Di Balik Penunjukan Bahlil, Nadiem, dan Handoko

Pascaperombakan kabinet pertama diperiode kedua Presiden Jokowi akhir 2020, seorang pejabat di lingkungan Istana memberi tahu akan ada ”reshuffle” pada tiga atau empat bulan lagi. Rabu lalu, akhirnya terjadi. Ada apa?

Kompas

Hasil percakapan warganet mengenai isu reshuffle kabinet yang dihimpun Politicawave dipresentasikan di Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Presiden Jokowi akhirnya melantik Bahlil dan Nadiem sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapatkah harapan publik terpenuhi?

Setelah perombakan kabinet pertama di periode kedua Presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2020, seorang pejabat di lingkungan Istana, Jakarta, memberi tahu Kompas. ”Tiga atau empat bulan lagi akan ada reshuffle kabinet lagi sebab Presiden belum puas,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Menteri Sekretariat Negara Pratikno tak membantah, tetapi juga tidak mengiyakan. ”Bisa saja karena untuk penguatan koordinasi menteri kabinet, perbaikan manajerial, dan lain-lain. Namun, sekarang Presiden belum omong lagi,” ujar Pratikno.

Hari demi hari pun berlalu. Januari hingga Februari terlewati. Kebetulan tidak ada lagi menteri atau pejabat yang terlibat korupsi sehingga tak menjadi momentum mengganti menteri, seperti reshuffle kabinet sebelumnya, mencopot dua menteri korupsi selain mengganti dan menukar empat menteri lainnya.

”Saya sempat dengar omong-omong dengan pejabat yang bertemu dengan Presiden pada Maret lalu. Presiden infonya ingin mengganti beberapa menterinya. Pak Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) diusulkan, tetapi Presiden diam saja. Sebab, Teten bersama Pak Jokowi jatuh bangun waktu kampanye 2014. Pak Moeldoko juga diusulkan diganti beberapa nama di lingkar dalam Istana dan juga dari luar karena terlibat konflik Partai Demokrat. Namun, Presiden malah memberi banyak pekerjaan kepada Pak Moel,” tutur salah satu pejabat di lingkungan Istana.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sempat diwacanakan diganti karena pernah Covid-19 sehingga kinerjanya dianggap menurun, tetapi Presiden tak menanggapi. ”Kalau Pak Budi Karya diganti, usulannya yang menggantikan Pak Hadi (Hadi Tjahjanto, Panglima TNI), tetapi Presiden juga hanya menyimak saja. Kelihatannya, untuk sementara, Panglima TNI dipertahankan sampai pensiun jelang akhir tahun 2021,” ujar sumber Kompas di Sekretariat Negara.

Masih menurut pejabat di Setneg itu, Presiden Jokowi seharusnya sudah me-reshuffle kabinetnya pada Rabu (7/4/2021) Pon, lalu, yang menjadi weton atau hari baik Presiden Jokowi. ”Namun, tak elok karena mendadak ada musibah bencana di Nusa Tenggara Timur. Kalau kemarin jadi reshuffle, itu reshuffle yang terkesan mendadak, tetapi Presiden masih merasa belum pas untuk memutuskannya saat itu,” ujarnya.

Baca juga: Momentum Tepat untuk ”Reshuffle” Kabinet

Hingga DPR menyetujui perubahan nomenklatur tiga kementerian pada 9 April lalu, yang membuat informasi perombakan kabinet kembali menguat, Pratikno yang ditanya lagi soal itu hanya menjawab, ”Belum sampai ke situ (reshuffle). Baru penataan saja.”

Presiden infonya ingin mengganti beberapa menterinya. Pak Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) diusulkan, tetapi Presiden diam saja. Sebab, Teten bersama Pak Jokowi jatuh bangun waktu kampanye 2014. Pak Moeldoko juga diusulkan diganti beberapa nama di lingkar dalam Istana dan juga dari luar karena terlibat konflik Partai Demokrat. Namun, Presiden malah memberi banyak pekerjaan kepada Pak Moel.

Demikian pula saat masuk Rabu (14/4/2021) dan Rabu (21/4/2021) lalu terlewati, dan spekulasi reshuffle kabinet kembali menguat. Pratikno yang ditanya malah mengirim emoticon orang tertawa lewat telepon selulernya. Juga saat pers mencegatnya bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo seusai menghadap Presiden di Istana Merdeka. Kedua menteri yang dekat dengan Presiden itu serempak menjawab,” Presiden besok (Rabu) pergi ke Jawa Barat karena kunjungan kerja. Ternyata, selain kunjungan kerja, Rancangan Peraturan Presiden tentang Kementerian Investasi dan Kemnedikbudristek juga belum selesai dibuat.

