logo Kompas.id
Politik & HukumPemberhentian Kepala Daerah oleh Mendagri Membahayakan Demokrasi Lokal

Pemberhentian Kepala Daerah oleh Mendagri Membahayakan Demokrasi Lokal

Ancaman pemberhentian kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya dinilai tidak tepat. Sebagian pengamat menilai hal itu menunjukkan gejala resentralisasi dan berpotensi merusak demokrasi lokal.

Oleh NIKOLAUS HARBOWO
· 1 menit baca
Memuat data...
DOKUMENTASI KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada semua kepala daerah di Indonesia dalam rapat koordinasi dan sosialisasi protokol kesehatan untuk perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19 melalui telekonferensi di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Sanksi pemberhentian bagi kepala daerah yang tidak menegakkan aturan protokol kesehatan dapat memperburuk relasi pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, ini akan membahayakan bagi demokrasi di tingkat lokal.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah agar menegakkan protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Jika instruksi dilanggar, kepala daerah bisa diberhentikan. Instruksi itu tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 (Kompas, 19/11/2020).

Editor: Susana Rita Kumalasanti
Bagikan
Memuat data..