logo Kompas.id
Politik & HukumPemiluDKPP Dianggap Gagal Pahami Isu Gugatan ke PTUN

DKPP Dianggap Gagal Pahami Isu Gugatan ke PTUN

Pasca pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menimbulkan reaksi. Sebagian pengamat menilai putusan DKPP sebagai bentuk kekeliruan lembaga etik yang masuk ke ranah hukum.

Oleh DIAN DEWI PURNAMASARI
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Wawan H Prabowo

(Dari kiri ke kanan) Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menghadiri rapat dengar dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Selain membahas evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, rapat juga membicarakan masalah pemberhentian Arief Budiman sebagai KPU oleh DKPP. 

JAKARTA, KOMPAS  — Sikap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menilai upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bentuk pembangkangan dianggap sesuatu yang keliru secara hukum. Menurut pakar hukum, menggugat keputusan presiden ke PTUN adalah hak warga negara yang dijamin oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Kekeliruan itulah yang akhirnya berdampak panjang pada putusan pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama) Auliya Khasanofa dalam diskusi ”Memperkuat Kelembagaan Penyelenggara Pemilu”, yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Rabu (20/1/2021), mengatakan, secara umum peradilan etik, yaitu DKPP tidak boleh masuk ke dalam substansi putusan suatu lembaga. Substansi putusan lembaga hanya dapat diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi. Peradilan etik hanya berwenang memeriksa perilaku berdasarkan rumusan kode etik yang telah ditetapkan bersama.

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Editor: Suhartono
Memuat data..