Suharso dan Taj Yasin Maimoen, Dua Kandidat Ketua Umum PPP

Persaingan merebut kursi ketua umum PPP mengerucut pada dua nama yang diusulkan para kader. Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa diusulkan delapan DPW, bersaing dengan Taj Yasin Maimoen (putra KH Maimoen Zubair).

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ilustrasi. Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadiri perayaan Hari Lahir Ke-46 PPP di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 28 Februari 2019. Acara itu dihadiri Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS — Kandidasi menuju kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan mengerucut kepada dua nama, yakni Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Siapa pun yang akhirnya terpilih di dalam Muktamar IX PPP diharapkan dapat membawa angin perubahan bagi partai, terutama untuk menaikkan elektabilitas pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Steering Committee (Dewan Pengarah) Muktamar IX PPP Syaifullah Tamliha saat dihubungi, Kamis (17/12/2020), mengatakan, dua nama itu memang dimunculkan oleh para pemilik suara, yakni dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC). Namun, untuk memastikan apakah keduanya secara resmi akan bersaing di dalam pemilihan ketua umum PPP akan ditentukan pada saat muktamar nanti. Sebab, untuk dapat menjadi calon ketua umum PPP harus membuat pernyataan pencalonan dan kesediaan menjadi ketua umum PPP di atas kertas bermeterai yang diserahkan saat muktamar.

”Kedua nama itu memang muncul dari usulan kader-kader. Tetapi, mekanismenya nanti setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum PPP harus membuat pernyataan bersedia untuk menjadi ketua umum di atas kertas bermeterai,” ujarnya.

Kandidasi menuju kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan mengerucut kepada dua nama, yakni Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Menurut rencana, Muktamar IX PPP dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (18/12/2020) malam. Presiden akan memberikan sambutan pembukaan secara virtual dari Istana Bogor. Seluruh peserta muktamar (muktamirin) pemilik suara, yakni sebanyak 1.254 orang, akan mengikuti muktamar secara fisik dan virtual di sepuluh zonasi wilayah. Pembagian zonasi itu dilakukan untuk menghindari kerumunan orang dalam satu tempat, sekaligus memudahkan koordinasi di setiap daerah.

Baca juga : Muktamar Jadi Momentum Kebangkitan PPP

Kompas

Ilustrasi. Para peserta Muktamar VIII PPP berfoto di atas panggung dengan latar belakang foto Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, dan Sekjen PPP Romahurmuziy seusai mengikuti upacara pembukaan muktamar di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

Peserta muktamar yang datang dari wilayah zonasi akan berkumpul di satu kota di pusat zonasi yang telah ditentukan untuk mengikuti pusat pelaksanaan muktamar secara virtual dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sesuai jadwal, Muktamar IX PPP akan digelar 18-21 Desember 2020.

Sepuluh kota itu ialah Kota Medan, yang akan menjadi pusat pertemuan muktamirin dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh; Kota Padang, akan jadi pusat bagi muktamirin dari Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau; Kota Palembang, tempat bertemu muktamirin dari Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi; Kota Serang, yang akan menjadi pusat pertemuan bagi muktamirin dari wilayah Banten, Lampung, dan Kalimantan Barat; Kota Bogor, yang akan dihadiri oleh muktamirin dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bangka Belitung; Kota Semarang, yang akan dihadiri oleh muktamirin dari Jawa Tengah dan Yogyakarta; Kota Surabaya, yang menjadi tempat muktamirin dari Jawa Timur dan Bali; Kota Balikpapan, akan jadi pusat pertemuan muktamirin dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan; serta Kota Manado, yang akan menjadi pusat pertemuan muktamirin dari Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Protokol kesehatan dijalankan dengan ketat dan setiap pusat zonasi maksimal dihadiri oleh 170 muktamirin.

Di Kota Makassar, yang merupakan pusat perhelatan muktamar, juga akan dibagi menjadi dua titik. Satu titik akan menjadi tempat pertemuan dari seluruh pimpinan di dewan pimpinan pusat (DPP) dan DPW. Sementara satu titik lainnya dijadikan pusat pertemuan untuk muktamirin dari Sulsel, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Setiap muktamirin diwajibkan mengikuti tes cepat antigen sebelum memasuki kota yang menjadi pusat zonasi. Protokol kesehatan pun dijalankan dengan ketat dan setiap pusat zonasi maksimal dihadiri oleh 170 muktamirin.

