PKS Ingin Teruskan Kebersamaan Politik dengan Demokrat

Konsolidasi politik yang dibalut silaturahim saat ramadhan kembali dilakukan sejumlah partai politik. Seusai kunjungan PPP, kini PKS kunjungi Partai Demokrat. Akankah mereka membangun sebuah koalisi pada Pemilu 2024?

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Pimpinan partai-partai politik peserta Pemilu 2019 di Solo dan tim pemenangan calon presiden-wakil presiden pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto–Sandiaga Uno di Solo mengikuti Deklarasi Damai Pemilu 2019 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (15/2/2019) malam.

JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi politik yang dibalut dengan silaturahim saat ramadhan kembali dilakukan oleh sejumlah partai politik. Setelah menerima kunjungan Partai Persatuan Pembangunan, awal April lalu, kini giliran Partai Keadilan Sejahtera yang mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Pusat Partai Demokrat, Kamis (22/4/2021) di Jakarta. PKS menyatakan niatannya untuk meneruskan kebersamaan dengan Partai Demokrat dalam berbagai momentum politik ke depan.

Presiden PKS Akhmad Syaikhu dalam keterangan persnya, Kamis malam, mengatakan, kunjungan jajaran pengurus PKS ke Demokrat ialah dalam rangka silaturahim dengan semua elemen anak bangsa. Ia juga ingin memperkenalkan kepengurusan baru PKS masa bakti 2020-2025, serta mengenalkan lambang PKS dengan penambahan warna oranye. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan, setelah pada 2020 lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya berkunjung ke DPP PKS.

Syaikhu mengatakan, kedua partai memiliki banyak momen kebersamaan selama pemerintahan Yudhoyono (2004-2014), termasuk pada perhelatan Pilkada 2020. ”Harapan kami, kebersamaan ini tentunya akan terus dijalin dalam berbagai momentum politik ke depan,” ujarnya.

Baca juga: PKS Bakal Hadirkan Figur Milenial dan Logo Baru

Syaikhu menegaskan, parpol perlu menjaga nilai dan etika demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Parpol adalah salah satu pilar utama demokrasi yang harus dijaga dan dibangun dengan sikap negarawan, menghargai perbedaan, menghormati dan menaati norma hukum dan budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika kepantasan dan kepatutan publik.

”Kita juga mendorong penguatan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Penegakan hukum harus berpihak kepada nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan rakyat.”

”Kita juga mendorong penguatan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Penegakan hukum harus berpihak kepada nilai-nilai kebenaran dan rasa keadilan rakyat,” ucapnya.

Syaikhu juga menyerukan penolakan terhadap segala bentuk aksi kekerasan seperti terorisme, anarkisme, dan separatisme yang mengancam keamanan dan pertahanan NKRI. ”Serta tindakan penodaan agama yang mencederai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan dapat memecah belah bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syaikhu menolak upaya stigmatisasi terorisme dan radikalisme terhadap Islam dan umat Islam. ”Kami juga menolak segala upaya stigmatisasi terorisme dan radikalisme terhadap Islam dan umat islam. Islam dan seluruh agama di dunia adalah ajaran yang menyerukan rasa persaudaraan dan perdamaian,” katanya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Spanduk besar tentang partai-partai politik yang ikut dalam Pemilu Serentak 2019 terpampang di salah satu sudut Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Selasa (7/8/2018). Sebanyak 20 parpol yang 4 diantaranya adalah partai lokal Aceh, akan bersaing agar bisa lolos dari ambang batas parlemen yang telah ditetapkan sebesar 4 persen.

Mengunjungi kawan lama

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, ada empat kesepahaman yang dicapai dalam pertemuan antara PKS dan Demokrat. Ia menyebut kedua partai adalah kawan lama. ”Kita selama sepuluh tahun mendukung kepemimpinan Pak SBY selama dua kali periode. Tentunya kita banyak titik temu antara satu sama lain,” ujarnya.

