Aparatur sipil negara harus menahan diri agar tak terlibat politik praktis. Di sisi lain, ada dorongan dari institusi untuk mendukung salah satu calon, terutama petahana.
Oleh
INSAN ALFAJRI
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Aparatur sipil negara atau ASN harus menjunjung netralitas di setiap pergelaran pemilu agar fungsi sebagai pelayan publik tak terganggu. Akan tetapi, mempertahankan netralitas tidak semudah teorinya.
Andre, bukan nama sebenarnya, ASN di Sulawesi, menjelaskan, netralitas bagi birokrat di tempatnya hanya menjadi slogan. Setiap pemilihan kepala daerah, seperti di Pilkada 2020, ASN menjadi mesin untuk meraup suara bagi petahana. ASN yang berusaha untuk netral akan dianggap abu-abu atau malah dituding berafiliasi dengan lawan politik petahana. Tahun ini, wilayah tempat kerja Andre bakal menggelar pilkada.
Idealnya, ASN hanya boleh menentukan pilihan politik di bilik suara. Ia tak boleh ikut berpolitik praktis dengan menyatakan dukungan terbuka kepada salah satu pasangan calon. Akan tetapi, ujarnya, sudah menjadi rahasia umum struktur di birokrasi turut bermain.
”Semacam ada tuntutan dari pejabat di level atas dan tengah atau tingkat manajemen kepada stafnya untuk mendukung calon petahana sebagai bentuk balas budi atau jasa atas jabatan yang sudah diterima,” katanya ketika dihubungi Jumat (6/11/2020).
Menurut Andre, petahana berpeluang besar untuk terpilih. Salah satunya karena ada instruksi pimpinan di institusinya untuk menggalang dukungan bagi petahana.
”Saya turut serta menjadi bagian dari mesin birokrasi untuk meraup suara. Namun, melalui cara-cara yang santun dan tidak frontal seperti kampanye di media sosial. Saya hanya bergerak di grup Whatsapp teman sekolah, alumni, dan komunitas hobi,” tutur pria yang menjadi staf humas di institusinya ini.
Semacam ada tuntutan dari pejabat di level atas dan tengah atau tingkat manajemen kepada stafnya untuk mendukung calon petahana sebagai bentuk balas budi atau jasa atas jabatan yang sudah diterima.
Dalam mempromosikan petahana, Andre membuka diskusi pilkada di grup-grup percakapan itu. Dia membandingkan program dan prestasi tiap-tiap pasangan calon. ”Kalau lagi berdebat dan memang ada kelemahan dari calon petahana, ya, harus diakui. Biar terkesan tidak memaksakan,” katanya.
Keterlibatan Andre tak lepas dari sistem promosi jabatan yang kurang profesional. ASN dengan kinerja baik tetapi tak terlihat kontribusinya di pilkada akan sulit mendapat promosi. Sebaliknya, mereka yang dengan tegas berafiliasi dan menunjukkan fanatisme di pilkada akan mendapat atensi dari kepala daerah terpilih.
Di sisi lain, lelang jabatan terbuka masih kurang obyektif. Kepala daerah tetap berkuasa dalam menentukan keputusan akhir. ”Bahkan, ada di beberapa daerah yang mau ikut lelang jabatan harus dapat rekomendasi dulu dari kepala daerah. Ini untuk mempersempit peluang ASN yang berafiliasi dengan lawan politik kepala daerah tersebut,” katanya.
Berangkat dari hal itu, Andre menyarankan lebih baik hak politik ASN untuk memilih di pemilu dicabut saja. Dengan demikian, ASN bisa bekerja secara profesional dan tak tergoda politik praktis.
Di Papua Barat, ASN di Komisi Pemilihan Umum Manokwari, Yandri Pribadi, menjelaskan, ada sejumlah hal yang tak boleh dilakukan menjelang pilkada. Pertama, Yandri dan ASN lainnya dilarang berfoto dengan menggunakan simbol jari tertentu. Sebab, ini akan memberikan kesan pegawai KPU mendukung pasangan calon tertentu. ”Ketika di luar kantor, tidak boleh berada di lokasi yang ada orang partai politik maupun bertemu dengan pasangan calon,” ucapnya.
Yandri sudah mengurus surat pindah domisili. Dengan demikian, dia memiliki hak pilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari 2020. Hingga saat ini, dia masih belum menentukan pilihan. Sebagai pendatang, indikator dalam memilih pasangan calon sangat sederhana.
”Sebagai pendatang, saya lebih menekankan siapa di antara pasangan calon yang bisa menjaga keamanan dan kerukunan di Manokwari. Pasangan calon yang paling bisa diterima semua pihak untuk menekan terjadinya konflik. Sampai saat ini, masih memantau siapa di antara pasangan calon yang paling mungkin untuk mewujudkan itu,” ujarnya.
Vanny Ahmadi, ASN di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, menilai, ada kecenderungan kepala daerah mempromosikan orang-orang yang satu suku dengannya.
Di institusi tempatnya bekerja, sudah tersiar kabar angin untuk mendukung pasangan calon yang satu suku dengan pimpinan, walaupun ini tidak diungkap secara terang benderang kepada semua ASN di institusi itu. Di setiap apel pagi, pimpinan tetap menekankan agar ASN bersikap netral.
”Jadi, sejauh ini, saya masih leluasa untuk menentukan pilihan. Pembahasan terkait pilkada juga sensitif di kantor. Orang-orang pada takut membahas ini karena di tempat saya sudah ada tiga orang ASN yang diduga melanggar netralitas pilkada,” ungkapnya.
Sebagai lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Vanny memahami bahwa solidaritas persukuan dalam pemilu merupakan kemunduran bagi demokrasi. Akan tetapi, sebagai birokrat muda yang baru bekerja dua tahun, dia tak punya banyak pilihan. Beruntung, dia tak menempati jabatan prestisius di institusi. Jadi, ia bisa terhindar dari politik praktis di Pilkada 2020 karena tidak memiliki utang politik kepada siapa pun.
Pembahasan terkait pilkada juga sensitif di kantor. Orang-orang pada takut membahas ini karena di tempat saya sudah ada tiga orang ASN yang diduga melanggar netralitas pilkada. (Vanny Ahmadi)
Pada senin (2/11/2020), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merilis data ASN yang melanggar netralitas Pilkada 2020. Sebanyak 604 ASN dinyatakan melanggar dan sudah direkomendasikan kepada kepala daerah untuk diberi sanksi. Dari 604 ASN, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) baru 344 ASN atau 57 persen.
Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dalam keterangan tertulis meminta ASN menahan diri agar tak terlibat politik praktis. Semakin dekat pilkada, godaan untuk bermain politik semakin besar. ”ASN tak akan dapat menyelenggarakan pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa apabila tak dapat bersikap netral,” katanya tegas.