Komunikasi Intens Pastikan Kinerja Kabinet Efektif
Kombinasi antara komunikasi intens dari Presiden dalam memberik aragan, serta pemberian kesempatan mereka melakukan terobosan, sangat krusial dalam memberikan tolakan awal bagi menteri baru untuk menjalankan perannya.
JAKARTA, KOMPAS – Kehadiran enam menteri dan lima wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju diharapkan memberikan energi baru bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan mengatasi pandemi Covid-19. Pola komunikasi yang jelas, serta pemberian kesempatan kepada anggota kabinet baru untuk bekerja sesuai konsep mereka diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja susunan kabinet hasil penggantian atau reshuffle.
Pada Rabu (23/12/2020), Presiden Joko Widodo melantik enam menteri dan lima wakil menteri (wamen) baru. Menteri yang dilantik ialah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Sandiaga Salahudin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan), M Luthfi (Menteri Perdagangan).
Adapun wakil menteri yang dilantik ialah Letjen Muhammad Herindra (Wakil Menteri Pertahanan), Edward Omar Syarif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan Keamanan), Dante Saksono Harbuwono (Wakil Mentri Kesehatan), Harfiq Hasnul Qolbi (Wakil Menteri Pertanian), dan Pahala Nugraha Mansyuri (Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN).
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor, saat dihubungi, Jumat (25/12), mengatakan, 11 anggota kabinet yang baru dilantik itu adalah energi baru bagi pemerintahan. Segala kompetensi dan kapasitas yang mereka miliki oleh karenanya mesti dikelola dengan baik melalui komunikasi yang jelas dan intens.
Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan cukup memberikan panduan mengenai arah kebijakan yang diinginkan negara dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi. Panduan yang disampaikan melalui komunikasi yang intens itu selanjutnya dapat diterapkan secara detil oleh setiap anggota kabinet yang baru di kementerian masing-masing.
“Sejak awal, menteri-menteri ini perlu memiliki guidance yang jelas untuk diterapkan secara detail di masing-masing kementeriannya sehingga tidak ada lagi tubrukan, baik tubrukan visi-misi atau kegiatan di antara mereka. Tubrukan itu hanya akan mendatangkan kritik dan kontraproduktif bagi pemerintahan sendiri,” katanya.
Firman mnegatakan, sekalipun ada panduan Presiden, bukan berarti mereka didikte. Sebagian besar anggota kabinet yang baru dilantik ialah golongan profesional yang berpengalaman memimpin manajemen institusi atau organisasi. Oleh karena itu, para anggota kabinet baru itu sebaiknya diberikan kesempatan menjalankan konsep dan terobosan yang mereka pikirkan.
“Sebagai contohnya, M Luthfi dan Sandi sudah banyak memiliki rencana kerja. Oleh karena itu, beri mereka kesempatan menerapkan apa yang ada di benak mereka untuk memainkan peran dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Kombinasi antara komunikasi intens oleh Presiden dalam memberikan aragan, serta pemberian kesempatan mereka melakukan terobosan, diyakini akan sangat krusial dalam memberikan tolakan awal bagi para menteri baru untuk menjalankan perannya. Selain itu, kolaborasi antarmenteri harus dipastikan berjalan baik, sehingga sekalipun mereka membawahi sektor dan kementerian masing-masing, tetapi mereka tetap bekerja dalam satu sistem yang sama.
“Supervisi oleh Presiden akan menentukan bagaimana kolaborasi dan komunikasi antarmenteri ini dapat berjalan. Panduan harus tetap diberikan, dan jangan lalu dilepaskan saja para menteri ini bekerja. Di sisi lain, mereka juga diberi kesempatan melakukan konsep sepanjang sesuai dengan arah pemerintahan,” katanya.
Baca juga: Kejutan Presiden di Akhir Tahun
Kerja tidak mudah
Dari sudut pandang partai politik (parpol) koalisi maupun oposisi, saat ini tidak mudah menjadi menteri di dalam kondisi pandemi. Pilihan Presiden terhadap para pembantunya harus dihormati, dan mereka perlu diberikan kesempatan untuk bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa.
“Tak mudah bagi anggota kabinet baru untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak kepada berbagai dimensi, terutama ekonomi, sosial dan bahkan dalam politik. Diperlukan kerja keras super ekstra untuk membantu Presiden Jokowi,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.
Ace mengatakan, beberapa hal harus diperhatikan, antara lain ialah kepastian penanganan kesehatan yang harus menjadi prioritas utama. Menteri Kesehatan yang baru, yakni Budi G Sadikin, bukan berlatar belakang bidang kesehatan, dan ia diharapkan dapat memastikan penggunaan vaksin Covid-19 berjalan secara efektif, aman dan merata untuk seluruh rakyat.
“Jika efikasi vaksin telah teruji dan seluruh rakyat Indonesia telah dilakukan imunisasi Covid-19, hal itulah yang menjadi indikator kesuksesan Menteri Kesehatan yang baru ini. Tentu Menkes tidak boleh melupakan penyebaran penyakit lainnya seperti TBC, pengurangan stunting dan lain-lain,” katanya.
