Presiden Lakukan Perombakan Mini
Presiden Jokowi melantik tiga pembantu presiden lama dengan posisi baru. Perombakan kabinet di tahun kedua pemerintahan Jokowi ini dinilai sebagian kalangan belum sesuai dengan harapan publik.
Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan terhadap tiga pejabat pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melantik tiga pembantu baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Perombakan kabinet dalam skala mini ini dilakukan sebagai konsekuensi perubahan nomenklatur di tiga kementerian lama.
Dua pembantu Presiden yang dilantik tersebut adalah pejabat lama, yakni Nadiem Anwar Makarim dan Bahlil Lahadalia. Nadiem, sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahlil, sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dilantik menjadi Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM.
Sementara seorang pembantu Presiden lagi adalah Laksana Tri Handoko. Handoko sebelumnya adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dilantik menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Perombakan kabinet kali ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur kementerian yang diinisasi Presiden dan kemudian mendapatkan persetujuan dari DPR. Pertama, Presiden membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Kedua, Presiden membentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan penggabungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Baca juga: Menanti Akhir Episode ”Reshuffle” Jilid II
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F04%2F20210427WEN8_1619501832.jpg){kind=logo}
Proyek pembangunan pabrik di salah satu lahan di kawasan industri, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Selasa (27/4/2021). Kabupaten Kendal saat ini menjadi satu kawasan industri terbesar di wilayah pesisir utara Jawa. Berbagai fasilitas dan kemudahan perizinan berinvestasi mendorong berkembangnya kawasan industri di Kendal.
Dalam keterangan pers bersama seusai pelantikan, Bahlil mengatakan, Kementerian Investasi akan menjadi kunci yang menghubungkan dan menyinergikan investasi asing-domestik sekaligus pemerintah pusat-daerah agar menjadi satu pintu. Adapun targetnya adalah peningkatan investasi yang berkualitas sekaligus pemerataannya.
”Apa yang kita lakukan hari ini, meningkatkan investasi yang berkualitas, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, tetapi juga memeratakan investasi Jawa dan luar Jawa. Sebab, Presiden melihat Indonesia secara luas, tidak hanya satu pulau,” kata Bahlil.
Pengusaha dari berbagai skala bisnis akan dikolaborasikan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Untuk itu, sesuai arahan Presiden, menurut Bahlil, Kementerian Investasi tidak hanya mengurus pengusaha-pengusaha besar, tetapi juga usaha kecil dan menengah. Pengusaha dari berbagai skala bisnis akan dikolaborasikan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional.
Nadiem menyampaikan, penggabungan bidang riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mungkin akan menjadi kabar gembira bagi perguruan tinggi. Alasannya, riset dan transformasi pendidikan berada di dalam satu kementerian sehingga urusannya akan berada dalam satu pintu. Para rektor juga akan semakin mudah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca juga: Waktu yang Kian Terbatas
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim memberikan keterangan pers seusai pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4/2021). Berdiri di sebelah kanan dan kiri adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksana Tri Handoko.
”Riset dan teknologi adalah suatu hal yang sangat dekat di hati saya, merupakan suatu hal yang telah saya tekuni sebelum saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya punya harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di universitas-universitas kita dalam bidang riset dan teknologi,” kata Nadiem.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem melanjutkan, juga akan menjadi mitra BRIN. Sekalipun Tridharma dan penelitian perguruan tinggi berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem mendorong agar sebanyak mungkin mahasiswa dan dosen melakukan penelitian di dalam badan-badan di bawah BRIN.
”Ini merupakan suatu hal yang sangat searah dengan visi Presiden tentang merdeka belajar. Juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21 century skill di dalam perguruan tinggi untuk belajar di luar akademia, di riset, magang di industri, dan berbagai macam pertukaran pelajar,” tutur Nadiem.
Sementara itu, Handoko mengatakan, BRIN bertanggung jawab melakukan konsolidasi berbagai penelitian dan pengembangan pemerintah. Presiden menargetkan bahwa itu dilakukan secepat-cepatnya.
Didie SW
Harapannya, BRIN bisa segera menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik. Dengan demikian, BRIN tidak hanya menjadi penghasil inovasi dan riset dari BRIN sendiri, tetapi juga harus menjadi fasilitator bagi kalangan di luar BRIN, termasuk dari perguruan tinggi dan industri, untuk bisa mengembangkan kapasitas dan kompetensinya untuk melakukan riset dan inovasi yang pada akhirnya mendukung perekonomin negara dalam jangka panjang.
Pada saat yang sama, Handoko menambahkan, BRIN juga ditargetkan untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dari berbagai aktivitas riset dan inovasi. Secara paralel, aktivitas riset dan inovasi diharapkan bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor ilmu pengetahuan dan teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Ini khususnya investasi yang berbasis keragaman hayati dan sumber daya alam lainnya yang selama ini belum banyak tergarap.
