Pelanggar Protokol Kesehatan Akan Diproses Hukum

Untuk mendukung upaya pengendalian pandemi Covid-19, Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian. Polri juga menegaskan akan menindak setiap pelaku pelanggaran protokol kesehatan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Salah seorang anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat memperlihatkan bahan kampanye terkait Covid-19 pada acara Deklarasi dan Komitmen Bapaslon Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di Mataram, Kamis (17/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas siapa pun yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, Polri juga tidak akan mengeluarkan izin keramaian.

Hal itu ditegaskan Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis lewat surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tanggal 16 November yang ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2020), Listyo mengatakan, alasan diterbitkannya surat telegram tersebut adalah untuk menghargai perjuangan tenaga kesehatan  yang sejak awal berjibaku melawan Covid-19.

”Hargai perjuangan tenaga kesehatan. Sejak awal mereka sudah habis-habisan mengeluarkan tenaga, pikiran, sampai nyawa untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Jangan sampai karena segelintir orang, perjuangan itu menjadi sia-sia,” kata Listyo.

Hargai perjuangan tenaga kesehatan. Sejak awal mereka sudah habis-habisan mengeluarkan tenaga, pikiran, sampai nyawa untuk memutus mata rantai penyebaran virus korona. Jangan sampai karena segelintir orang, perjuangan itu menjadi sia-sia. (Komjen Listyo Sigit Prabowo)

Di dalam telegram tersebut dinyatakan, jika dalam penegakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 ditemukan adanya upaya penolakan atau ketidakpatuhan yang menimbulkan keresahan masyarakat, akan dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas kepada siapa pun. Tindakan tegas itu sesuai dengan Pasal 65, Pasal 212, Pasal 214 Ayat (1) dan (2), Pasal 216, dan Pasal 218 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, serta Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Harus Lebih Tegas

Kompas/Raditya Helabumi

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Menurut Listyo, Polri menjunjung tinggi asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Tindakan tegas dari kepolisian juga untuk mendukung pemerintah yang terus berupaya mengatasi Covid-19 dengan mengucurkan dana triliunan rupiah.

”Keselamatan masyarakat dan menyelamatkan nyawa manusia adalah hukum tertinggi dan itu wajib dilakukan oleh kita semua,” ujar Listyo.

Kepolisian menjunjung tinggi asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Awi Setiyono mengatakan, melalui surat telegram tersebut, Kapolri meminta para kepala satuan wilayah untuk tidak ragu dan bertindak tegas menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Demikian pula, Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian.

”Kalau masih ada pihak-pihak yang mengumpulkan orang, perintah pimpinan jelas, yakni membubarkan kerumunan. Jadi, pimpinan berkomitmen mengawal penerapan protokol kesehatan,” kata Awi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga melintasi mural tentang imbauan protokol kesehatan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2020).

Demikian pula terkait dengan rencana dilakukannya Reuni 212 pada Desember mendatang, Awi menegaskan bahwa Polri tidak mengizinkan dengan tidak mengeluarkan izin keramaian.

Ketua Umum Presidium Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif, saat konferensi pers secara daring, Selasa (17/11/2020), mengatakan, pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 yang, menurut rencana, digelar pada 2 Desember di kawasan Monumen Nasional (Monas) ditunda. Penundaan disebabkan pengelola kawasan Monas tidak mengabulkan permohonan penggunaan kawasan tersebut. Penundaan juga mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang belum terkendali.

”Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, Reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat,” katanya.

Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 yang, menurut rencana, digelar pada 2 Desember di kawasan Monumen Nasional (Monas) ditunda.

Meski demikian, pihaknya akan tetap mengadakan acara pada 2 Desember mendatang. PA 212 akan mengadakan dialog nasional yang menghadirkan 100 tokoh dan ulama serta dihadiri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Acara dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Ilustrasi. Para sukarelawan Persaudaraan Alumni 212, sepanjang Senin (2/12/2019) pagi, menuntut hal terkait pemulangan Rizieq Shihab, di Monas, Jakarta.

Slamet mengimbau dan menyarankan umat Islam lainnya pada 2 Desember tersebut untuk mengadakan doa bersama agar wabah Covid-19 segera diangkat dari Indonesia. Pelaksanaan istigasah dilaksanakan di masjid, mushala, pondok pesantren, dan majelis taklim dengan wajib melaksanakan protokol Covid-19, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan kegiatan tidak dilaksanakan di ruang terbuka seperti lapangan.

Terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan saat pernikahan putri Rizieq Shihab, penyidik dari Polda Metro Jaya masih melakukan klarifikasi terhadap orang yang dianggap mengetahui dan mengalami.

Mutasi 637 perwira

Awi mengatakan, hari ini Kapolri menerbitkan 9 surat telegram tentang mutasi anggota Polri. Mutasi itu dilakukan selain dalam rangka penyegaran organisasi, juga karena pada bulan ini terdapat perwira menengah dan perwira tinggi yang telah memasuki masa pensiun.

Total terdapat 637 anggota Polri yang ditempatkan dalam jabatan baru. Mereka terdiri dari 1 orang dengan jabatan komisaris jenderal, 9 orang dengan jabatan inspektur jenderal, 63 orang dengan jabatan brigadir jenderal polisi, 478 orang dengan jabatan komisaris besar, dan 86 orang dengan jabatan ajun komisaris besar.