Terima Hadiah, Pinangki Dituntut Empat Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor menuntut Pinangki Sirna Malasari empat tahun penjara di kasus pengurusan fatwa bebas Joko Tjandra di Mahkamah Agung lewat Kejaksaan Agung. Pinangki dinilai terbukti terima hadiah.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Terdakwa Pinangki Sirna Malasari di sela sidang tengan agenda pembacaan tuntutan terhadapnya, Senin (1/11/2021), di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS - Terdakwa kasus pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung atas nama Joko Soegiarto Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Pinangki dinilai jaksa terbukti menerima hadiah atau janji dan melakukan pemufakatan jahat, serta melakukan pencucian uang.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung yang dipimpin hakim ketua Ig Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (11/1/2021). Adapun tim penuntut umum dipimpin Yanuar Utomo.

Dalam tuntutannya, penuntut umum menyatakan bahwa Pinangki terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dakwaan ketiga subsider, yakni melanggar Pasal 15 juncto Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga: Peran Pinangki Strategis dalam Kasus Joko Tjandra

”Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan diganti kurungan 6 bulan,” kata Yanuar.

”Menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana 4 tahun penjara dikurangi masa penahanan dan denda Rp 500 juta dengan ketentuan diganti kurungan 6 bulan”

Pinangki dinyatakan terbukti menerima hadiah atau janji sebagai penyelenggara negara, yakni uang sebesar 500.000 dollar AS. Dari jumlah itu, sebesar 450.000 dollar AS dikuasai dan digunakan Pinangki untuk berbagai keperluan, seperti membeli mobil, membayar perawatan kecantikan, membayar apartemen, dan disamarkan dengan ditukar uang rupiah.

Kompas/Wawan H Prabowo

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Ia datang ke KPK untuk menyerahkan uang 100.000 dollar Singapura yang ia peroleh setelah melaporkan kasus Joko Soegiarto Tjandra ke KPK. Uang tersebut diserahkan kepada KPK sebagai gratifikasi karena bukan berasal dari pekerjannya sebagai pengacara.Kompas/Wawan H Prabowo

Selain itu, Pinangki juga dinilai melakukan pemufakatan jahat bersama Anita Kolopaking, Andi Irfan Jaya, dan Joko Tjandra. Rangkaian pertemuan di antara mereka merupakan bentuk pemufakatan jahat dengan janji berupa hadiah sebesar 10 juta dollar AS yang dimaksudkan untuk menggagalkan eksekusi terhadap Joko Tjandra.

Namun, karena hingga Desember 2019, tidak ada satu pun rencana aksi yang terealisasi. Sehingga Joko Tjandra membatalkan pengurusan fatwa bebas MA lewat Kejagung.

”Bahwa proposal action plan dinilai saksi Joko Tjandra tidak masuk akal dan meminta Anita untuk tidak melanjutkan action plan dan meminta Anita untuk tidak berhubungan lagi dengan terdakwa Pinangki dan Andi Irfan Jaya. Lalu

saksi Joko Tjandra meminta Anita selaku kuasa hukum menempuh upaya peninjauan kembali (PK),” kata penuntut umum.

Terkait dengan hal itu, Pinangki tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 5 Ayat 1 UU No 31/1999 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20/2001 serta melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 Ayat 1 Huruf a UU yang sama.

KEJAKSAAN AGUNG

Graft convict Joko S. Tjandra speaks on Monday (28/9/2020) at the East Jakarta Prosecutor’s Office. The National Police on Monday transferred custody of Joko to the East Jakarta Prosecutor’s Office, which is building its case against Joko. Courtesy of the Attorney General’s Office

Memberatkan

"Hal yang memberatkan Pinangki sebagai penegak hukum adalah tak mendukung pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme"

Menurut penuntut umum, hal yang memberatkan Pinangki sebagai penegak hukum adalah tak mendukung pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan, Pinangki belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan memiliki anak balita.

Baca Juga: Indikasi Gratifikasi Jaksa Pinangki Menguat

Hakim ketua memberikan kesempatan Pinangki dan penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan pada Senin (18/1) mendatang.

ISTIMEWA

Tersangka kasus surat jalan palsu, yakni Anita Kolopaking (berkaos jingga) disusul tBrigjen (Pol) Prasetijo Utomo berjalan akan diserahkan penyidik ke jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Senin (28/9/2020).