Kehadiran UU Perampasan Aset yang kuat,dapat memberikan efek dan manfaat positif bagi pemulihan aset dari hasil korupsi maupun pencucian uang. Karena itu, KPK menyambut positif upaya PPATK menggolkan RUU tersebut.
Oleh
RINI KUSTIASIH
·4 menit baca
Kompas/Heru Sri Kumoro
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan keterangan terkait pertemuan KPK dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021). Pertemuan tersebut antara lain membahas supervisi terkait program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, khususnya pelaksanaan vaksinasi. Budi Gunadi Sadikin meminta KPK membantu dalam mengawasi program vaksinasi, terutama rencana vaksinasi mandiri, sehingga tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.Kompas/Heru Sri Kumoro11-02-2021
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi menyambut positif upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendorong Rancangan Undang-undang Perampasan Aset menjadi prioritas dalam pembahasan legislasi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU Perampasan Aset yang kuat, regulasi itu dapat memberikan efek dan manfaat positif bagi pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi maupun pencucian uang.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya tentu menyambut baik usulan agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera menjadi RUU Prioritas Tahun 2021 di DPR RI. “Dengan menjadi UU, maka hal itu akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tipikor maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ungkapnya, saat dihubungi, Rabu (17/2/2021) dari Jakarta.
Ali mengemukakan, bagi KPK, penegakan hukum tipikor tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara saja. Namun , penegakan hukum itu akan lebih memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi maupun TPPU apabila disertai dengan perampasan aset hasil tipikor yang dinikmati oleh para koruptor.
“Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat”
“Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Sebelumnya, dorongan untuk segera membahas RUU Perampasan Aset itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae, saat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (15/2).
Kepada Menkumham Yasonna H Laoly, Dian Ediana menyampaikan apabila RUU Perampasan Aset itu segera ditetapkan, akan dapat membantu pengembalian kerugian negara, baik yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Selain itu, keberadaan UU itu alan memberikan efek jera (deterrence effect) bagi calon pelaku kejahatan ekonomi.
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
Kapal LNG Aquarius atas nama PT Hanochem Shipping yang disita penyidik kejaksaan karena diduga terkait kasus korupsi di Asabri. Penyitaan dilakukan pada Rabu (10/2/2021).
“RUU Perampasan Aset sejalan dengan salah satu agenda presiden tahun 2020-2024, yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik,” katanya.
RUU Perampasan Aset itu sendiri sejak 2008 mulai disusun oleh PPATK, dan telah selesai pada tahap pembahasan antarkementerian pada November 2010. Proses harmonisasi di internal pemerintah juga telah selesai pada November tahun yang sama. Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penyusunan ialah Kemenkumham, PPATK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kepolisian RI, KPK, Kejaksaan agung, serta akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan tenaga ahli,
Dian Ediana mengatakan, draf RUU Perampasan Aset itu telah disampaikan kepada presiden melalui surat Menkumham nomor M.HH.PP.02.03-46, tanggal 12 Desember 2011. “Sehubungan dengan tidak adanya lagi pending issue, PPATK meminta kesediaan Bapak Menteri sebagai wakil pemerintah untuk mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU Prioritas Tahun 2021, atau setidaknya RUU Prioritas 2022. Hal ini sejalan dengan kerangka regulasi RPJMN Tahun 2021 yang dibahas dan disepakati di Bappenas,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Belum jadi prioritas
Di DPR sendiri, RUU Perampasan Aset itu selama 10 tahun terakhir telah masuk dalam prolegnas prioritas lima tahunan. RUU itu sebelumnya tercatat ke dalam prolegnas prioritas lima tahunan pada 2014-2019. Lalu, pada 2020-2024, RUU itu juga kembali menjadi prioritas legislasi lima tahunan. Namun, RUU itu belum pernah menjadi RUU prioritas tahunan. Di dalam Prolegnas Prioritas 2021 pun, RUU itu belum termasuk dari 33 RUU yang disepakati untuk dibahas antara pemerintah dan DPR.
Anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, ketika penyusunan prolegnas long list (daftar tunggu) 2020-2024, Desember 2019, fraksinya memasukkan usulan RUU Perampasan Aset ini sebagai usul inisiatif. Namun, karena pemerintah juga sudah mengusulkan RUU yang sama maka RUU itu dicabut dari usulan Fraksi Nasdem.
“Untuk menjadikan sebuah RUU itu prioritas ataukah tidak harus dilihat dulu urgensinya. Tidak tertutup kemungkinan jika memang aturan baru itu dianggap urgent, maka itu bisa diusulkan ke dalam prolegnas prioritas, termasuk usulan dari PPATK tersebut. Ada tim dari pemerintah yang akan mengkaji hal itu dan membicarakannya dengan legislatif”
“Kami dalam posisi mendukung usulan pemerintah tersebur. Menurut saya, ketika nanti pada saatnya dilakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2021, RUU ini sangat mungkin untuk didorong sebagai RUU prioritas,” ujarnya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra membuka maskernya saat menunggu kehadiran Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam sidang lanjutan perkara suap terkait penghapusan namanya dari daftar pencarian orang (DPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2020). Joko Tjandra hari itu bersama terdakwa perantara suap Tommy Sumardi mengikuti sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Joko Tjandra didakwa menyuap Irjen Napoleon Boneparte selaku Kadivhubinter Polri dan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi.Kompas/Wawan H Prabowo
Persoalannya saat ini ialah sampai sekarang Prolegnas Prioritas 2021 pun belum ditetapkan di dalam paripurna. Oleh karenanya, sampai saat ini DPR belum bisa melangkah untuk membahas daftar RUU yang telah disetujui bersama antara Baleg DPR dengan pemerintah. “Saya berharap pimpinan DPR segera membawa hasil keputusan Baleg DPR dan pemerintah tentang Prolegnas Prioritas 2021 agar fungsi legislasi DPR dapat segera berjalan,” kata Basari.
Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman mengatakan, masukan dan dorongan dari PPATK itu diterima oleh pihaknya. Namun, untuk menjadikan RUU Perampasan Aset itu sebagai prioritas legislasi nasional, harus dibicarakan terlebih dulu dengan DPR. Sebab, semua tergantung pada kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
“Untuk menjadikan sebuah RUU itu prioritas ataukah tidak harus dilihat dulu urgensinya. Tidak tertutup kemungkinan jika memang aturan baru itu dianggap urgent, maka itu bisa diusulkan ke dalam prolegnas prioritas, termasuk usulan dari PPATK tersebut. Ada tim dari pemerintah yang akan mengkaji hal itu dan membicarakannya dengan legislatif,” katanya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suriansyah (kanan) bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur, Musyaffa (kiri) menjalani pemeriksaan perdana di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Aswandini dan Musyaffa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (2/7/2020) lalu bersama Bupati Kutai Timur Ismunandar serta Ketua DPRD Kutai Timur Encek UR Firgasih terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur Kutai Timur.Kompas/Wawan H Prabowo
