Kejutan Presiden di Akhir Tahun

Sejumlah nama menteri dan wakil menteri yang dilantik Presiden pada Rabu (23/12/2020) berbeda dari yang diperkirakan berbagai kalangan. Tak hanya nama menterinya, tetapi juga posisi yang diembannya.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melantik enam menteri dan lima wakil menteri yang akan mengisi posisi di Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/12/2020) pagi.

Ramalan banyak kalangan perombakan kabinet akan dilakukan bertepatan dengan hari kelahiran Presiden Jokowi di hari Rabu pon pada minggu keempat Desember, terjawab sudah. Hari Rabu (23/12/2020) kemarin, Presiden Joko Widodo melantik 11 anggota kabinet baru yang terdiri dari enam orang menteri dan lima orang wakil menteri.

Keenam menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta itu adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sedangkan lima wakil menteri adalah Letnan Jenderal Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono Harbuwono Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansury Wakil Menteri BUMN.

Tidak sedikit masyarakat yang terkejut dengan nama-nama menteri yang diumumkan Presiden pada Selasa (22/12/2020) sore. Maklum saja, ada beberapa nama yang meleset dari perkiraan. Begitu pula dengan jumlah dan nama wakil menteri yang dilantik, sebagian besar meleset dari informasi awal yang beredar.

Selama dua pekan sebelum perombakan kabinet, setidaknya ada tiga nama yang santer disebut akan bergabung dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin. Mereka adalah Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Sandiaga Salahudin Uno, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Yahya disebut-sebut akan menggantikan posisi Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Adapun Risma santer disebut akan menduduki kursi Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari P Batubara, kolega sesama kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sementara Sandiaga diramal akan menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, karena merupakan jatah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Baca juga: Lantik Menteri Baru, Presiden Pesan Penanganan Covid-19 Jadi Fokus

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Yaqut Cholil Qoumas yang baru dilantik sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan sampai 2024.

Tetapi ternyata, ramalan itu sebagian meleset. Presiden Jokowi justru memilih Yaqut Cholil Qoumas, adik Yahya Staquf yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, sebagai Menteri Agama. Saking santernya informasi Yahya telah ditunjuk sebagai Menag sampai-sampai banyak media, baik daring maupun televisi, salah memberitakan bahwa Yahya merupakan Menag baru menggantikan Fachrul Razi. Foto Gus Yahya juga bertebaran di televisi dan media daring dengan keterangan Menag baru.

Belakangan tersiar informasi bahwa sebenarnya Gus Yahya sudah diminta menjadi Menag, tetapi menolak, dan mengajukan adiknya, Gus Yaqut, sebagai Menag. Seusai pelantikan, Gus Yaqut menyampaikan, dirinya dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Kamis pekan lalu, dan baru pada Selasa pagi diminta untuk menghadap Presiden pada pukul 15.00.

Terkait informasi itu Gus Yahya pun angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa yang dihubungi Mensesneg untuk menjadi menteri bukan dirinya, melainkan adiknya, Gus Yaqut. “Saya juga heran dari mana kabar yang mengatakan saya ditunjuk jadi Menag. Wong, saya tidak ditelepon presiden. Yang ditelepon itu Yaqut,” tuturnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu mengakui memang ada beberapa kalangan yang mengusulkan namanya menjadi Menag. Namun ia menolak, karena memang tak berkeinginan menjadi Menag. “Itu kan kemauan mereka, bukan kemauan saya. Ya memang saya menolak,” katanya.

Baca juga: Komposisi Parpol Dipertahankan Dalam Perombakan Kabinet

TANGKAPAN LAYAR AKUN SEKRETARIAT PRESIDEN DI KANAL YOUTUBE

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan enam nama menteri baru yang akan menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju, Selasa (22/12/2020) sore.

Ramalan tentang posisi untuk Sandiaga juga meleset. Politikus Partai Gerindra bukan ditetapkan sebagai Menteri KKP seperti prediksi banyak kalangan, melainkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sebelumnya dijabat Wishnutama.

Posisi Terawan Agus Putranto yang pada awalnya diperkirakan sulit tergeser, meski banyak desakan penggantian dari masyarakat, ternyata diputuskan untuk diganti. Satu pekan sebelum perombakan, muncul dua nama yang diusulkan menggantikan Terawan, yakni Budi Gunadi dan Hasto Wardoyo yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tetapi rupanya, Presiden akhirnya memilih Budi Gunadi sebagai Menkes.

