Lindungi Umat, MUI Diminta Terapkan Pola Pikir Moderat
MUI diminta konsisten menerapkan pola pikir wasatiyah atau moderat. Selain mencegah berkembangnya paham radikalisme, pola pikir moderat itu dibutuhkan untuk melindungi negara, agama, dan umat.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA,KOMPAS — Majelis Ulama Indonesia diminta untuk tetap konsisten menerapkan pola pikir wasatiyah atau moderat. Selain mencegah berkembangnya paham radikalisme, pola pikir moderat itu juga dibutuhkan untuk melindungi negara, agama, dan umat.
Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat memimpin rapat pimpinan Dewan Pertimbangan MUI yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/3/2021).
”Intinya, pertama, tentang cara berpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tetapi tengah, wasathy,” kata Ma’ruf yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Pola pikir moderat itu penting diterapkan karena Indonesia merupakan negara majemuk. Dengan pola pikir jalan tengah itu pula, diharapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari MUI akan selalu netral, tidak berat kepada paham tertentu.
MUI, lanjut Wapres, juga harus dapat mencegah berkembangnya paham radikalisme melalui pola pikir wasatiyah, sesuai dengan manhaj atau kaidah-kaidah MUI. Sebab, hanya dengan memperkuat penerapan pola pikir moderat itu MUI dapat membantu pemerintah untuk melindungi negara, agama, dan umat.
”Kita kuatkan supaya negara tidak terintervensi. Umat supaya menjadi mandiri. Kemudian juga agama ini supaya menjadi kuat, jangan menjadi lemah,” ujarnya.
Dengan demikian, di masa mendatang, tidak akan ada tudingan pada suatu agama atau kepercayaan tertentu jika terjadi perilaku menyimpang di masyarakat. Salah satu contoh perilaku menyimpang adalah radikalisme yang belakangan marak berkembang.
”Ini kita (MUI) harus menjaga betul bahwa setiap tindakan yang menyimpang daripada itu adalah hal-hal yang di luar dan itu tidak ada hubungannya dengan agama, dengan Islam,” katanya.
Dalam rapat itu, Wapres juga kembali menekankan pentingnya dilakukan evaluasi kinerja dan harmonisasi hubungan antara MUI pusat dan daerah. Harmonisasi penting agar seluruh kebijakan MUI dapat didiseminasikan secara satu suara, baik di pusat maupun daerah.
”Kalau sampai MUI daerah dan pusat tabrakan, tidak boleh terjadi, baik sikap-sikap politik maupun ekonomi. Sebab, semuanya itu ada putusan-putusannya yang sudah harus dipatuhi yang harus dilaksanakan,” ujar Wapres.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jimly Asshiddiqie sepakat, paham moderat penting diterapkan di Indonesia. Karena itu, sudah semestinya MUI turut andil dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.
”Tentunya dengan hubungan umat beragama lain. Sebab, sedang dibutuhkan persepsi umat Islam dengan umat lain. Apalagi baru ada bom ini, bagaimana hubungan dengan umat lain. Ini penting dibicarakan,” tutur Jimly mengingatkan.
Selain Jimly, rapat juga dihadiri para Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, di antaranya Didin Hafidhuddin, Masykuri Abdillah, dan Muhyiddin Junaidi. Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Dadang Kahmad dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Maman Abdurrahman juga hadir.
Sementara Wapres didampingi Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub.