Terkait Penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Presiden Jokowi: Saya Percaya KPK Bekerja Profesional
Terkait penangkapan Menteri Edhy Prabowo, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Presiden meyakini KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional.
Oleh
Nina Susilo/Rini Kustiasih
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah mendukung upaya pemberantasan korupsi.
”Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” kata Presiden Jokowi, Rabu (25/11/2020) siang, seusai menghadiri acara Penyerahan DIPA di Istana Merdeka, Jakarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rangkaian penangkapan pada Selasa (24/11/2020) malam hingga Rabu dini hari.
KPK juga menangkap staf Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan keluarga Edhy Prabowo. Penangkapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu pukul 01.23. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut penangkapan terkait izin ekspor benih lobster.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. ”Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Presiden seperti disiarkan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Sebelumnya, sudah dua menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang berurusan dengan KPK. Pertama, Idrus Marham mantan Menteri Sosial yang terseret kasus pembangunan PLTU MT Riau I. Kedua, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang terlibat kasus penyaluran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia.
Gerindra tunggu KPK
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku baru mendengar mengenai informasi penangkapan Edhy Prabowo dan saat ini menunggu informasi yang valid dari KPK. Adapun Edhy Prabowo merupakan politisi Partai Gerindra.
”Kami baru mendengar kader kami yang menjadi Menteri KP (ditangkap KPK) dari media cetak, online, dan televisi. Karena itu, kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu infromasi yang valid dari KPK tentang itu. Kami minta rekan media bersabar untuk menunggu kabar lebih lanjut,” ujarnya.
Dasco mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Edhy sekitar dua minggu lalu sebelum Edhy berangkat ke Amerika Serikat. Komunikasi itu berlangsung singkat karena Edhy hanya berpamitan untuk berangkat ke AS.
”Enggak, menteri tidak menyampaikan agenda. Beliau mau pamit saja,” ujarnya.
Terkait informasi yang menyebutkan penangkapan Edhy terkait dengan ekspor benih lobster dan keterlibatan sejumlah kader Gerindra, Dasco enggan berkomentar. ”Kita belum bisa memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum ada keterangan resmi dari KPK,” ujarnya.
Dasco mengaku telah menyampaikan kabar itu kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo memberikan arahan agar menunggu perkembangan lebih lanjut dan informasi dari KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan, dirinya selaku Wakil Ketua Komisi IV sejak awal tidak setuju dengan ekspor benih lobster. Ada dua alasan mendasar.
”Karena pertama, benih lobster itu bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungan. Walau jumlahnya katanya ada 2 miliar, bagi saya tidak penting jumlahnya berapa. Yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian ekosistem, biarkan dia tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal serta menguntungkan nelayan,” ujarnya.