logo Kompas.id
Politik & HukumSulitnya Menjaga Netralitas...
Iklan

Sulitnya Menjaga Netralitas ASN di Pilkada

Aparatur sipil negara harus menahan diri agar tak terlibat politik praktis. Di sisi lain, ada dorongan dari institusi untuk mendukung salah satu calon, terutama petahana.

Oleh
INSAN ALFAJRI
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/cly9in1f6y0SxF8ZlTTT2d7rO4U=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F06%2F6_1560758950.jpg
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Foto ilustrasi. Para aparatur sipil negara mengikuti upacara Hari Kesadaran Nasional di Serang, Banten, Senin (17/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara atau ASN harus menjunjung netralitas di setiap pergelaran pemilu agar fungsi sebagai pelayan publik tak terganggu. Akan tetapi, mempertahankan netralitas tidak semudah teorinya.

Andre, bukan nama sebenarnya, ASN di Sulawesi, menjelaskan, netralitas bagi birokrat di tempatnya hanya menjadi slogan. Setiap pemilihan kepala daerah, seperti di Pilkada 2020, ASN menjadi mesin untuk meraup suara bagi petahana. ASN yang berusaha untuk netral akan dianggap abu-abu atau malah dituding berafiliasi dengan lawan politik petahana. Tahun ini, wilayah tempat kerja Andre bakal menggelar pilkada.

Editor:
agnesrita
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000