Deklarasi Pembentukan Negara Sementara Dinilai sebagai Bentuk Makar

Menkopolhukam Mahfud MD menilai Benny Wenda telah melakukan tindakan makar karena mendeklarasikan pemerintah sementara Papua Barat melalui media sosial. Pemerintah meminta Polri menegakkan hukum dalam kasus ini.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua MPR Bambang Soesatyo memberikan sambutan pada Peringatan Hari Konstitusi 2020 di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pemerintah menilai deklarasi pembentukan negara sementara yang dilakukan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP merupakan tindakan makar. Pemerintah akan menempuh jalur diplomatis dan penegakan hukum untuk menindak pelaku makar tersebut, yaitu Ketua ULMWP Benny Wenda.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi bersama pemerintah, Kamis (3/12/2020), mengatakan, klaim sepihak Ketua ULMWP Benny Wenda sangat mengganggu situasi politik dalam negeri, terutama di Papua. Menurut dia, langkah apa pun yang bermaksud memisahkan diri atau merebut wilayah Tanah Air adalah gerakan makar.

Klaim sepihak itu juga dinilai tidak berdasar dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Apalagi, fakta juga menunjukkan bahwa tidak seluruh rakyat Papua mendukung gerakan separatis tersebut. Karena itu, negara harus menindak tegas apa pun tindakan makar tersebut.

”Segala bentuk pernyataan yang merongrong dan menegasikan kedaulatan wilayah Indonesia adalah pengingkaran terhadap konstitusi. Sesuai dengan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan yang berakibat wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan wilayah Indonesia adalah gerakan makar yang dapat diancam pidana penjara seumur hidup,” kata Bambang.

Sebelumnya, Ketua ULMWP Benny Wenda melalui keterangan pers, Selasa (1/12/2020), mengatakan, pihaknya bertanggung jawab atas klaim pembentukan pemerintahan sementara di Papua Barat. Benny juga berperan sebagai Presiden Interim West Papua.

Baca juga: Pendekatan Kesejahteraan Selalu Jadi Fokus Negara

Deklarasi pendirian negara sementara yang dilakukan oleh ULMWP, menurut Bambang, sudah tegas dikategorikan sebagai perbuatan makar. Dunia internasional mengakui bahwa Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Karena itu, pemerintah berkewajiban melindungi setiap jengkal wilayah agar tidak lepas dari NKRI. Negara mengecam keras klaim sepihak Benny Wenda yang mengatasnamakan masyarakat Papua.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Indahnya kawasan Wayag dari Puncak Wayag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, 19 Oktober 2012.

Karena status kewarganegaraan Benny Wenda adalah warga negara asing, MPR mendorong agar pemerintah menggunakan pendekatan diplomasi dan hukum untuk menjaga marwah NKRI. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri diminta memanggil Duta Besar Inggris untuk menjelaskan posisi Inggris terhadap gerakan separatis yang dipimpin Benny Wenda. Menlu juga diminta membuat nota diplomatis yang tegas tentang posisi Papua kepada Pemerintah Inggris ataupun negara-negara yang mendukung gerakan separatis seperti Vanuatu.

MPR, kata Bambang, mendukung tindakan tegas yang dilakukan pemerintah. UUD 1945 sebagai dasar hukum negara menegaskan bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang diatur di Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18 b Ayat (2), Pasal 25 a dan Pasal 37 Ayat (5). Segala bentuk pernyataan atau aksi yang merongrong dan menegasikan kedaulatan wilayah Indonesia dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap konstitusi.

Semua pemangku kepentingan diminta meneguhkan sikap dan langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Masyarakat juga diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh propaganda yang merongrong dan mengancam kesatuan NKRI.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menambahkan, Benny Wenda jelas telah melakukan tindakan makar karena mendeklarasikan pemerintah sementara Papua Barat melalui media sosial. Oleh karena itu, pemerintah meminta Polri untuk melakukan penegakan hukum dengan menggunakan pasal makar atau kejahatan keamanan negara.

”Benny Wenda telah membuat negara ilusi karena syarat pembentukan sebuah negara tidak terpenuhi. Satu, posisi dia adalah warga negara asing, kedua syarat negara itu harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintahannya. Ketiga, harus ada dukungan dari dunia internasional,” kata Mahfud.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Rabu (21/10/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menegaskan bahwa sesuai dengan referendum tahun 1969, Papua dan Papua Barat sudah sah dan final menjadi bagian dari Republik Indonesia. Keabsahan referendum itu juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PBB juga sudah membuat pernyataan pada 2019 bahwa tidak ada referendum ulang yang akan dilakukan di Papua. Apalagi, Papua tidak masuk dalam daftar komite negara yang dianggap berhak untuk mendapatkan kemerdekaan.

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono menuturkan, Papua adalah wilayah yang tidak boleh terpisah dari NKRI. Karena itu, Polri berwenang menjaga keutuhan wilayah NKRI. Segala upaya yang bermaksud memisahkan Papua dari NKRI akan ditindak tegas. Termasuk juga kelompok separatis, pengikut Benny Wenda, akan ditindak tegas.

”Kami akan lakukan tindakan (penegakan hukum) tegas dan tidak pandang bulu,” kata Gatot.

Mahfud MD menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ingin membangun dan menyejahterakan warga Papua. Pembangunan yang dilakukan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Karena itu, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa peraturan presiden (perpres) ataupun revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Kompas/Agus Susanto (AGS)

Warga Papua Niugini melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Sabtu (15/7/2017). Kebanyakan warga berbelanja barang-barang kebutuhan sehari-hari di Pasar Perbatasan Skouw karena harganya lebih murah.

Dana otsus akan ditambah dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari APBN. Pemerintah juga akan membuat kebijakan pemekaran wilayah agar tercipta pemerintah daerah yang lebih banyak sehingga dapat mengatur dan menyejahterakan orang asli Papua.