logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPintu Revisi Tertutup, Siasati...
Iklan

Pintu Revisi Tertutup, Siasati Keserentakan dengan Terobosan

Penyelenggara pemilu didorong siapkan antisipasi jika RUU Pemilu tidak jadi dibahas. KPU diharapkan memikirkan tahapan dan simulasi jauh-jauh hari dengan memperhitungkan pemilu presiden, pemilu DPR, dan pilkada.

Oleh
RINI KUSTIASIH DAN IQBAL BASYARI
Β· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/WKldue6cbm2eUfCPhCmSSwzRsIo=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Ff8b54f22-8cea-401d-870e-d44df191dd53_jpg.jpg
Kompas/Wawan H Prabowo

Pengendara melintasi mural Komisi Pemilihan Umum untuk mengampanyekan antigolput dalam pemilu di Jalan KH Hasyim Ashari, Tangerang, Banten, Minggu (7/6/2020). Sejumlah kalangan menilai puluhan juta suara pemilih berpotensi akan hangus apabila Rancangan Undang-Undang Pemilu disahkan terkait aturan ambang batas parlemen. Pada Pemilu 2019, sebanyak 13 juta lebih suara sah rakyat terbuang karena adanya aturan ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Jumlah tersebut akan bertambah jika RUU Pemilu disahkan sebab ambang batas parlemen akan dinaikkan menjadi 7 persen.

JAKARTA, KOMPAS β€” Menyusul sikap partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang satu per satu berubah terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu, penyelenggara pemilu kini didorong untuk menyiapkan antisipasi jika RUU Pemilu tidak jadi dibahas. KPU diharapkan memikirkan tahapan dan melakukan simulasi jauh-jauh hari dengan memperhitungkan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah digelar pada tahun yang sama, yaitu pada 2024.

Tanpa antisipasi jauh-jauh hari, sejumlah hal yang selama ini dikhawatirkan, termasuk beban berat penyelenggara yang berimbas pada risiko kematian penyelenggara ad hoc di lapangan, akan berpotensi terjadi. Sekalipun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dinilai tidak memadai jika tidak direvisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk berani membuat terobosan melalui Peraturan KPU (PKPU).

Editor:
suhartono
Bagikan