logo Kompas.id
Politik & HukumRombak Rancangan Perpres...
Iklan

Rombak Rancangan Perpres Penanganan Kasus HAM Masa Lalu

Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Nonyudisial dinilai Komnas HAM tidak memadai, baik secara konseptual maupun prosedur penyelesaiannya.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 5 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/mJS6raeLNWxaq3NS_-zmt2aSnUc=/1024x628/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F1aea4713-ada0-4338-a1b8-e56a39af3a98_jpg.jpg
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sukarelawan Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) mengikuti aksi diam Kamisan ke-617 yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/1/2020). Aksi Kamisan rutin digelar setiap Kamis untuk mengingatkan negara atas belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Substansi yang diatur dalam draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Penanganan Peristiwa Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Nonyudisial dinilai tidak memadai, baik secara konseptual maupun prosedur penyelesaiannya. Komnas HAM meminta agar rancangan peraturan itu direvisi agar sesuai dengan prinsip HAM universal.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, saat dihubungi, Minggu (11/4/2021), mengatakan, Komnas HAM mendukung dorongan dari Komisi III DPR untuk mencari terobosan dalam penuntasan dugaan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000