Presiden Jokowi Ajak Nasdem Kawal Restorasi Bangsa
Presiden Jokowi mengajak Partai Nasdem mengawal restorasi di berbagai bidang yang tengah diupayakan pemerintah. Apalagi restorasi yang diupayakan pemerintah memiliki semangat yang sama dengan semangat dasar Nasdem.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Restorasi besar-besaran untuk mewujudkan Indonesia maju yang dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ternyata malah menimbulkan kekhawatiran dan kesalahpahaman. Karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak Partai Nasdem, sebagai salah satu kekuatan politik besar dan disegani, untuk mengawal restorasi di berbagai bidang yang tengah diupayakan pemerintah.
Ajakan itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan amanat dalam peringatan Hari Ulang Tahun Ke-9 Partai Nasdem yang digelar secara tatap muka dan virtual pada Rabu (11/11/2020) siang.
”Saya mengajak seluruh keluarga Partai Nasdem untuk mengawal restorasi yang sedang kita lakukan ini,” kata Presiden yang menyampaikan amanat secara virtual seperti disiarkan dalam saluran Youtube Partai Nasdem.
Di hadapan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden menyampaikan dampak buruk pandemi Covid-19 yang tak hanya menyerang pertahanan kesehatan, tetapi juga persoalan perekonomian bagi semua negara, tak terkecuali Indonesia. Pandemi yang telah berlangsung delapan bulan telah mengakibatkan angka pengangguran di Tanah Air naik menjadi 6,9 juta jiwa.
Perekonomian nasional pun tumbuh negatif hingga minus 5,32 persen pada kuartal II tahun 2020. Meski pada kuartal III perekonomian nasional mulai menunjukkan kebangkitan, pertumbuhan masih minus 3,49 persen.
Presiden menegaskan, dibutuhkan upaya luar biasa untuk memulihkan perekonomian nasional. ”Kita harus bekerja keras untuk membuka lapangan kerja, bekerja keras meningkatkan UMKM secara besar-besaran agar mampu bersaing di pasar global,” tuturnya.
Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang salah satunya ditandai dengan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dari Pemerintah Amerika Serikat perlu dimanfaatkan. Begitu pula kemunduran sejumlah negara akibat Covid-19 harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum mengatasi ketertinggalan dan mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
Restorasi besar-besaran untuk mengatasi ketertinggalan itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja. ”UMKM harus kita berdayakan semaksimal mungkin, peluang kerja harus kita ciptakan sebanyak mungkin. Itulah semangat dari penerbitan UU Cipta Kerja,” kata Presiden.
Undang-undang yang sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi itu pun dibuat dengan tujuan untuk mempercepat industrialisasi di dalam negeri. Selain itu, juga untuk memperkuat pengembangan sektor strategis, terutama pangan, kesehatan, dan energi.
Akan tetapi, lanjut Presiden, restorasi besar-besaran sering kali menimbulkan kekhawatiran dan salah pengertian. Apalagi jika perubahan itu tidak terkomunikasikan secara baik dalam waktu yang kurang memadai. Padahal, momentum yang relatif sempit dalam persaingan global menuntut respons cepat.
Kondisi itulah yang membuat Presiden merasa perlu mengajak seluruh keluarga besar Partai Nasdem untuk mengawal restorasi besar-besaran yang tengah dilakukan. Apalagi restorasi yang diupayakan pemerintah memiliki semangat yang sama dengan semangat dasar Partai Nasdem, yakni restorasi Indonesia.
Sementara dalam pidato politiknya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa sejak awal berdiri sembilan tahun silam, Nasdem tetap konsisten melaksanakan misi besar restorasi Indonesia. Namun, misi besar untuk merestorasi Indonesia itu hanya bisa dijalankan dalam iklim politik yang sehat.
”Untuk semua misi besar dalam semangat gerakan perubahan restorasi Indonesia, kami membutuhkan iklim politik yang sehat. Iklim politik yang menjunjung konstitusi dan berkomitmen pada kesepakatan bersama sebagai sebuah bangsa,” kata Paloh yang berpidato dari kampus Akademi Bela Negara, Pancoran, Jakarta.
Iklim politik yang sehat, lanjut Paloh, adalah iklim politik yang tak menguras emosi dengan isu-isu terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, serta isu sensitif lainnya. Iklim politik semestinya bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap masa depan dengan kemajuan bangsa dan negara.