Dari 178 bupati/wali kota yang dilantik beserta wakilnya, separuh lebih merupakan wajah baru nonpetahana. Sebagai wajah baru di pucuk pimpinan kabupaten dan kota, mereka harus mampu bekerja cepat dan inovatif.
Tangkapan layar dari tayangan secara langsung acara pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Bali yang diselenggarakan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (26/2/2021). Sebanyak lima bupati dan wakil bupati serta satu wali kota dan wakil wali kota di enam daerah di Bali dilantik Gubernur Bali secara serentak.
Sebanyak 178 bupati/wali kota dan wakilnya sudah dilantik dan siap menjalankan tugas. Lebih dari separuh kepala daerah yang dilantik itu merupakan wajah baru nonpetahana.
JAKARTA, KOMPAS — Dari 178 bupati/wali kota yang dilantik beserta wakilnya, Jumat (26/2/2021), separuh lebih merupakan wajah baru nonpetahana. Sebagai wajah baru di pucuk pimpinan kabupaten dan kota, mereka harus mampu bekerja cepat dan inovatif agar mampu mengatasi pandemi Covid-19 berikut dampaknya.
Kepala daerah petahana dan nonpetahana yang memenangi pilkada serentak 2020 memang sama-sama menghadapi persoalan pelik pandemi Covid-19. Namun, kepala daerah nonpetahana dinilai perlu cepat beradaptasi dalam sistem pemerintahan. Berdasarkan data Litbang Kompas, dari 178 kepala daerah yang dilantik, ada 87 kepala daerah petahana dan 91 orang nonpetahana.
Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, seusai dilantik sebagai Wali Kota Solo, Jawa Tengah, berjanji akan mempercepat vaksinasi Covid-19 agar pemulihan ekonomi di Kota Solo juga bisa dipercepat. ”Kebut vaksinasi, kebut pemulihan ekonomi,” kata Gibran, yang merupakan kepala daerah nonpetahana.
Sementara itu, Bupati Sleman, DI Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo mengatakan, pihaknya telah memusatkan perhatian untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, pelaksanaan vaksinasi akan dikawal ketat hingga menjangkau seluruh masyarakat. Pihaknya meyakini, kesuksesan vaksinasi dapat menumbuhkan perekonomian.
Di Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid memastikan pembangunan Palu ke depan akan memperhatikan aspek kebencanaan. Pada 28 September 2018, Palu mengalami gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi dengan korban jiwa ribuan orang.
”Kami akan menyiapkan langkah-langkah terkait berbagai skenario untuk menghadapi bencana. Saya juga sudah memberi tahu yang mengurus anggaran atau keuangan untuk mendukung upaya penguatan mitigasi bencana.”
”Kami akan menyiapkan langkah-langkah terkait berbagai skenario untuk menghadapi bencana. Saya juga sudah memberi tahu yang mengurus anggaran atau keuangan untuk mendukung upaya penguatan mitigasi bencana,” ujarnya.
HUMAS PEMPROV KEPRI
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad (kanan) melantik tiga kepala daerah, yaitu Abdul Haris dan Wan Zuhendra untuk Kepulauan Anambas, Apri Sujadi dan Roby Kurniawan untuk Bintan, serta Muhammad Nezar dan Neko Wesha Pawelloy untuk Lingga. Pelantikan itu dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Jumat (26/2/2021).
Kapasitas kepemimpinan
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, saat dihubungi di Jakarta, mengatakan, kepala daerah yang baru dilantik harus mampu menunjukkan kapasitas kepemimpinan mereka sesuai dengan janji dan substansi gagasan yang telah disampaikan saat kampanye.
Tantangan baru secara khusus juga menanti kepala daerah nonpetahana. Mereka harus cepat beradaptasi dalam sistem pemerintahan dan segera mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. ”Kepemimpinan kuat yang berorientasi kepentingan luas masyarakat sangat dibutuhkan di saat krisis Covid-19,” ujar Kastorius.
Analis Kebijakan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman N Suparman sependapat bahwa langkah cepat kepala daerah nonpetahana dibutuhkan di tengah krisis ini. Segala perencanaan diharapkan fokus pada pemulihan dampak pandemi sehingga bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
”Mereka harus belajar pada petahana yang kalah atau tidak lagi maju. Belajar apa yang mereka lakukan, kegagalan apa yang terlihat, dan apa yang berhasil untuk kemudian menjadikan itu sebagai titik mulai untuk bekerja,” kata Herman.
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (tengah) berfoto bersama lima pasang kepala daerah periode 2021-2024 yang baru dilantik di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021).
”Tahun pertama, kepala daerah baru perlu segera memetakan dan menyelesaikan masalah utama di daerah yang sudah diidentifikasi saat masa kampanye.”
Persoalan lain yang harus diantisipasi kepala daerah baru adalah perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagai pasangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah diharapkan solid hingga akhir masa jabatan. Sebab, di tengah masa krisis ini, soliditas menjadi fondasi utama.
Peneliti senior politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengingatkan, kepala daerah terpilih semestinya segera menjalankan program dari visi dan misi yang ditawarkan kepada rakyat saat berkampanye.
”Tahun pertama, kepala daerah baru perlu segera memetakan dan menyelesaikan masalah utama di daerah yang sudah diidentifikasi saat masa kampanye,” katanya.
Kepala daerah baru diharapkan memiliki inovasi dan bisa berpikir di luar kotak dibandingkan kepala daerah terdahulu. Mereka perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar program yang direncanakan bisa diimplementasikan maksimal sehingga menyejahterakan masyarakat.
HUMAS PEMPROV KALSEL
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA (kanan) menyaksikan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru periode 2021-2024 menandatangani berita acara pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kota Banjarmasin, Jumat (26/2/2021).