”Kami tentu akan bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Investasi,” kata Handoko.
Pada perombakan kabinet kali ini, Menteri Riset dan Teknologi merangkap Kepala BRIN Bambang PS Brodjonegoro telah mengundurkan diri sebelumnya. Hal ini telah ia sampaikan kepada Presiden saat BRIN diputuskan dipisah dari kementerian.
”Sejak diputuskan dipisah, saya undur diri. Sudah sepuluh tahun lebih di birokrasi, dari eselon I sampai dengan menteri,” kata Bambang.
Wakil Ketua DPR-RI Korinbang Rachmat Gobel (kedua kanan) berbincang dengan Menristek Bambang P Soemantri Brojonegoro (kedua kiri) disaksikan Direktur Utama PT Gobel International Hiramsyah S Thaib (kanan) saat meninjau proses produksi Vent-I Essential 3.5 CPAP, di sela acara peluncuran secara resmi produk ventilator buatan PHC Indonesia tersebut, di Kawasan Industri MM2100 Cibitung, Bekasi, Selasa (26/1).
Memasuki tahun kedua pemerintahan periode 2019-2024, Presiden telah merombak kabinet sebanyak dua kali. Pada periode pertama, perombakan kabinet dilakukan empat kali.
Evaluasi kinerja menteri
Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra berpendapat, pelantikan Nadiem dan Bahlil gagal membangkitkan harapan pada kemajuan pendidikan dan riset ataupun investasi. Nadiem diakui profesional dalam mendirikan dan mengelola usaha rintisan Gojek. Namun, tidak demikian dalam pendidikan dan riset. Bahlil juga dinilai tidak memiliki jaringan di kalangan korporasi mancanegara untuk mampu menarik investasi.
Presiden semestinya melakukan evaluasi atas kinerja menteri-menteri. Dengan demikian, perombakan kabinet bisa dilakukan sesuai harapan publik, yakni adanya zaken kabinet yang betul-betul bekerja untuk masyarakat.
Sementara Handoko, ia nilai tak memiliki prestasi menonjol. Bahkan, ketika menjabat sebagai Kepala LIPI, Handoko pernah menghadapi mosi tidak percaya dari para peneliti. Para peneliti ini sempat pula menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu. ”Kok, pejabat bermasalah yang diangkat,” kata Azyumardi.
Presiden, menurut Azyumardi, semestinya melakukan evaluasi atas kinerja menteri-menteri. Dengan demikian, perombakan kabinet bisa dilakukan sesuai dengan harapan publik, yakni adanya zaken kabinet yang betul-betul bekerja untuk masyarakat. Tanpa evaluasi yang serius dan penempatan personel yang sesuai, kegundahan politik ini dinilai akan menjadi laten. Bahkan, hal ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Fkompas_tark_26493041_53_1_1538021282.jpeg){kind=logo}
Azyumardi Azra
Di sisi lain, Azyumardi melanjutkan, penyesuaian nomenklatur, anggaran, dan personel masih harus segera dilakukan. Oleh karena itu, ketiga pejabat diperkirakan belum akan bisa langsung bekerja.
Peneliti Politik LIPI, Syarif Hidayat, menilai, pengangkatan kembali Nadiem dan Bahlil adalah pilihan yang paling aman untuk stabilitas politik dan ekonomi. Alasannya, gelombang kedua serangan Covid-19 bisa segera muncul dengan adanya varian-varian baru virus SARS-COV-2. Karena itu, program apa pun yang dirancang belum akan berfungsi normal dalam satu dua tahun mendatang.
”Jadi, menjaga stabilitas politik dan minimal ekonomi jadi pertimbangan utama. Setidaknya memilih orang yang sudah diketahui kinerja dan loyalitasnya,” katanya.
Nadiem dan Bahlil yang dulu sukarelawan saat Pemilihan Presiden 2019 bukan berasal dari partai politik. Ini mengurangi potensi kecemburuan parpol koalisi. Di sisi lain, keduanya memiliki latar belakang profesional.
Pergantian personel di kabinet sampai 2024 juga dinilai tidak akan terjadi secara signifikan. ”Kalau tidak ada kesalahan mencolok, seperti korupsi dan ditangkap KPK, atau betul-betul tidak mampu menjalankan tugas, baru dicopot. Kalau hanya lambat, kelihatannya hanya akan dimarahi saja,” tuturnya.
Selain itu, tambah Syarif, tentu ada agenda terselubung dari PDI-P sebagai pengusung utama Presiden Jokowi, yakni menjaga reputasi prima minimal untuk kepentingan Pemilu 2024.
