logo Kompas.id
Politik & HukumPerubahan Kementerian Potensi ”Reshuffle”

Perubahan Kementerian Potensi "Reshuffle"

Di rapat paripurna DPR, Jumat, DPR setuju atas perubahan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Investasi. Ruang "reshuffle" kabinet pun terbuka.

Oleh (REK/BOW/SYA/INA/MED/HAR)
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso menyerahkan laporan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI untuk tahun 2022 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021). Dalam paripurna tersebut, BURT mengusulkan anggaran sebesar Rp 7.990.940.028.000. Kompas/Wawan H Prabowo

JAKARTA, KOMPAS - Potensi perubahan atau "reshuffle" kabinet, kini terbuka pasca keputusan DPR menyetujui permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk peningkatan status lembaga menjadi kementerian dan penggabungan dua kementerian menjadi satu. Perubahan nomenklatur lembaga dan kementerian, akan berdampak pada penataan kelembagaan, organisasional, termasuk posisi dan jabatan menteri.

Saat rapat paripurna penutupan masa sidang IV DPR 2020-2021, Jumat (9/4/2021), di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, DPR setuju terhadap perubahan nomenklatur tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Investasi. Permintaan perubahan nomenklatur sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi melalui surat Nomor R-14/Pres/03/2021 tentahg Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Editor: Suhartono
Bagikan
Memuat data..