Pimpinan dan Anggota DPR Jadi Sukarelawan Vaksin Nusantara

Puluhan anggota DPR menjadi sukarelawan uji klinis fase II vaksin Nusantara. Padahal, belum ada persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) tahap II vaksin Covid-19 tersebut dari BPOM.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Kesibukan para petugas di Laboratorium Patologi Klinik RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021). Di ruangan berbeda pada area yang sama juga terdapat laboratorium uji Covid-19 dengan kapasitas 300-400 pemeriksaan per hari. Selain itu juga terdapat ruangan untuk penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara, yang saat ini telah melalui uji klinis tahap I.

JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan dan sejumlah anggota DPR beramai-ramai menjadi sukarelawan uji klinis fase II vaksin Nusantara pada Rabu (14/4/2021) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Padahal, vaksin Covid-19 tersebut belum lulus uji klinis fase I sehingga belum bisa mendapatkan persetujuan untuk fase II.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta mengatakan, sekitar 40 orang menjadi sukarelawan uji klinis fase II vaksin Nusantara, termasuk dirinya. Sebagai sukarelawan uji klinis, ia mengatakan, sampel darahnya telah diambil oleh tim peneliti vaksin Nusantara untuk diolah hingga satu pekan ke depan.

”Tujuh hari ke depan, darah yang sudah diproses yang hari ini diambil akan disuntikkan kembali (ke dalam tubuh) untuk divaksin kepada yang sudah diambil darahnya,” ujar Dasco.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai wartawan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Dasco menegaskan, kehadiran dirinya bersama para sukarelawan lain sebatas ingin mendukung produksi dalam negeri, terutama produksi anak bangsa. Lagi pula, lanjutnya, vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut juga dapat membantu program vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah. Karena itu, Dasco pun meminta kepada publik agar tidak memperdebatkan lagi antara vaksin yang satu dan vaksin yang lain.

Lihat juga : Tanpa Izin BPOM, Uji Klinis Vaksin Nusantara Jalan Terus

”Kita tahu bahwa vaksin-vaksin dari luar juga masuknya enggak gampang ke Indonesia, apalagi pada saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Nah, oleh karena itu, kita harus support (mendukung) vaksin-vaksin yang ada. Saya pikir adanya vaksin Nusantara ini akan menambah kekayaan vaksin, apalagi produksi dalam negeri, sehingga bisa membantu pemerintah untuk menekan laju Covid-19 di negara kita,” ucap Dasco.

Tidak ada efek samping

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, juga menjadi salah seorang sukrelawan uji klinis fase II vaksin Nusantara. Ia mengikuti proses vaksinasi pada Rabu pagi bersama puluhan sukarelawan lain di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

”Minat terhadap vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan antrean panjang yang ada. Kata pihak RSPAD, banyak yang mau divaksin, tetapi dibatasi. Mereka (pihak RSPAD) masih fokus pada studi dan penelitian yang dilaksanakan,” ujar Saleh.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay

Saleh mengungkapkan sejumlah alasan yang membuat ia yakin menggunakan vaksin Nusantara. Pertama, Saleh telah berdiskusi dengan para penelitinya, baik peneliti asal Indonesia maupun peneliti asal Amerika Serikat. Ia mengaku telah mendapatkan penjelasan secara utuh terkait vaksin Nusantara ini. Kedua, Saleh juga sudah berdiskusi dengan orang-orang yang pernah divaksin dengan vaksin Nusantara. Dari pengakuan mereka, vaksin ini tidak memiliki efek samping, sementara efektivitasnya sangat baik.

”Setelah divaksin, mereka mengukur tingkat imunitas mereka. Terbukti, tingkat imunitas mereka naik cukup tinggi. Mereka lalu merekomendasikan vaksin ini kepada orang lain, termasuk kepada saya,” tuturnya.

Ketiga, ia melihat bahwa vaksin Nusantara sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar Indonesia mengutamakan produk dalam negeri.

”Vaksin Nusantara ini pun dilakukan terbatas. Karena itu, tidak melanggar ketentuan apa pun. Semoga saja, dengan melakukan vaksinasi ini, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) akan lebih mudah memberikan berbagai macam izin yang dibutuhkan. Kami berani jadi contoh. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya juga ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikit pun,” ujar Saleh.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Tabung pemeriksaan dijajarkan di Laboratorium Patologi Klinik RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/2/2021). Di ruangan berbeda pada area yang sama juga terdapat laboratorium uji Covid-19 dengan kapasitas 300-400 pemeriksaan per hari. Selain itu juga terdapat ruangan untuk penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara, yang saat ini telah melalui uji klinis tahap I.

Sebagaimana pernah diberitakan, BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) tahap II bagi vaksin Nusantara karena masih ada data yang belum dipenuhi para peneliti. Sebelumnya, PPUK tahap I sudah diberikan meskipun belum ada uji praklinis pada hewan yang dilakukan di Indonesia. Karena itu, PPUK tahap I diberikan dengan syarat dilakukan pemantauan ketat dengan batasan subyek peneliti hanya tiga orang.

Vaksin Nusantara diteliti tim dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan; RSUP Dr Kariadi, Semarang; Universitas Diponegoro, Semarang; dan Aivita Biomedical dari Amerika Serikat. Pendanaan penelitian vaksin berbasis sel dendritik ini didukung oleh Balitbangkes dan Aivita.

Tidak mewakili

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris mengatakan, Komisi IX DPR tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi vaksin Nusantara.

”Bahwa ada pimpinan atau anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi, itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR,” ujar Charles.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota Komisi IX DPR, Charles Honoris.

Kelompok Komisi (Poksi) IX Fraksi PDI-P DPR, lanjut Charles, secara kolektif berkomitmen tidak mengikuti vaksinasi vaksin Nusantara. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik.