Pendekatan kesejahteraan perlu diterapkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat.
Oleh
Nina Susilo
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Pendekatan kesejahteraan perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wilayah tersebut.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengingatkan pemerintah pusat untuk mengelola klaim deklarasi Papua Barat secara berhati-hati. Klaim-klaim politik sejenis ini dinilai tak pernah berhenti sepanjang belum semua masalah teratasi. Kenyataannya, 1 Desember selalu menjadi momentum untuk kelompok prokemerdekaan di Papua untuk menyampaikan sesuatu.
”Gerakan politik, ya, selalu melakukan klaim-klaim, tapi dalam ULMWP (Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat) yang dipimpin Benny Wenda juga ada beberapa faksi politik. Jadi, mungkin tujuannya sama, tapi caranya bisa berbeda-beda,” tutur Adriana saat dihubungi Selasa (1/12/2020).
Adriana mengatakan, keinginan untuk merdeka sesungguhnya hak asasi tiap orang. Sepanjang hanya sebagai kebebasan berekspresi, hal itu bisa dibiarkan saja. Namun, ketika angan-angan ini menjadi usaha konkret dengan persiapan yang sistematis, menyiapkan bendera dan lambang-lambang negara dan ada indikasi kuat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, barulah hal tersebut bisa disikapi dengan serius.
Dalam keterangan persnya, ULMWP menyatakan Pemerintahan Sementara Papua Barat akan ada sampai diselenggarakan referendum dan terbentuk Papua Barat merdeka. Gerakan ini juga menolak otonomi khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia. Adapun pemerintahan sementara ini, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut, akan dipimpin Benny Wenda dari Inggris.
Menanggapi pernyataan UMLWP tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan bahwa pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua dan Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah melakukan pendekatan kesejahteraan pada Papua dan Papua Barat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.
Masih adanya korban kekerasan di Papua disebut Moeldoko sebagai akibat upaya sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk terus meneror masyarakat. Dengan teror dan kekerasan, masyarakat akan tetap tak sejahtera dan berpihak kepada Indonesia serta TNI dan Polri. Hal ini, menurut Moeldoko, dibuktikan dengan banyaknya gangguan dalam pembangunan seperti penyerangan pada pekerja yang membangun jalan dan pembakaran sekolah.
”Negara punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa dan tidak bisa diam. Maka, masih diperlukan pasukan di sana. Sebab, di Papua (dan Papua Barat) itu bukan hanya masyarakat Papua, melainkan juga masyarakat lain dan tugas negara melindungi semuanya,” tuturnya.
Selain itu, Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi pada 29 September 2020 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim terdiri atas dewan pengarah yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Kepala Bappenas sebagai ketua harian.
”Keppres ini bertujuan agar tercipta semangat, paradigma, dan cara-cara baru dalam percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat untuk meningkatkan sinergi antarlembaga-pemerintah dan pemda supaya percepatan pembangunan menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat segera terwujud,” katanya.
Adanya otonomi khusus Papua dan Papua Barat juga dinilainya sangat baik. Namun, tak hanya masalah kesejahteraan, isu ideologis juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Adapun lima hal yang dituju dalam pembangunan di dua provinsi ini adalah transformasi ekonomi berbasis wilayah adat; kualitas lingkungan dan ketahanan bencana; mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter, dan kontekstual dengan Papua, pembangunan infrastruktur khususnya infrastruktur dasar dan ekonomi, tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak.
Pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan lainnya, diakui Adriana sangat diperlukan di Papua dan Papua Barat. Adanya otonomi khusus Papua dan Papua Barat juga dinilainya sangat baik. Namun, tak hanya masalah kesejahteraan, isu ideologis juga perlu diperhatikan oleh pemerintah.
”Banyak aspek yang masih harus diperbaiki,” ujarnya.