logo Kompas.id
Politik & HukumDikritik Batasi Kebebasan Pers, Surat Telegram Kapolri Dicabut

Dikritik Batasi Kebebasan Pers, Surat Telegram Kapolri Dicabut

Kompolnas mengapresiasi kesigapan Polri mengoreksi surat telegram terkait larangan peliputan kegiatan polisi yang mengandung kekerasan dan kejahatan. Ke depan, aturan berkaitan dengan instansi lain perlu didialogkan.

Oleh Norbertus Arya Dwiangga Martiar/Dian Dewi Purnamasari
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Salah seorang polisi wanita memberikan minuman kepada mahasiswa yang berdemonstrasi di Kantor DPRD NTB di Mataram, Senin (30/9/2019). Pendekatan humanis lebih didorong kepolisian untuk mengamankan demonstrasi.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah menuai kritik, surat telegram Kepala Kepolisian Negara RI mengenai pelaksanaan peliputan yang bermuatan kekerasan dan kejahatan dalam program siaran jurnalistik akhirnya dibatalkan. Terkait hal yang krusial dan menyangkut institusi lain, Polri diharapkan berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan peraturan.

Pencabutan tersebut dituangkan melalui Surat Telegram  ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 bertanggal 6 April 2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono. Surat telegram tersebut ditujukan bagi para kepala kepolisian daerah (kapolda), secara khusus kepada kepala bidang humas (kabidhumas).

Editor: Susana Rita Kumalasanti
Bagikan
Memuat data..