ketiga, dari 352 menjadi 3.211 posko di minggu keempat. Aceh menjadi provinsi kedua yang terbanyak memiliki posko.
Edukasi masyarakat
Hasil perkembangan yang berbeda terlihat di Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Terjadi peningkatan kasus aktif yang konsisten selama empat minggu terakhir dengan dua atau lebih kabupaten/kota yang berpindah ke zona merah. Hingga Minggu (25/4/2021), jumlah posko pada setiap provinsi tersebut kurang dari 50 posko.
Upaya untuk menekan kasus aktif ini, lebih jauh, Presiden Jokowi menginstruksikan harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan semua anggota masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Presiden kembali mengajak semua pihak untuk tetap berdisiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
”Kemampuan kita menekan penyebaran Covid-19 ini juga mulai menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah. Momentum ini harus dijaga bersama,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan semua gubernur, bupati, dan wali kota untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini.
”Prioritas nomor satu tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Taatilah protokol kesehatan, jangan lengah, jangan menganggap remeh, dan tetap waspada. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini,” ucap Presiden Jokowi.
Wiku menambahkan, posko yang berfungsi dengan baik juga akan menurunkan jumlah kasus. Maka dari itu, semua provinsi diminta untuk memastikan terbentuknya posko yang berfungsi aktif di tingkat desa dan kelurahan. Fungsi posko harus dimaksimalkan agar efektif dalam menekan penularan dengan rutin melakukan monitoring, sosialisasi, serta edukasi masyarakat.
Masyarakat untuk tetap waspada terhadap infodemi mengenai pandemi Covid-19. Infodemi merupakan informasi berlebihan mengenai Covid-19 baik secara daring maupun luring yang dampaknya justru memperburuk kondisi pandemi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, sebelumnya, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap infodemi mengenai pandemi Covid-19. Infodemi merupakan informasi berlebihan mengenai Covid-19, baik secara daring maupun luring, yang dampaknya justru memperburuk kondisi pandemi.
Penggunaan media digital secara bijak diperlukan sebagai benteng dalam menerima informasi pandemi yang beragam di tengah ruang informasi publik. Johnny mengatakan bahwa hingga hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 1.556 berita hoaks terkait dengan Covid-19 dan 177 berita tentang vaksin Covid-19 di media sosial ataupun media digital.
”Infodemi semakin marak di tengah ruang informasi publik dan menyebar dengan sangat mudah dan cepat di media sosial ataupun media digital,” ujar Johnny saat memberikan keterangan pers kedatangan tahap ke-10 vaksin Covid-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (30/4/2021).
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, infodemi ini mencakup upaya menyebarkan informasi yang kurang tepat dan dapat memengaruhi kesehatan masyarakat secara fisik ataupun mental hingga meningkatkan stigma terhadap Covid-19. Johnny lantas meminta masyarakat untuk mengakses informasi resmi mengenai perkembangan terakhir pandemi Covid-19 dengan merujuk pada sumber informasi yang akurat dan tepercaya.
”Untuk itu, pemerintah terus mengimbau masyarakat agar selalu merujuk pada sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, baik dari badan dunia WHO, Pemerintah Indonesia dalam hal ini KPCPEN, Kementerian Kesehatan, dan kementerian atau lembaga terkait, maupun para ahli di bidangnya,” ungkapnya.