Presiden Joko Widodo diharapkan mengusulkan hanya satu nama calon kepala Polri ke DPR. Selain melanjutkan tradisi, ini untuk menjaga soliditas Polri.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan mengusulkan hanya satu nama calon kepala Kepolisian Republik Indonesia ke DPR. Pengusulan calon tunggal, selain untuk melanjutkan tradisi, dinilai penting untuk menjaga soliditas Polri dan mencegah campur tangan politik praktis di Polri. Informasi yang beredar di kalangan Komisi III DPR, Presiden Jokowi akan mengirimkan nama calon kepala Polri ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (13/1/2021).
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi Kompas, Selasa (12/1/2021), mengatakan, penetapan kepala Polri sebagaimana panglima TNI merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang mekanisme pelaksanaannya melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR.
Jumlah calon yang diajukan Presiden ke DPR itu tidak dibatasi oleh undang-undang. Artinya, bisa lebih dari satu kandidat. Akan tetapi, menurut dia, tidak elok jika calon yang diusulkan lebih dari satu dan kemudian para calon dikontestasikan melalui pemungutan suara untuk menentukan kepala Polri berikutnya.
”TNI dan Polri melekat dengan nama Indonesia sehingga tidak elok sekiranya dikontestasikan melalui voting yang bisa menganggu soliditas TNI dan Polri,” ujarnya.
Oleh karena itu, usulan calon tunggal kepala Polri dari Presiden ke DPR dengan mengacu pada lima nama yang telah diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) lebih tepat.
Ini bagian dari menjaga soliditas Polri dan mencegah campur tangan politik praktis pada posisi yang strategis tersebut. Selain itu, bagian dari menjaga tradisi hanya calon tunggal kepala Polri yang diajukan Presiden seperti selama ini terjadi.
”Penetapan panglima TNI dan kepala Polri dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan strategis, dan menyangkut Indonesia, maka harus mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan yang hidup dalam tradisi politik Indonesia,” tuturnya.
Soal siapa calon kepala Polri yang akan dipilih Presiden, PDI-P yakin Presiden akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan memilih satu di antara lima calon yang diusulkan Kompolnas.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kompolnas telah mengajukan lima nama calon kepala Polri kepada Presiden Jokowi, Kamis (7/1/2021).
Kelima nama itu adalah Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafly Amar, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto.
Di antara kelima nama ini, Arief menjadi calon paling senior. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987. Adapun Gatot dan Boy lulusan Akpol 1988 dan Agus lulusan Akpol 1989. Sementara itu, Listyo menjadi calon termuda karena ia lulusan Akpol tahun 1991.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, juga meyakini Presiden hanya akan mengirimkan satu nama calon ke DPR. ”Kalau sekeyakinan saya pribadi, kelihatannya calon tunggal,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB ini.
Ia pun meyakini, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi kandidat terkuat di antara kelima nama calon yang diusulkan Kompolnas. ”Menurut saya, Listyo Sigit calon terkuat. Saya meyakini itu karena faktor kedekatan antara Presiden dan Listyo. Karena user-nya Presiden, pasti penting (faktor kedekatan) meski semua (calon) memiliki kompetensi,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, saat Listyo masih menjabat Kapolres Solo, Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Ia juga pernah dua tahun dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi atau mulai 2014.
Informasi yang diperoleh Jazilul, kemungkinan surat Presiden berisi nama calon kepala Polri akan dikirim ke DPR pada Rabu Wage, 13 Desember 2021.
”Tanggal itu bagus untuk memulai pekerjaan-pekerjaan besar,” katanya. Berdasarkan hitungan Jawa, Rabu Wage dinilai lebih baik di mana ”neptunya” (hasil penjumlahan hari), sebelas. Rabu itu hitungannya tujuh dan wage itu empat sehingga total menjadi sebelas. Angka sebelas dalam filosofi Jawa dimaknai sebagai welas asih. Selama ini, Presiden terbiasa memilih hari baik berdasarkan filosofi Jawa untuk mengambil keputusan penting.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun resminya di Twitter, Selasa, menegaskan, nama calon kepala Polri yang saat ini tengah beredar di media masih spekulasi.”Nama calon kepala Polri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini, Presiden belum mengirim nama calon kepala Polri ke DPR,” ujarnya.
Hingga saat ini, ia menekankan, belum ada pihak yang mengetahui sosok calon kepala Polri yang akan dipilih Presiden. Presiden, disebutnya, masih belum tuntas menentukan siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut.
Ia membeberkan, ada ciri khas yang sering dilakukan Presiden dalam memilih pejabat. Presiden akan meminta untuk dibuatkan lima draf surat pengusulan yang berisi nama-nama berbeda. Lalu, pada saat yang tepat, Presiden akan menandatangani salah satu dari draf tersebut.
”Sedangkan draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi, tak ada yang tahu, kecuali setelah diumumkan secara resmi,” kata Mahfud yang juga menjabat ketua Kompolnas.
Sementara itu, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Kompas mengatakan, dirinya tidak tahu mengapa namanya tiba-tiba disebut menjadi calon tunggal kepala Polri.
”Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba isu itu muncul dari mana. Karena tidak jelas sumbernya, jadi saya bilang itu hoaks saja,” ujar Listyo.
Saat ini yang terpenting baginya adalah mengawal Bareskrim agar bisa bekerja secara profesional. Ia juga sedang fokus melakukan pembenahan internal agar Bareskrim bisa melakukan penegakan hukum secara tegas, humanis, dan transparan ke depan. ”Kami fokus agar bisa memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan rasa keadilan untuk masyarakat dan lebih dipercaya masyarakat,” katanya.
Begitu pula disampaikan Komisaris Jenderal Agus Andrianto ketika dikonfirmasi mengenai namanya yang turut dicalonkan sebagai kepala Polri. Ia mengatakan, dirinya fokus untuk bekerja. ”Tunggu saja. Kan, sebentar lagi juga akan diajukan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengingatkan, jumlah calon kepala Polri yang dipilih Presiden untuk dimintakan persetujuan ke DPR bukan hal yang utama.
”Yang penting adalah indikator apa yang digunakan oleh Presiden, seperti mengenai layak atau tidaknya, bukti kompetensi yang dimiliki, serta integritas yang dilihat dari rekam jejak calon,” katanya.
Sebagai bagian dari itu, penting bagi Presiden mengukur integritas calon kepala Polri dari data Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Tidak hanya soal kepatuhan calon, tetapi penting juga melihat rasionalitas dari pertambahan harta setiap tahunnya.
”Kami mendorong Presiden dan DPR untuk mengecek di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk melihat apakah wajar atau tidak harta calon dengan penghasilannya,” tuturnya.