Para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mengakselerasi kinerja kabinet, terutama dalam mengatasi pandemi.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pelantikan enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju serta lima wakil menteri, Rabu (23/12/2020), dapat dijadikan energi baru dalam mengakselerasi program penanganan pandemi Covid-19 berikut dampaknya. Latar belakang dan pengalaman yang ada diharapkan bisa membuat mereka bergerak cepat dan bekerja sama dengan jajaran birokrasi di kementerian.
Enam menteri yang dilantik di Istana Negara, Jakarta, itu adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan M Lutfi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sementara itu, lima wakil menteri yang dilantik dalam kesempatan yang sama ialah Letnan Jenderal M Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Presiden juga melantik Hartono Prawiraatmadja sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut dan Inspektur Jenderal Petrus Reinhard Golose sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.
Cendekiawan dan ekonom senior Emil Salim menilai, mayoritas menteri baru hasil perombakan kabinet sudah tepat. Menurut dia, dengan latar belakang dan pengalaman mereka, para menteri baru tersebut mampu memberikan energi baru untuk kabinet. Pengalaman tiap menteri diyakini bisa mendorong mereka bekerja lebih cepat dan tepat dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai memiliki kepekaan terhadap orang miskin. Hal itu terlihat semenjak Risma menjadi Wali Kota Surabaya yang sangat memperhatikan penduduk miskin. ”Beliau (Risma) memiliki passion sebagai Menteri Sosial karena memiliki keprihatinan terhadap kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Emil, kepekaan terhadap kemiskinan mutlak dimiliki seorang Menteri Sosial karena tugasnya selalu berhubungan dengan orang miskin dan cacat. Risma bukan hanya menjadi menteri, tetapi sebagai pembela dan pembantu masyarakat yang mengalami masalah sosial. Apalagi, dana bantuan penanganan Covid-19 sangat besar sehingga membutuhkan sosok yang mampu mengelola anggaran dengan baik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berlatar belakang manajer dinilai sangat tepat untuk menyukseskan program vaksinasi. Jangkauan vaksinasi kepada sekitar 268 juta penduduk memerlukan pengorganisasian yang baik, apalagi tinggal di daerah kepulauan. Sementara di sisi medis, ada Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang menguasai persoalan tersebut.
”Dalam program vaksinasi, diperlukan seorang manajer yang bisa mengatur pemberian vaksin kepada masyarakat luas,” ujar Emil.
Pada pos lain, kombinasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merupakan satu tim dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka merupakan pebisnis satu angkatan yang masing-masing bisa saling memudahkan pekerjaan.
”Sementara Sandiaga seakan mendapatkan durian runtuh menjelang 2024 karena berpotensi menjadi salah satu calon presiden. Ini justru mengharuskan Sandiaga untuk unjuk gigi karena jika tidak, bagaimana bisa maju di 2024,” ujar Emil.
Kemudian Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memiliki visi yang tepat untuk mengutamanakn kemanusiaan dan bisa meredam perbedaan dalam beragama. ”Yaqut jadi pilihan tepat karena mampu meredam konflik atas dasar agama dan mencari titik temu kemanusiaan,” katanya.
Meskipun demikian, ia ragu terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut dia, Wahyu memiliki latar belakang bisnis yang kuat tidak tepat untuk mengelola laut Indonesia yang amat kaya. Ia khawatir pengelolaan laut berbasis bisnis, padahal seharusnya mengutamakan kesejahteraan nelayan.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat berpendapat, menteri-menteri yang bagus harus diberi kesempatan secara optimal untuk mengabdi. Namun, jika kinerjanya dalam enam bulan tidak optimal, perlu diganti.
Di sisi lain, komposisi menteri dan wakil menteri ini juga dinilai memperhitungkan keseimbangan politik karena partai yang kehilangan kursi menteri di bidang tertentu mendapat kursi menteri di bidang lain atau di bidang yang sama. ”Ini menunjukkan Presiden sangat menjaga keseimbangan politik untuk koalisi pendukungnya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan demisioner Arsul Sani.
Fokus Covid-19
Menurut sejumlah menteri baru, mereka diberi tugas utama oleh Presiden untuk menyelesaikan pandemi Covid-19 beserta dampaknya. ”Kami diminta fokus bagaimana bisa menangani Covid-19 secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya,” kata Budi Gunadi.
Seusai dilantik, Tri Rismaharini meminta jajaran Kementerian Sosial memberi yang terbaik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial pada akhir 2020 dan pada awal 2021. Dia juga menyampaikan optimisme Kemensos bisa menerapkan efisiensi.
Risma sempat kaget mengetahui ada anggaran Rp 1,3 triliun untuk data. ”Itu uang besar sekali, Rp 1,3 triliun. Jadi, mari nanti tolong dipikirkan bagaimana bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien sehingga sisanya bisa untuk membantu orang lain,” katanya.
Sementara itu, kepada M Lutfi, Presiden Jokowi berpesan agar program kerja Kementerian Perdagangan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk karena pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad berharap menteri-menteri baru memfokuskan kebijakan untuk penanggulangan Covid-19 terlebih dahulu. Sebab, tanpa penyelesaian pandemi, ekonomi sulit pulih meskipun ada banyak insentif fiskal yang diberikan pemerintah. (REK/NTA/INA/SYA/SON/AIK/TAN/MTK)