logo Kompas.id
Politik & HukumKelembagaan BNN Dianggap Perlu Diperkuat dalam Revisi UU Narkotika

Kelembagaan BNN Dianggap Perlu Diperkuat dalam Revisi UU Narkotika

Komisi III DPR meminta BNN menemui Presiden Jokowi guna menanyakan politik hukum pemberantasan narkotika. DPR menilai kewenangan BNN perlu diperkuat melalui revisi UU Narkotika.

Oleh RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RIZA FATHONI

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Golose menunjukkan barang bukti narkoba sebelum dimusnahkan di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021). BNN memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu seberat 84,587 kilogram dan ganja seberat 115,854 kilogram.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Narkotika didorong untuk menjadi regulasi yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Sebab, dengan pengaturan yang baru, diharapkan Badan Narkotika Nasional memiliki peran yang krusial serta pola koordinasi yang jelas dengan lembaga lain, seperti kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Herman Hery mengatakan, revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika itu menjadi inisiatif pemerintah. Karena itu, BNN diminta segera bertemu dengan pihak yang berkepentingan terkait hal ini, terutama Presiden Joko Widodo.

Editor: Antony Lee
Bagikan
Memuat data..