Menit terakhir

Tak hanya posisi menteri, penetapan wakil menteri juga penuh dengan kejutan. Tarik ulur pengisian kursi wakil menteri (wamen) masih terjadi hingga menit terakhir sebelum pelantikan dimulai pada pukul 09.30.

Pada Rabu pagi, nama Abdul Mu\'ti hilang dari daftar wakil menteri yang akan dilantik

Pada Selasa malam beredar daftar nama calon menteri dan wakil menteri yang diundang ke Istana. Dalam daftar itu terdapat enam nama calon wakil menteri yang akan dilantik, tanpa menyebut posisi kementerian. Mereka adalah Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Pahala N Mansyuri, Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Muhammad Herindra, Guru Besar Fakultas Hukum UGM Edward Omar Sharief Hiariej, Dokter Kepresidenan Dante Saksono, Bendahara PBNU Harvick Hasnul Qolbi, dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu\'ti.

Namun pada Rabu pagi, nama Abdul Mu\'ti hilang dari daftar wakil menteri yang akan dilantik. Saat itu sudah tersiar kabar bahwa Mu\'ti menolak diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sempat muncul nama Raja Juli Antoni, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, menggantikan posisi wamendikbud yang ditawarkan kepada Mu\'ti. Namun akhirnya, Presiden hanya melantik lima orang wamen, dan posisi wamendikbud masih dibiarkan kosong.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti

Saat dihubungi, Mu\'ti mengaku telah diminta Presiden untuk masuk kabinet sebagai wamen. Permintaan itupun sebenarnya sudah diterima, tetapi kemudian Mu\'ti mempertimbangkan untuk menolak. "Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri,” tuturnya.

Mu\'ti merasa bukan figur yang tepat untuk mengisi posisi wamendikbud mendampingi Nadiem Marakim. "Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” katanya.

Keputusan Mu\'ti untuk menolak tawaran menjadi wamendikbud tak lepas dari karakter Muhammadiyah yang enggan terlibat dalam politik kekuasaan. Sebab dalam perombakan kabinet kali ini masih kental upaya pembagian kekuasaan

Peneliti Politik LIPI Syarif Hidayat memperkirakan, keputusan Mu\'ti untuk menolak tawaran menjadi wamendikbud tak lepas dari karakter Muhammadiyah yang enggan terlibat dalam politik kekuasaan. Sebab dalam perombakan kabinet kali ini masih kental upaya pembagian kekuasaan. Hal itu salah satunya terlihat dengan penetapan Gus Yaqut sebagai Menag. Dengan memilih Ketua Umum Ansor, Presiden terlihat ingin mengembalikan tradisi pemberian kursi Menag untuk kalangan NU.

Sementara terkait perubahan daftar calon wamen yang dilantik, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengakui awalnya memang ada enam posisi wamen yang akan diisi. Tetapi kemudian berubah menjadi lima wamen. Saat ini Presiden masih mempertimbangkan beberapa nama untuk mengisi posisi wamendikbud.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono

Jika Presiden sudah menentukan nama wamendikbud, lanjut Heru, kemungkinan besar pelantikan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Kepala Badan SAR Nasional yang masa jabatannya berakhir Oktober 2020 ini.

"Acara pelantikan ini bisa jadi dilangsungkan Januari 2021," tutur Heru.

Secara terpisah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Arfianto Purbolaksono menilai perubahan komposisi Kabinet Indonesia Maju tak lepas dari orientasi Presiden dalam menjaga soliditas koalisi parpol pendukungnya. Sementara itu, partai-partai politik di Indonesia, sesuai hasil riset TII, cenderung mengutamakan perolehan suara demi memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan. Karenanya, masa kerja kabinet sampai 2024 akan menjadi tantangan bagi Presiden dalam mengelola kepentingan politik tersebut.

Apapun penilaian publik, hal yang pasti Presiden telah memilih dan melantik para menteri dan wamen untuk memperkuat kabinetnya. Kini, masyarakat menanti kejutan-kejutan berupa kerja luar biasa dari Kabinet Indonesia Maju.