Pertama, PKS dan Demokrat memiliki kesamaan pandang akan pentingnya penanganan Covid-19 dengan baik. Perlu kerja sama berbagai komponen dalam upaya memaksimalkan penangan Covid-19 di Indonesia. Kedua, Demokrat dan PKS juga memiliki kesamaan pandang untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional agar memprioritaskan masyarakat yang paling terdampak seperti para buruh, pekerja informal, pekerja kreatif, dan pelaku usaha UMKM. ”Perlu juga perhatian untuk ketahanan keluarga dimasa pandemi, utamanya dalam ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ketiga, PKS dan Demokrat memiliki pandangan yang sama tentang penegakan iklim demokrasi yang bersih. Hal ini sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, Demokrat dan PKS mengutuk secara keras tindakan terorisme, dan menegaskan terorisme bukan ajaran dari agama mana pun. ”Tindakan terorisme harus dilawan bersama dalam berbagai bentuk tindakan preventif,” katanya.

Potensi koalisi

Sementara itu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, pihaknya menyambut baik silaturahmi yang dilakukan oleh jajaran pengurus PKS ke kantornya. Partainya siap bekerja sama dengan parpol lainnya di Tanah Air untuk memberikan kontribusi positif, dan sekaligus menunjukkan komitmen awal Demokrat untuk berkontribusi dalam pencarian solusi masalah bangsa.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, kerja sama antara PKS dan Demokrat mungkin saja terjalin untuk menuju koalisi pada Pemilu 2024. Namun, untuk dapat mengajukan capres, suara kedua parpol harus mencapi 20 persen. Pada kenyataannya, koalisi kedua partai saja tidak akan mencukupi untuk dapat mengajukan capres.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi Pemilihan Umum, Rabu (2/1) menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari partai-partai politik dan tim kampanye Capres Cawapres. Sumbangan dana kampanye bisa berasal dari luar partai dan pihak yang mencalonkan diri, seperti dari simpatisan, dan pihak swasta.

”Hemat saya, koalisi antara PKS dan Demokrat itu mungkin saja terjadi, sekalipun belum dapat dipastikan dalam waktu dekat ini. Paling banter, mereka akan berkoalisi untuk Pilpres 2024, tetapi apakah berlanjut ke Pilkada 2024, itu masih menjadi pertanyaan besar. Bisa saja rencana koalisi yang dibicarakan sekarang akan bubar.”

Namun, keduanya memiliki benang merah keterhubungan yang erat saat ini untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut, yakni sama-sama parpol di luar pemerintahan. ”PKS jelas tidak akan masuk ke pemerintahan karena pertimbangan ideologi, dan sikap partai untuk memertahankan pemilihnya. Jika PKS masuk ke pemerintahan, ia tidak akan mendapatkan insentif apa-apa, bahkan bisa menerima disinsentif. Di sisi lain, Demokrat tidak punya pilihan lain karena tidak bisa masuk ke pemerintahan,” kata Qodari.

Baca juga: Disrupsi Partai Politik

Demokrat pun dalam dua tahun terakhir aktif melakukan safari politik dan silaturahim dengan berbagai pimpinan parpol. Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya Demokrat untuk terus melakukan manuver politik guna mendapatkan perhatian dari media.

”Hemat saya, koalisi antara PKS dan Demokrat itu mungkin saja terjadi, sekalipun belum dapat dipastikan dalam waktu dekat ini. Paling banter, mereka akan berkoalisi untuk Pilpres 2024, tetapi apakah berlanjut ke Pilkada 2024, itu masih menjadi pertanyaan besar. Bisa saja rencana koalisi yang dibicarakan sekarang akan bubar,” ucapnya.

Bagi PKS sendiri, upaya menggalang Poros Partai Islam setelah pertemuan dengan PPP pekan lalu akan sulit direalisasikan mengingat fragmentasi ideologi dan sikap di antara partai-partai berbasis Islam, atau partai yang memiliki konstituen kelompok Islam.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Komisi Pemilihan Umum, Rabu (2/1) menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari partai-partai politik dan tim kampanye Capres Cawapres. Sumbangan dana kampanye bisa berasal dari luar partai dan pihak yang mencalonkan diri, seperti dari simpatisan, dan pihak swasta.