Sarat Rivalitas Parpol, Pembahasan Revisi UU Pemilu Alot

Alotnya keputusan terkait revisi UU Pemilu dilihat sebagai bagian dari pertarungan antara partai politik. Seharusnya kepentingan jangka panjang dan rakyat diutamakan.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di kawasan Karangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2014).

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan untuk melanjutkan atau menunda revisi Undang-Undang Pemilu seyogianya tidak didasarkan pada kepentingan jangka pendek suatu kelompok tertentu. Revisi semestinya dilakukan secara menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan pemilu yang menguntungkan masyarakat.

Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, mengatakan, keputusan untuk melanjutkan atau menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki desain kelembagaan pemilu yang lebih baik.

”Pertimbangannya harus berdasarkan kepentingan jangka panjang untuk kepentingan rakyat. Jangan karena kepentingan jangka pendek demi melayani kelompok tertentu sehingga tidak mampu mendorong substansi pemilu sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Mada saat webinar bertajuk ”Gaduh Keserentakan Pemilu”, Kamis (4/2/2021).

Hadir pula sebagai pembicara Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan dan Ketua Network for Indonesia Democratic Society Dahlia Umar.

Baca juga : Cari Titik Temu RUU Pemilu

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati

Menurut Mada, revisi UU Pemilu merupakan pertarungan awal partai politik (parpol) dalam merebut kekuasaan. Oleh sebab itu, selalu ada pertarungan antarparpol dalam memutuskan hal-hal yang akan diatur dalam UU tersebut sehingga selalu memunculkan dinamika. Tak terkecuali saat ini ketika revisi UU Pemilu sedang dalam proses pembahasan di DPR.

Hingga awal Februari 2021, ada tiga fraksi yang tiba-tiba menyatakan menolak revisi UU Pemilu, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Gerindra. Padahal, sebelumnya, mereka menyatakan mendukung revisi. Adapun fraksi yang mendukung RUU Pemilu adalah Golkar, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Demokrat.

Dua fraksi lain, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), masih membuka kemungkinan revisi sepanjang revisi UU Pemilu tidak mengutak-atik keserentakan pilkada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Anggota empat dari 10 fraksi di DPR, yaitu Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat, melakukan walk out sebelum dilakukan voting RUU Pemilu dalam sidang paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Djohermansyah mengatakan, masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi dalam UU Pemilu dan Pilkada yang membuat harus ada revisi. Pembenahan perlu dilakukan karena ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum yang hanya bisa diselesaikan dengan revisi UU.

”Jika sudah tahu akan terjadi masalah, kenapa harus dibiarkan?” katanya.

Jika pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak 2024, ia khawatir tugas yang diemban KPU terlalu berat. Kasus meninggalnya ratusan petugas pada Pemilu 2019 karena kelelahan dikhawatirkan berulang. Bahkan, pada tahun yang sama ada beberapa tahapan pemilu dan pilkada yang tumpang tindih serta berpotensi menambah beban penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Kompas

Djohermansyah Djohan (kiri) saat masih menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

”Apakah KPU bisa memikul beban itu? KPU harus tegas dalam menyampaikan sikap, jangan tanggung-tanggung,” ucap Djohermansyah.

Baca juga : Revisi UU Pemilu Mendesak

Menurut Dahlia, revisi harus dilakukan secara menyeluruh agar semua masalah bisa diantisipasi dan tidak selalu dilakukan revisi tiap pemilu.

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang komprehensif dengan melibatkan banyak pihak agar bisa mencapai kesepakatan politik yang baik. Jika waktu yang tersedia dinilai pendek, revisi tidak perlu dipaksakan, yang akhirnya membuat produk UU tidak maksimal.