YLBHI Meminta Masalah Kebebasan Berpendapat Diatasi

Lebih dari 3.500 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian. Sebagian besar diantaranya terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum. LBH-YLBHI minta persoalan kebebasan berpendapat diselesaikan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh mengepalkan tangan ke atas sebagai simbol perjuangan mereka turun ke jalan untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (9/11/2020). Penolakan RUU Cipta Kerja ini juga terus berlangsung di sejumlah daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Selain merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kalangan masyarakat sipil mendorong persoalan terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi lainnya diatasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia antara lain mencatat ada 351 kasus pelanggaran hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah di Tanah Air.

Dalam keterangan persnya, YLBHI menyoroti sejumlah kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di muka umum. Pelanggaran itu antara lain dilaporkan terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua.

Kasus-kasus tersebut didominasi pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. Secara rinci terdapat pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan (26 persen), pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa (25 persen), pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital (17 persen), pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi (16 persen), serta pelanggaran terhadap data pribadi (16 persen).

Data LBH-YLBHI menunjukkan penangkapan sewenang-wenang tinggi sekali angkanya (3.539 orang) dan sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan UU Cipta Kerja.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur, Rabu (17/2/2021), mengatakan, data LBH-YLBHI menunjukkan penangkapan sewenang-wenang tinggi sekali angkanya (3.539 orang) dan sebagian besar terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum khususnya aksi penolakan UU Cipta Kerja. Padahal, angka ini hanya yang didampingi dan di 17 Provinsi.

Baca juga: Tak Cukup Revisi, Moratorium Kasus Laporan Pelanggaran UU ITE

Kompas/Wawan H Prabowo

Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan unjuk rasa di depan Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2020).

Selain itu, data YLBHI menunjukkan terjadi penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi damai, khususnya pada aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja sejumlah 3.376 orang. Bahkan, kepolisian mengaku telah menangkap 5.918 terkait aksi penolakan omnibus law Cipta Kerja.

”Penangkapan besar-besaran ini menunjukkan bahwa seolah-olah demonstrasi adalah kegiatan terlarang seperti di zaman Orde Baru,” kata Isnur.

YLBHI menilai sejumlah pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini berakar dari berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Terkait hal itu, Isnur mengatakan, YLBHI mendorong Presiden Joko Widodo mengevaluasi penegakan hukum oleh kepolisian, khususnya pelanggaran terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat serta memerintahkan kebijakan yang melanggar kebebasan berpendapat dicabut.

Berbagai pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi ini berakar dari berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Selain itu, pemerintah diharapkan memastikan tidak ada lagi pembubaran sewenang-wenang, penangkapan dan kriminalisasi terhadap orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara damai.

”Memprioritaskan revisi terhadap UU yang menghambat serta melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi antara lain UU ITE,” katanya.

Baca juga: Bebaskan Korban UU ITE

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Salah satu spanduk yang dibawa mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor ketika menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020). Para mahasiswa menilai sikap pemerintah dan DPR tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat dengan adanya undang-undang tersebut. Sejumlah gerakan mahasiswa berusaha terus melakukan seruan penolakan terhadap undang-undang yang juga disebut omnibus law ini.

YLBHI juga meminta pemerintah tidak meneruskan RUU atau pasal-pasal dalam RUU, termasuk RKUHP yang berpotensi menghambat serta melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi saat melakukan rapat tertutup dengan pimpinan TNI-Polri, 15 Februari 2021, sebaiknya bukan sebatas pernyataan retorik. Dalam kesempatan itu, presiden meminta kepolisian selektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran UU ITE. Jika tidak juga memberikan keadilan, presiden membuka ruang dilakukannya revisi UU ITE bersama DPR.

”Semua pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi dalam UU ITE sudah seharusnya dihapus. Rumusan pasal-pasal dalam UU ITE, yang sudah diatur dalam KUHP, justru diatur secara buruk dan tidak jelas rumusannya disertai dengan ancaman pidana lebih tinggi,” katanya.

Semua pasal yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi dalam UU ITE sudah seharusnya dihapus. (Erasmus Napitupulu)

Selain itu, proses fair trial dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam revisi UU ITE harus kembali diberlakukan dan mendukung pembaruan KUHAP dalam RKUHAP bahwa segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan.

Baca juga: Supaya Tak Hanya Jadi Wacana, Revisi UU ITE Mulai Dikaji

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA UNTUK KOMPAS

Erasmus Napitupulu.

”Revisi UU ITE harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh UU ITE tahun 2008 bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dalam bentuk penetapan dari pengadilan. Dalam UU ITE yang sekarang berlaku, upaya paksa justru menjadi diskresi aparat penegak hukum dan menghilangkan izin dari ketua pengadilan,” ujarnya.

Atas nama koalisi masyarakat sipil, Erasmus juga mengingatkan perlunya revisi terhadap pengaturan mengenai blocking dan filtering informasi di internet.

Jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada. (Achmad Baidowi)

Secara terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, pada dasarnya Baleg tidak keberatan dengan keinginan Presiden Jokowi untuk merevisi UU ITE, .

”Bahkan, untuk menjunjung profesionalitas Polri sebagaimana disampaikan Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat fit and proper test di Komisi III DPR. Untuk itu, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada. Tapi jika memang sudah memenuhi unsur ya tetap bisa digunakan. Artinya, harus dipilah benar mana yang bisa dijerat UU ITE dan mana yang tidak bisa dijerat UU ITE,” ujarnya.

Kompas

UU ITE

Upaya untuk memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021, menurut Baidowi, dapat dilakukan dengan menempuh jalur sebagaimana diatur UU No 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Karena raker Baleg pada 14 Januari 2021 tentang pengesahan prolegnas sudah pernah dibahas di Badan Musyawarah DPR untuk dijadwalkan di dalam paripurna, tetapi masih mengalami penundaan. Maka, bisa saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah prolegnas prioritas, yakni dengan menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.

”Atau bisa juga nanti di paripurna diputuskan. Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah dan DPD,” ucapnya.