Pemerintahan Tidak Boleh Terganggu
Adanya pimpinan daerah yang tertular Covid-19 jangan sampai mengganggu roda pemerintahan. Pimpinan daerah butuh protokol khusus agar terhindar dari Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Kerja berat kepala/wakil kepala daerah di tengah pandemi Covid-19 berujung pada kian banyaknya pemimpin di daerah yang tertular Covid-19. Dengan pandemi yang belum jelas kapan berakhir, pemimpin di daerah diharapkan menjaga kesehatan diri.
Adapun bagi pemerintah daerah yang pemimpinnya terinfeksi Covid-19, jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, terutama pengendalian Covid-19, diharapkan tidak berhenti. Hal ini penting mengingat kondisi pandemi yang kian buruk.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Riau Syamsuar, dan Wali Kota Malang Sutiaji menambah panjang daftar pemimpin daerah yang tertular Covid-19. Ketiganya dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (12/1/2020).
Mereka menyusul sejumlah kepala/wakil kepala daerah lainnya yang lebih dulu tertular Covid-19 dan hingga kini masih menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit. Mereka, antara lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, dan Wakil Wali Kota Probolinggo Mochammad Soufis Subri. Riza menjalani isolasi mandiri, sedangkan Mundjidah dan Subri dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Soetomo, Surabaya, sejak pekan lalu.
Baca juga : Terkonfirmasi Positif, Anies Baswedan Jalani Isolasi Mandiri
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F1367f531-d179-4112-a974-0a47a59fbdf6_jpg.jpg){kind=logo}
Pegawai memasuki pintu Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/12/2020). Aktivitas pegawai di Balai Kota DKI Jakarta berlangsung normal.
Di luar mereka yang baru tertular itu juga ada pimpinan daerah yang lebih dulu terinfeksi Covid-19. Beberapa di antaranya meninggal. Sebagian dari mereka ialah Pelaksana Tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang meninggal pada 22 Agustus dan Bupati Situbondo Dadang Wigiarto yang meninggal pada 26 November.
Di tengah kondisi pandemi, kepala dan wakil kepala daerah menanggung beban tugas kian berat. Tidak hanya memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan, mereka juga memiliki peran sentral dalam pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing. Para pemimpin menjabat posisi sentral di satuan tugas (satgas) penanggulangan Covid-19 di setiap daerah. Kepala daerah, misalnya, diserahi tugas untuk menjadi ketua satgas.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan saat dihubungi pada Selasa (1/12/2020) mengatakan, pimpinan daerah sangat berisiko tertular Covid-19 karena tak sedikit di antaranya tetap pergi ke lapangan dan bertemu warga. Mereka juga bekerja seperti biasa di kantor, menggelar rapat, serta menemui tamu.
Menurut dia, pimpinan daerah juga masih harus datang ke Jakarta untuk menghadiri rapat dengan pejabat pemerintah pusat.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F375c83fd-5866-41f7-ba18-43de2422ac48_jpg.jpg){kind=logo}
Warga mengantre untuk rapid test massal Covid-19 di SDN 01, Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2020). Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Kodam Jaya menggelar rapid test massal di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat, menyusul adanya temuan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di kawasan Petamburan.
Untuk mencegah kian banyak pemimpin daerah tertular Covid-19, mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengingatkan para pemimpin daerah menjaga kesehatan diri. Protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan saat menjalankan tugas.
Pedoman khusus
Djohermansyah juga mendorong pemerintah pusat segera menyusun pedoman protokol kesehatan khusus bagi pimpinan daerah. Sebagai contoh, ketika ingin menggelar rapat atau menemui tamu, peserta rapat serta tamu harus terlebih dulu menjalani uji usap Covid-19.
Mencegah pimpinan daerah tertular Covid-19 penting karena peran mereka strategis. Mereka memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penanggulangan Covid-19. ”Masyarakat juga memerlukan kehadiran pemimpin secara langsung untuk menenangkan situasi dan menyusun strategi,” ujarnya.
Adapun bagi pemerintah daerah yang pimpinannya tertular Covid-19, Djohermansyah berharap roda pemerintahan, termasuk pengendalian Covid-19, tetap berjalan. Untuk itu, Kemendagri diminta memonitor daerah yang pimpinannya tertular Covid-19 dan memberi bantuan jika tugas pemerintah daerah terkendala.
Baca juga : Cuti Bersama Akhir Tahun Dipangkas
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2FWhatsApp-Image-2019-12-20-at-14.55.09_1576829093.jpeg){kind=logo}
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Menanggapi usulan penyusunan pedoman protokol bagi pimpinan daerah, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan akan mempertimbangkannya.
Terkait jalannya roda pemerintahan dan pengendalian Covid-19, ia melihat, beberapa pemimpin daerah yang tertular Covid-19 tergolong orang tanpa gejala. Dengan demikian, mereka masih dapat bertugas dari tempat isolasi, seperti menggelar pertemuan secara virtual.
Tetap berjalan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan resmi tertulis dan video memastikan dirinya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria tetap menjalankan tugas sebagai pimpinan daerah. ”Kita sudah terbiasa menjalani kerja virtual sejak April lalu. Maka, tak perlu ada kekhawatiran bahwa produktivitas akan menurun atau berbagai proses kebijakan terganggu,” ujar Anies.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Riau Indra Yovi mengatakan, pemerintahan di Riau tak terganggu meskipun Gubernur Riau Syamsuar tengah terinfeksi Covid-19. ”Pemerintah masih berjalan seperti biasa. Ada Wakil Gubernur (Edy Nasution),” katanya.
Sejumlah perawat mengenakan alat pelindung diri beristirahat di instalasi gawat darurat khusus penanganan Covid-19 di RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Riau, 5 Juni 2020.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Kabupaten Jombang Akhmad Jazuli. Selain masih ada Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Mundjidah juga masih kerap mengoordinasi aparatur hingga menyelesaikan urusan-urusan administratif.
Baca juga : Pedoman Protokol Covid-19 Diterjemahkan ke 77 Bahasa Daerah
Adapun Wali Kota Malang Sutiaji kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan.
”Tolong jaga kesehatan, 3M tetap dilakukan, bahkan saya buat edaran kepada semua ASN untuk 14 hari kerja dari rumah. Setengah masuk, setengahnya bekerja dari rumah dan bergiliran,” katanya. (BOW/HLN/JOL/HRS/BRO/ETA/DIA)
