logo Kompas.id
Politik & HukumRevisi UU Pemilu Berpotensi Batal, Perppu Bisa Jadi Solusi

Revisi UU Pemilu Berpotensi Batal, Perppu Bisa Jadi Solusi

Perppu dianggap bisa jadi solusi setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UU Pemilu. Dengan perppu, aturan di UU Pemilu yang direvisi bisa dilokalisasi untuk memudahkan pemilu dan pilkada pada 2024.

Oleh
IQBAL BASYARI
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/YOLA SASTRA

Pemilih di TPS 38 Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara pada Pemilu 2019, Sabtu (27/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Aturan setingkat undang-undang dibutuhkan untuk mencegah implikasi buruk dari penyelenggaraan pemilu legislatif, presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pada 2024. Dalam kaitan itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu dianggap bisa menjadi solusi setelah pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR menolak revisi UU Pemilu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi, saat webinar bertajuk ”Pentingnya Membahas Kerangka Hukum Pemilu” yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Minggu (21/2/2021), mengatakan, desain pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak nasional pada 2024 menimbulkan konsekuensi timbulnya beban berat kepada penyelenggara, pemilih, serta peserta pemilu.

Editor:
Antonius Ponco Anggoro
Bagikan