Komnas HAM Targetkan Investigasi Selesai Medio Januari

Sejak dibentuknya Tim Investigasi, hingga kini Komnas HAM masih kumpulkan keterangan dalam kasus tewasnya enam anggota Front Pembela Islam. Penyidikan yang kini sudah 70 persen ditarget selesai medio Januari 2021.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Choirul Anam (tengah), memberi keterangan seusai pertemuan dengan keluarga laskar Front Pembela Islam korban penembakan polisi di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/12/2020). Pada pertemuan tersebut, keluarga korban memberi keterangan dan bukti-bukti terkait pengungkapan insiden di Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 50 yang membuat enam laskar FPI meninggal.

JAKARTA, KOMPAS — Pengumpulan keterangan dalam ivestigasi kasus tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam sudah mencapai 70 persen. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menargetkan laporan kasus tersebut dapat selesai pada pertengahan Januari 2021.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM sekaligus Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kamis (24/12/2020), mengatakan, pada hari ini, Komnas HAM memeriksa saksi-saksi, baik anggota kepolisian yang saat itu bertugas dan saksi dari FPI. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah.

”Pemeriksaan saksi selanjutnya tergantung dari keterangan saksi yang telah didapatkan Komnas HAM. Secara keseluruhan, saat ini Komnas HAM sudah mendapatkan sekitar 70 persen bahan terkait kasus itu,” kata Beka.

Baca juga : Propam Polri Awasi Penyidikan Kasus Penembakan Anggota FPI

Kemarin, Komnas HAM melakukan permintaan keterangan kepada kepolisian terkait barang bukti berupa senjata api dan senjata tajam. Kepolisian menunjukkan 6 pucuk senjata api dan senjata tajam serta telepon seluler milik anggota laskar FPI.

Dari 6 pucuk senjata api, 4 senjata api milik anggota kepolisian dan 2 senjata api lainnya diklaim polisi milik anggota laskar FPI sebagaimana pernah ditunjukkan kepada publik. Selain itu, ditunjukkan rekaman suara (voice note) berisi percakapan sebagaimana yang beredar di publik.

Pemeriksaan saksi selanjutnya tergantung dari keterangan saksi yang telah didapatkan Komnas HAM. Secara keseluruhan, saat ini Komnas HAM sudah mendapatkan sekitar 70 persen bahan terkait kasus itu.

Di dalam keterangan tertulis, Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM M Choirul Anam mengatakan, pengambilan keterangan tersebut dilakukan guna memperoleh keterangan, prosedur, metode, serta substansi barang bukti. Demikian pula Komnas HAM bermaksud untuk melihat langsung barang bukti tersebut.

Kompas

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan keterbukaan Bareskrim untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan Komnas HAM, Senin (21/12/2020).

Beka mengatakan, investigasi tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2021. Laporan hasil investigasi akan diserahkan kepada Presiden yang telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Selain itu, laporan akan diberikan kepada Kepala Kepolisian Negara RI.

Baca juga : Polisi Masih Kumpulkan Bukti Anggota FPI Serang Petugas

”Tentu kesimpulan dan evaluasi akan disampaikan kepada publik. Namun, untuk laporan secara lengkap, merupakan ranah Presiden,” ujar Beka.

Tentu kesimpulan dan evaluasi akan disampaikan kepada publik. Namun untuk laporan secara lengkap, merupakan ranah Presiden.

Barang bukti sudah di Komnas HAM

Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Andi Rian R Djajadi mengatakan, pihaknya menyampaikan semua barang bukti kepada Komnas HAM. Penyidikan kasus tersebut yang kini ditangani Bareskrim masih berlangsung dengan memeriksa saksi-saksi. Hingga saat ini, penyidik belum menetapkan tersangka.

Kompas/Riza Fathoni

Pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab didampingi tim pengacaranya tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Markas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik atas kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Penyidik menilai Rizieq melanggar Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP. Keputusan itu berdasarkan hasil gelar perkara pada 7 Desember lalu.