Presiden Jokowi melantik tiga kepala daerah: Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy (Sumbar), Ansar Ahmad-Marlin Agustina (Kepri), dan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah (Bengkulu). Total ada 170 kepala daerah akan dilantik.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 170 kepala daerah akan dilantik pada akhir Februari 2021. Selain mengatasi Covid-19 sebagai tantangan paling mendesak, kepala daerah juga dituntut segera menerbitkan peraturan daerah sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 berikut aturan pelaksananya.
”Saat ini, kita sedang menghadapi pandemi. Ini tantangan serius bagi seluruh kepala daerah, termasuk kepala daerah yang baru saja dan akan dilantik pada tahun ini. Tantangannya adalah bagaimana daerah mengefektifkan fiskal daerah untuk bisa mengatasi pandemi, termasuk untuk pemulihan ekonomi khususnya UMKM,” kata Direktur Pelaksana Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman di Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Para kepala daerah, Armand melanjutkan, juga dituntut untuk segera menerbitkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berikut peraturan pelaksananya. Ini, di antaranya, mencakup dengan perizinan usaha di daerah dan pajak-retribusi daerah.
Selain itu, merujuk laporan KPPOD tentang Indeks Daya Saing Berkelanjutan yang diterbitkan akhir 2020, salah satu pekerjaan rumah yang menjadi tantangan semua kepala daerah adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
”Untuk itu, terdapat beberapa hal yang mesti dicermati. Pertama, fokus perencanaan dan penganggaran agar dana yang tersedia efektif memberikan dampak. Kedua, membangun kebijakan dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung perencanaan dan penganggaran,” kata Armand.
Saat ini, kita sedang menghadapi pandemi. Ini tantangan serius bagi seluruh kepala daerah, termasuk kepala daerah yang baru saja dan akan dilantik pada tahun ini.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, melalui siaran pers, menyebutkan, 170 kepala daerah dilantik akhir Februari ini. Berikutnya, sejumlah kepala daerah akan dilantik pada Maret dan April pasca-putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK) ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Maret dan April 2021.
Untuk yang sengketanya berlanjut di MK sehingga putusannya baru diumumkan pada 24 Maret, pasangan calon terpilih akan dilantik pada akhir April. Waktunya disamakan dengan 13 kepala daerah yang masa jabatannya habis di Maret dan 17 kepala daerah yang masa jabatannya habis di April. Sementara daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Mei dan Juni akan dilantik pada tahap berikutnya.
Sementara itu, tiga pasangan gubernur dan wakil gubernur dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/2/2021). Mereka adalah Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy untuk Sumatera Barat, Ansar Ahmad-Marlin Agustina untuk Kepulauan Riau, dan Rohidin Mersyah-Rosjonsyah untuk Bengkulu.
Dasar pelantikan adalah Keputusan Presiden Nomor 40P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepuauan Riau, dan Bengkulu untuk Masa Jabatan 2021-2024.
Seusai pelantikan, setiap pasangan memberi keterangan pers. Berurut-turut mulai dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Mahyeldi menyatakan, ia akan memprioritaskan penanganan Covid-19. Secara paralel, pemerintah daerah akan memperkuat UMKM yang jumlahnya mencapai 590.000 usaha melalui, di antaranya, kemudahan mendapat modal usaha.
”Pembangunan pendidikan dan pariwisata juga menjadi prioritas,” kata Mahyeldi.
Hal sama disampaikan Ansar. Prioritas pertama kepemimpinannya adalah menangani Covid-19. Ini akan serius dilakukan agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat bisa berjalan kembali dengan baik.
Kemudian kami akan memberi relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi pelaku usaha di Kepri sejalan dengan pusat yang banyak memberi relaksasi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri.
Prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi. Untuk itu, pemerintah daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan akan berusaha secepat mungkin memulihkan perekonomian Kepulauan Riau.
”Pertama dengan membangun subsistem pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kami akan memberi relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi pelaku usaha di Kepri sejalan dengan pusat yang banyak memberi relaksasi dan juga Undang-Undang Cipta Kerja agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri,” kata Ansar.
Sementara itu, Rohidin mengangkat pembangunan konektivitas sebagai salah satu program unggulannya. Bengkulu yang memiliki Pelabuhan Pulau Baai yang akan menjadi pintu gerbang berbagai logistik ekonomi dari luar daerah ke kawasan Sumatera bagian tengah. Konektivitas ini juga akan menyasar ke Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera.
Program unggulan berikutnya adalah mengelola komoditas unggulan. Di antaranya adalah kopi, sawit, dan karet. Untuk itu, Rohidin berjanji mendorong hilirisasi komoditas unggulan.