Dampak sosial akibat pandemi juga sangat dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Mensos yang baru harus tetap memastikan program perlindungan sosial dapat memenuhi kebutudan dasar rakyat. Berbagai program perlindungan sosial seperti program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, semuanya harus dimanfaatkan untuk membantu rakyat secara tepat sasaran dan berdasarkan pada data yang akurat.
“PR utama Bu Risma (Tri Rismaharini) ialah menata kembali program bantuan perlindungan sosial dengan melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tak boleh lagi ada ketidaktepatan penerima bantuan sosial dan salah sasaran. Harus dipastikan data-data itu valid dan akurat,” ujarnya.
Adapun untuk kementerian agama, Ace meyakini menteri yang baru melayani semua agama di Indonesia. Kemenag bukan hanya dimiliki organisasi keagamaan dan partai tertentu. Kemenag diharapkan mengutamakan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan dalam ikatan keagamaan), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan dalam ikatan sesama manusia), sebagai landasan bersikap.
“Alangkah lebih baiknya jika segala perbedaan pandangan keagamaan diselesaikan dengan cara dialog dan diskusi konstruktif. Dibutuhkan pendekatan yang humanis, terbuka dan beradab. Bukan dengan cara mobilisasi massa, mencerca, menghina dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas,” ucapnya.
Kemenag pun harus menebarkan kerukunan intra dan antaragama. “Tantangan yang harus dihadapi Gus Yaqut ialah menghadapi sekelompok pihak yang selalu mengatasnamakan agama lalu menghalalkan segala bentuk kekerasan dan melanggar tatanan kenegaraan,” ujar Ace.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, komisinya yang membidangi pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan nasional, antara lain bermitra dengan Kementerian Parekraf.
Bidang pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu yang paling terpukul karena pandemi. Bidang ini sangat bergantung pada mobilitas manusia. Pembatasan mobilitas manusia berdampak pada tenaga kerja di berbagai bidang terkait, seperti transportasi, agen perjalanan, dan hotel.
“Sandiaga Uno tentu diharapkan mampu berinovasi dan menggunakan nalar kreasinya untuk menciptakan ruang-ruang aktivitas di bidang parekraf, sehingga minimal pelaku parekraf bertahan, lalu bangkit kembali dan melakukan percepatan pertumbuhan parekraf ketika pandemi berakhir,” katanya.
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa mengatakan, tantangan bagi para menteri yang baru ini ialah pembuktian keberpihakan kepada masyarakat. Hal itu pun harus diwujudkan dalam regulasi serta eksekusinya. Program-program yang dijalankan harus merujuk pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, program-program harus disampaikan dengan benar, dan tepat, sehingga tidak menimbulkan keraguan publik. Penting juga dilakukan sinergi antarkementerian/lembaga dalam melaksanakan program yang ditetapkan.
“Beberapa sosok yang dilantik menjadi menteri juga pernah menjadi eksekutif, sehingga setidaknya mereka memiliki pengalaman. Meskipun tantangannya berbeda, mudah-mudahan mereka bisa menjalankan dengan amanah,” katanya.
Perlu terobosan
Ketua Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional akarta, Alfan Alfian, mengatakan, reshuffle adalah sesuatu yang wajar dilakukan. Akan tetapi, reshuffle kali ini, dengan pelantikan lima wamen baru, malah membuat kabinet lebih gemuk.
Oleh karena itu, agar kabinet menjadi efektif dalam bekerja, posisi wamen itu harus diperjelas secara fungsional, sehingga tak bertabrakan dengan peran menteri, atau justru hanya jadi ornamen politik yang diletakkan dalam kabinet.
Selain kabinet yang efektif bekerja, kabinet dengan anggota baru ini diharapkan lebih bersih dari korupsi. “Ke depan, menteri-menteri baru itu, diharapkan tidak mengulangi hal yang sama, karena sebenarnya peristiwa-peristiwa itu (penangkapan menteri) merupakan peringatan bagi siapa saja di kabinet untuk berhati-hati menjalankan amnah sebagai menteri, karena peluang untuk korupsi itu kan terbuka,” ujarnya.
Efektivitas kabinet juga dapat diukur dengan melihat adanya terobosan yang dilakukan oleh menteri-menteri yang baru, terutama karena mereka bukan menteri koordinasi, sehingga mereka mesti menguasai sektor masing-masing. “Kementerian diharapkan melakukan terobosan, yakni apa yang akan mereka lakukan di tahun 2021, hal itu akan menjadi penting, sebab akan menjadi pembeda dengan kinerja mereka di tahun sebelumnya,” ucap Alfan.
Secara umum, semua anggota kabinet Indonesia Maju saat ini, menurut Alfan, selain bekerja profesional, juga harus betul-betul menunjukkan upaya mereka memperkokoh serta menjamin rasa keadilan di dalam masyarakat. Kabinet idealnya memerhatikan penciptaan suasana kesatuan dan persatuan bangsa yang lebih esensial, dan mendasar, sehingga ketika ada perbedaan pendapat bisa disikapi dengan arif dan bijaksana.