Perombakan kabinet setelah KPK menahan dua menteri Kabinet Indonesia Maju menjadi langkah yang tepat. Publik akan yakin akan sikap antikorupsi pemerintah dan efektivitas kinerja kabinet pun bisa diperbaiki
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·2 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (6/12/2020). Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik KPK menyimpulkan bahwa Juliari P Batubara melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara dugaan suap Bansos Covid-19. KPK melakukan penahanan tersangka selama 20 hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 untuk kepentingan Penyidikan lebih lanjut.
JAKARTA, KOMPAS - Penahanan dua orang menteri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena disangka menerima suap dan gratifikasi menjadi momentum yang tepat untuk merombak Kabinet Indonesia Maju. Selain mememperbaiki kinerja kabinet yang terlihat gagap menghadapi pandemi Covid-19, langkah perombakan juga dapat mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin benar-benar antikorupsi.
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, saat dihubungi Senin (7/12/2020), mengungkapkan, sebenarnya Presiden bisa merombak kabinet kapan saja. Namun, penahanan dua anggota kabinet tetap menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan di tubuh Kabinet Indonesia Maju.
“Dengan adanya penahanan dua menteri, maka ini menjadi momentum yang bagus buat Pak Jokowi untuk segera melakukan perbaikan kabinetnya,” kata dia.
Penahanan dua anggota kabinet tetap menjadi momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan di tubuh Kabinet Indonesia Maju
Posisi Menteri Kelautan dan Perikanan yang ditinggalkan Edhie Prabowo karena terlibat kasus suap ekspor benur tetap harus diisi, meski Presiden sudah menetapkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas. Begitu pula posisi Menteri Sosial yang ditinggalkan Juliari P Batubara, yang juga terjerat korupsi, harus segera terisi, meskipun Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pelaksana tugas.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Selain itu, jika tak segera bertindak, maka citra Presiden menjadi taruhan. Masyarakat akan memempertanyakan, bahkan meragukan, komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, komitmen menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas pun akan diragukan. Sebaliknya jika Presiden segera mengambil langkah perombakan kabinet, maka kepercayaan publik bahwa pemerintahannya betul-betul antikorupsi akan kembali menguat.
Hendri menambahkan, perombakan kabinet juga mendesak dilakukan karena kenyataannya kinerja kabinet pada satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-Maruf Amin kurang memuaskan. Tidak sedikit program pemerintah yang jalan di tempat. Selain itu, para menteri juga terlihat gagap dalam melaksanakan instruksi Presiden terkait penanangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
“Ada dua alasan yang bisa menjadi pertimbangan Pak Jokowi melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh. Satu, terkait kepercayaan publik bahwa pemerintah antikorupsi, dan kedua adalah kinerja kabinet yang karut marut selama pandemi,” tutur Hendri.
Perombakan kabinet juga mendesak dilakukan karena kenyataannya kinerja kabinet pada satu tahun pertama pemerintahan Jokowi-Maruf Amin kurang memuaskan
Hal yang tak kalah penting, perombakan kabinet secara menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan pemerintahan berjalan baik dan efektif.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadan bantuan sosial penanganan Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/12/2020).
Sementara itu, sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi. Oleh karena itu, ia menyerahkan proses hukum para menteri yang terlibat korupsi keada Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, dan perlu saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi!” ujar Presiden beberapa jam setelah KPK menetapkan Mensos Juliari sebagai tersangka suap program bantuan sosial penanganan Covid-19, Minggu (6/12/2020) pagi.