”Waktu kemarin siang, saya mendapat info dari teman di Setneg yang menanyakan ke Ibu Lidya Silvana (Deputi Perundang-undangan dan Administrasi Setneg) bahwa Perpres Kementerian Investasi dan Kementerian Dikbud dan Ristek sudah selesai dan sudah ada di tangan Pak Pratikno, dan tinggal diteken. Itu artinya perpres sudah ada dan reshuffle kabinet sebentar lagi. Ternyata benar, reshuffle terjadi pada Rabu (28/4). Meskipun bukan Rabu Pon, tetapi Rabu Wage, hari itu dinilai masih lingkaran hari-hari baik atau weton Presiden,” tutur seorang staf di Istana.

Lompatan ekonomi

Kementerian Investasi dibentuk karena Presiden ingin lompatan ekonomi sehingga investasi dan penciptaan usaha untuk membuka lapangan kerja harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau hanya setingkat BKPM, investasi tak bisa jalan karena BKPM sebatas badan koordinasi. Jadi, harus dibentuk kementerian tersendiri dan Kepala BKPM tetap dirangkap. Kementerian ini tidak mengambil alih kewenangan Menko Kemaritiman dan Investasi. Di tempat Pak Luhut (Luhut B Pandjaitan). Bahlil ditunjuk karena selain pengusaha juga aktivis. Dia bisa menyelesaikan masalah. Bahasa tak jadi halangan karena ’yang jualan’ investasi, kan, ada orang lain, seperti para duta besar dan pengusaha. Pak Bahlil bisa mengatasi.

Presiden, Rabu ini, akhirnya hanya melantik dua menteri dan seorang kepala badan. Pelantikan itu tak pelak konsekuensi atas perubahan nomenklatur di kementerian lama, seperti yang disetujui DPR. Nadiem Anwar Makarim yang sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahlil Lahadalia, sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dilantik menjadi Menteri Investasi merangkap kepala BKPM. Sebelumnya sempat muncul nama Basuki Tjahaja Purnama, yang kini Komisaris Utama Pertamina, disebut-sebut bakal menjadi Menteri Investasi.

Baca juga: Jadikan Energi Baru Pemacu Kinerja Kabinet

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama para calon menteri yang akan dilantik di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Adapun Laksana Tri Handoko, sebelumnya adalah kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebelumnya muncul nama Prof Wenten, Wakil Rektor ITB, Bandung.

”Kementerian Investasi dibentuk karena Presiden ingin lompatan ekonomi sehingga investasi dan penciptaan usaha untuk membuka lapangan kerja harus diutamakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau hanya setingkat BKPM, investasi tak bisa jalan karena BKPM sebatas badan koordinasi. Jadi, harus dibentuk kementerian tersendiri dan Kepala BKPM tetap dirangkap. Kementerian ini tidak mengambil alih kewenangan Menko Kemaritiman dan Investasi. Di tempat Pak Luhut (Luhut B Pandjaitan). Bahlil ditunjuk karena selain pengusaha juga aktivis. Dia bisa menyelesaikan masalah. Bahasa tak jadi halangan karena ’yang jualan’ investasi, kan, ada orang lain, seperti para duta besar dan pengusaha. Pak Bahlil bisa mengatasi,” ujarnya.

Nadiem demikian pula. ”Riset dan teknologi merupakan bagian dari pendidikan. Pak Nadiem bisa menjalankan keduanya. Tak perlu wakil menteri lagi karena riset bagian inheren dari sebuah pendidikan,” tutur sang pejabat.

Penunjukan Handoko sepenuhnya kewenangan Presiden. ”BRIN sudah lama jadi gagasan Presiden. Ingat, kan, waktu debat kedua Pemilihan Presiden 2019. Selain riset dan inovasi, juga soal talenta dikemukakan Presiden akan dibentuk jika ia terpilih,” kata sumber itu.

Kini, ketiganya sudah dilantik. Dapatkah mereka memenuhi aspirasi dan harapan publik yang membuncah selain juga ada yang pesimistis?

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Indonesia Maju berfoto bersama para pengisi acara dan panitia Perayaan Imlek Nasional 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2020). Kegiatan yang mengambil tema ’Bersatu untuk Indonesia Maju’ itu menjadi momentum untuk terus merawat dan menguatkan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang multikultur dan multietnis.