RJ Lino Ajukan Praperadilan, KPK Siap Menghadapi

Pasca-penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan ”quay container crane” di Pelindo II, RJ Lino mengajukan gugatan. Namun, KPK menyatakan siap untuk menghadapi gugatan itu.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Bekas Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan, Senin (29/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Bekas Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino menggugat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan tersangka dan penahanan terhadap dirinya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane di Pelindo II. Terhadap gugatan tersebut, KPK menyatakan siap menghadapinya.

Seperti pernah diberitakan, setelah lima tahun terkatung-katung dengan status tersangka, RJ Lino baru ditahan KPK pada 26 Maret 2021. Penahanan dilakukan sampai dengan 13 April 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cabang KPK.

Baca juga: KPK Lanjutkan Pemeriksaan Kasus RJ Lino

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang diakses Kompas, Senin (26/4/2021), gugatan Lino didaftarkan pada 16 April 2021 dengan nomor perkara 43/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL. Adapun sidang pertama akan digelar pada Selasa (4/5/2021) depan.

RJ Lino meminta PN Jakarta Selatan menyatakan penyidikan KPK tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena telah melebihi jangka waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 juncto Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bekas Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memasuki mobil tahanan seusai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Di dalam petitum, RJ Lino meminta PN Jakarta Selatan menyatakan penyidikan KPK tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karena telah melebihi jangka waktu dua tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 juncto Pasal 70 C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No 30/2002 tentang KPK.

”Oleh karena itu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” seperti dikutip dari petitum RJ Lino.

Selain itu, RJ Lino meminta PN Jakarta Selatan menyatakan surat perintah penyidikan dan surat perintah penahanan atas nama dirinya tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Ia juga meminta dibebaskan dari rumah tahanan.

Menyusun jawaban

KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri meyakini, semua proses penyidikan kasus hingga penahanan RJ Lino sudah sesuai mekanisme hukum.

Baca juga: Kasus Lama Selain RJ Lino Masih Menanti Dituntaskan

”KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud,” ujarnya.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri

Ali menambahkan, Biro Hukum KPK tentunya akan segera menyusun jawaban dan menyampaikannya di hadapan majelis hakim atas pengajuan permohonan praperadilan RJ Lino itu.