Baca juga : Muktamar PPP Dilakukan dalam 10 Zonasi

Kompas

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy menyampaikan sambutan dalam Muktamar VIII di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014). Meski tidak dihadiri Ketua Umum Suryadharma Ali, Romahurmuziy mengklaim muktamar tetap sah karena dihadiri lebih dari separuh pengurus DPW dan DPC.

Harapan perubahan

Terkait dengan munculnya dua nama dalam bursa ketua umum PPP, Syaifullah mengatakan, setiap calon telah bergerilya sejak beberapa waktu lalu. Dukungan dari DPW dan DPC mulai mengalir. ”Sebagai panitia, tentu kami tidak memihak salah satu calon. Kami hanya memfasilitasi dan berharap siapa pun yang terpilih nantinya dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi PPP,” ujarnya.

Akan tetapi, jika ternyata di dalam muktamar hanya ada satu orang yang mencalonkan diri, pemilihan ketua umum PPP dapat dilakukan secara aklamasi atau musyawarah mufakat. Bilamana ada lebih dari satu calon, barulah penghitungan suara terbanyak dilakukan, yakni dengan menghitung raihan suara masing-masing dari 1.254 pemilik suara dalam muktamar.

Lebih dari sekadar pemilihan ketua umum PPP, muktamar kali ini diharapkan menjadi momentum perbaikan partai menuju Pemilu 2024.

Lebih dari sekadar pemilihan ketua umum PPP, muktamar kali ini diharapkan menjadi momentum perbaikan partai menuju Pemilu 2024. Dalam Pemilu 2024, PPP diharapkan dapat menaikkan elektabilitasnya. Sejak 2014, raihan kursi PPP di parlemen konstan turun. Pada Pemilu 1999, PPP meraih 58 kursi. Jumlah itu sama pada Pemilu 2004. Pada 2009, jumlah kursi itu turun menjadi 38. Kursi PPP naik lagi hasil dari Pemilu 2014, yakni 39 kursi. Akan tetapi, pada Pemilu 2019, raihan kursi PPP terjun bebas menjadi 19 kursi di parlemen.

Dalam pembahasan muktamar, sejumlah usulan materi juga disiapkan, termasuk perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Syaifullah mengatakan, salah satu yang ingin dikoreksi ialah mengenai syarat kepengurusan dan status kader internal partai. Untuk menjadi ketua umum PPP, misalnya, haruslah kader internal PPP.

”Padahal, setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Jadi, syarat ini perlu dilihat kembali sehingga kepemimpinan di PPP menjadi lebih terbuka. Ada kader dari dalam dan kader dari luar,” katanya.

Kader luar yang dimaksud ialah kader yang bukan murni berasal dari dalam organisasi PPP, melainkan kader-kader yang dicetak atau dihasilkan dari unsur fusi, seperti Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam, Muslimin Indonesia, atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Dihubungi secara terpisah, Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Yasin mengatakan, pihaknya mendukung Suharso sebagai calon ketua umum PPP. ”Jabar 70 suara sepakat mendukung Suharso Monoarfa,” ucapnya.

Sampai saat ini, sedikitnya ada delapan DPW yang mendukung Suharso.

Ade yang juga Bupati Bogor itu juga telah mendeklarasikan dukungan kepada Suharso. Dalam Rapat Pimpinan Wilayah PPP Jabar, 3 Desember, dukungan itu diumumkan. Jabar menjadi wilayah yang paling awal mendukung Suharso. Ade mengatakan, pihaknya akan mengajak pimpinan wilayah lainnya untuk mendukung Suharso. Sampai saat ini, sedikitnya ada delapan DPW yang mendukung Suharso.

Sementara itu, Taj Yasin Maimoen, yang juga putra dari almarhum KH Maimoen Zubair, ketika berusaha dihubungi belum bersedia berkomentar mengenai potensi pencalonannya di dalam muktamar.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ahmad Najib Burhani, mengatakan, PPP harus mereformasi dirinya agar sesuai dengan tantangan masa kini. Jika ingin tetap merebut ceruk pemilih Muslim, PPP harus mendudukkan posisinya lebih jelas. Sebab, saat ini suara mereka tidak hanya disuarakan oleh partai-partai yang melabeli dirinya partai Islam.

”Bahkan, menurut sejarahnya, raihan partai Islam tidak pernah dominan sejak Pemilu 1955. Suara pemilih Muslim itu tersebar tidak hanya di partai yang melabeli diri sebagai partai Islam,” ujarnya.