logo Kompas.id
Politik & HukumKetiadaan Parameter Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Amat Problematik

Ketiadaan Parameter Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Amat Problematik

Dalam proses pembentukan UU, bentuk partisipasi publik kerap ditafsirkan sepihak, baik oleh pemerintah maupun DPR. Karena itu, diperlukan parameter untuk menguji apakah sudah ada partisipasi publik dalam pembentukan UU.

Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Heru Sri Kumoro

Suasana rapat kerja pemerintah dengan Komisi II DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Rapat tersebut antara lain untuk mendengarkan pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN, penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan pembentukan Panja RUU tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya untuk mengukur tingkat partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang coba dirumuskan oleh pakar hukum tata negara Indonesia. Selama ini, dalam proses pembentukan UU, bentuk partisipasi publik kerap ditafsirkan sepihak, baik pemerintah maupun DPR. Akibatnya, produk legislasi semakin berjarak dengan aspirasi publik sehingga harus diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

Wacana untuk membuat parameter partisipasi publik dalam proses penyusunan dan pembahasan di DPR itu mengemuka dalam diskusi ”Penguatan Partisipasi Publik dalam Pembentukan dan Pengujian UU” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Kamis (8/4/2021).

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor: Antony Lee
Memuat data..