Komunikasi Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukung pemerintah makin intens beberapa pekan ini untuk membicarakan perombakan kabinet. Saat ini dinilai jadi momentum yang tepat untuk melakukan perombakan.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO/ANITA YOSHIHARA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi Presiden Joko Widodo dan partai pendukung pemerintah makin intens beberapa pekan ini untuk membicarakan soal perombakan kabinet. Presiden diharapkan melakukan perombakan kabinet sebelum memasuki tahun 2021.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto saat dihubungi di Jakarta, Minggu (20/12/2020), mengatakan, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara intens dilakukan. Komunikasi itu berkaitan dengan pengisian jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.
”Secara periodik, Ibu Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Presiden Jokowi. Komunikasi memang sudah dilakukan,” ujar Hasto.
Sebagaimana diketahui, setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Mensos Juliari P Batubara ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga kini kedua jabatan menteri itu kosong.
Desas-desus akan adanya perombakan kabinet semakin menguat dua pekan belakangan. Bukan hanya karena kekosongan dua kursi menteri sudah berlangsung lebih dari dua pekan, beragam spekulasi juga muncul lantaran pada minggu keempat Desember terdapat hari Rabu (23/12/2020) Pon. Ini weton atau hari lahir Presiden Jokowi (Kompas, 18/12/2020).
Selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.
Hasto menyampaikan, kepastian perombakan kabinet tinggal menunggu momentum tepat yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.
Namun, jika melihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 telah berlangsung aman, damai, demokratis, serta partisipasi publik relatif baik di tengah pandemi Covid-19, hal tersebut bisa menjadi momentum politik yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi pemerintahan.
Hasil pilkada juga menunjukkan dominasi kemenangan parpol pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Dengan demikian, evaluasi kabinet diyakini dapat lebih meningkatkan efektivitas pemerintahan yang kini menghadapi tantangan perekonomian yang tidak ringan.
Yang jelas, Hasto meyakini, semua keputusan yang akan diambil Presiden Jokowi akan melewati pertimbangan politik, efektivitas, dan upaya peningkatan kinerja kabinet. ”Terhadap siapa nama-nama calon dari PDI Perjuangan, sesuai konstitusi partai, menjadi kewenangan ketua umum dan secara khusus disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi,” ucapnya.
Sebelum 2021
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun lebih intens dari sebelumnya, terutama setelah dua menteri terkena kasus hukum di KPK. Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.
”Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.
Dalam pertemuan, PPP mengusulkan agar perombakan dilakukan sebelum 2021. Dengan demikian, saat memasuki 2021, para menteri baru bisa langsung mengoptimalkan penggunaan APBN 2021.
”PPP sudah menyampaikan saran agar mulai awal 2021 di mana APBN baru mulai dipergunakan, sebaiknya semua kementerian sudah punya menteri definitif lagi, dan kalau ada pergantian menteri, tidak ada kemungkinan interupsi penggunaan anggaran di tengah jalan,” kata Arsul.
Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpandangan, sejatinya perombakan kabinet adalah suatu keniscayaan. Selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan. Ia pun menilai, akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang baik jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet. Sebab, pergelaran Pilkada 2020 sudah usai dan Rabu Pon juga sudah di depan mata.
”Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu,” ucap Ujang.
Ujang pun berharap, menteri yang akan dipilih nanti memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.
Sementara itu, sukarelawan Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania (JoMan) meminta agar para menteri menandatangani pakta integritas. Poin-poinnya antara lain siap dihukum mati jika korupsi dan dirampas hartanya oleh negara. Ini penting untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi.
”Harus ada kesiapan dari para calon menteri terpilih untuk bekerja keras buat rakyat. Mereka harus jadi superhero tanpa cela di mata rakyat. Caranya, ya, menandatangani pakta integritas,” kata Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer.
Menurut pria yang akrab dipanggil Noel itu, pakta integritas ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Sebab, banyak perusahaan besar melakukan hal serupa. Bahkan, di negara-negara maju, menteri sudah terbiasa menandatangani pakta integritas.
”Kalau memang calon menteri terpilih punya kredibilitas, integritas, dan loyalitas pro-rakyat, pastinya dia tidak akan mundur untuk menandatangani pakta integritas. Lain halnya kalau sudah niatnya korupsi dan bermental koruptif pasti ragu-ragu untuk menandatangani itu,” tutur Noel.