Bahlil dan Nadiem Dilantik Lagi Jadi Menteri, Handoko Kepala BRIN
Presiden sore nanti akan melantik Kepala BKPM Bahlil Lahadalia jadi Menteri Investasi/Kepala BKPM. Nadiem Makarim juga dilantik lagi jadi Mendikbud dan Ristek. Sementar Laksana Tri Handoko menjadi Kepala BRIN.
Oleh
FX LAKSANA AS DAN SUHARTONO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo hari Rabu (28/4/2021) pukul 15.00 di Istana Negara, Jakarta, dijadwalkan melantik kembali Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM. Nadiem Makarim dijadwalkan juga dilantik lagi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi.
Sementara Menristekdikti/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro mengundurkan diri. Adapun Kepala BRIN yang akan dilantik adalah Laksana Tri Handoko, yang kini Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Dikonfirmasi pada Selasa (27/4) malam, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan. ”Ya, besok direncanakan Bahlil dan Nadiem dilantik lagi. Namun, Pak Bambang mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala BRIN. Presiden menunjuk Pak Handoko yang kini kepala LIPI,” ujarnya.
Pratikno menepis informasi tentang perombakan kabinet besar-besaran pada beberapa kementerian lainnya, seperti rumor yang beredar selama ini di masyarakat. Ia menjelaskan, pelantikan hari ini juga sebetulnya bukan reshuffle atau perombakan kabinet, melainkan hanya perubahan nomenklatur saja karena posisi pejabatnya sama.
Ya, besok direncanakan Bahlil dan Nadiem dilantik lagi. Namun, Pak Bambang mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala BRIN. Presiden menunjuk Pak Handoko yang kini kepala LIPI.
Menurut Pratikno, pelantikan Bahlil dan Nadiem menyusul perubahan nomenklatur yang telah disetujui DPR pada 9 April lalu. Sebelumnya, saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang IV DPR 2020-2021, Jumat (9/4/2021), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, DPR menyetujui perubahan nomenklatur tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Investasi.
Persetujuan diberikan setelah Badan Musyawarah DPR membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 tentang Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Rapat menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja (Kompas, 10/4/2021).
Kembali mengajar
Bambang Brodjonegoro yang disebut-sebut akan menjadi Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia setelah mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala BRIN justru membantah informasi tersebut. ”Iya, saya mundur sebagai Menristek/Kepala BRIN, tetapi tidak menjadi Komut (Komisaris Utama) BRI,” katanya kepada Kompas, semalam. Ditanya rencana selanjutnya pascasebagai menteri, Bambang akan kembali mengajar ke Universitas Indonesia sebagai guru besar.
Mengenai posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sejauh ini belum dapat ditindaklanjuti karena Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara Baru (IKN) baru disiapkan surat presiden (surpres)-nya untuk ke DPR. UU IKN-nya sendiri sudah difinalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Tentang jabatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang setelah terlibat dalam konflik di Partai Demokrat, disebut-sebut akan dicopot oleh Presiden ternyata juga tidak benar. ”Pak Moeldoko punya tugas banyak dari Presiden. Soal itu (Partai Demokrat) biar Pak Moeldoko yang bertarung di pengadilan. Itu urusan pribadi Pak Moel,” kata seorang staf di lingkungan Istana.
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat ditanya mengaku tidak elok mendahului Presiden. Namun, melalui rilis video di Jakarta, kemarin, yang dikirimkan kepada wartawan Istana, Fadjroel meredakan spekulasi tentang perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menegaskan, perombakan kabinet, jika itu akan dilakukan, sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
Sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet kepada publik. Apabila reshuffle kabinet akan dilakukan, Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publik, seperti reshuffle kabinet pada 22 Desember 2020 di beranda Istana Merdeka.
”Sampai saat ini Presiden Jokowi belum pernah menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet kepada publik. Apabila reshuffle kabinet akan dilakukan, Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publik, seperti reshuffle kabinet pada 22 Desember 2020 di beranda Istana Merdeka,” tutur Fadjroel.
Hal yang pasti, Fadjroel melanjutkan, DPR menyetujui rencana Presiden untuk membentuk dua kementerian baru. Pertama adalah Kementerian Investasi yang merupakan peningkatan skala otoritas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kedua adalah kementerian penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurut Fadjroel, Presiden dalam merencanakan perubahan nomenklatur tersebut sudah mempertimbangkan aspirasi rakyat dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan. ”Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden,” kata Fadjroel.