logo Kompas.id
Politik & HukumDikritisi, Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Kasus HAM Masa Lalu

Dikritisi, Pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Kasus HAM Masa Lalu

Salah satu kritik yang muncul, unit kerja presiden dikhawatirkan hanya berfokus pada pemulihan korban sehingga menutup pentingnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap para pelanggar hak asasi manusia.

Oleh Norbertus Arya Dwiangga Martiar
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis dan sukarelawan bergabung dalam aksi diam Kamisan ke-612 yang digelar Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Aksi Kamisan rutin digelar untuk mengingatkan pemerintah akan belum tuntasnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu.

JAKARTA, KOMPAS — Keinginan pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Mekanisme Non-yudisial dikritisi sejumlah kalangan. Salah satunya karena unit kerja itu dikhawatirkan hanya berfokus pada pemulihan korban sehingga menutup pentingnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Timbul Sinaga dalam diskusi daring bertajuk ”Menilik Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemulihan Korban” yang diselenggarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Kamis (8/4/2021), menyampaikan, unit kerja yang dibentuk merupakan perwujudan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial oleh pemerintah, yakni pemulihan korban.

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor: Antonius Ponco Anggoro
Memuat data..