PPP Buka Partisipasi Jajaran Partai

Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan digelar pada 19-21 Desember 2020. DPP PPP membuka partisipasi jajaran partai dalam pemilihan ketua umum definitif berdasarkan AD/ART.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta, Sudarto, bersalaman dengan Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Pondok Gede, Arsul Sani, dalam Mukernas V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan membuka partisipasi jajaran partai dalam pemilihan ketua umum definitif di dalam Muktamar IX PPP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akan tetapi, panitia muktamar memastikan jalannya muktamar, termasuk  pemilihan ketua umum, akan tetap berpegangan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani, Senin (2/11/2020), mengatakan, pemilihan ketua umum sepenuhnya akan diserahkan kepada muktamirin atau peserta muktamar. Panitia muktamar tidak akan membuat aturan tertentu di luar yang sudah ditetapkan oleh AD/ART partai.

Baca juga: Muktamar Jadi Momentum Kebangkitan PPP

”Soal ketua umum, sekali lagi memang kita membuka ruang partisipasi. Kami punya banyak Whatsapp Group (WAG) dan muncullah usulan-usulan para calon ketua umum. Ada yang dari internal, seperti Pelaksana Tugas (Plt) Suharso Monoarfa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantipres) yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Muhammad Mardiono, politisi senior yang juga mantan Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam, dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara,” kata Arsul saat konferensi pers mengenai persiapan Muktamar IX PPP, Senin, di Jakarta, yang dilakukan daring.

Soal ketua umum, sekali lagi memang kita membuka ruang partisipasi. Kami punya banyak Whatsapp Group dan muncullah usulan-usulan para calon ketua umum. Ada yang dari internal, seperti Pelaksana Tugas Suharso Monoarfa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Mardiono, politisi senior yang juga mantan Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam, dan Ketua Fraksi PPP Amir Uskara.

Arsul mengatakan, usulan dari eksternal juga dikemukakan sehingga munculah nama seperti Sandiaga Uno. Selain itu, nama-nama tokoh seperti Khofifah Indar Parawansa dan Syaifullah Yusuf juga dimunculkan dari bawah. Khusus untuk kedua nama ini, menurut Arsul, mereka pernah menjadi pengurus PPP, bahkan menjadi anggota DPR dari Fraksi PPP sebelum Reformasi. Namun, keduanya kemudian meninggalkan PPP.

”Kita beri kesempatan kepada siapa pun para kader terutama yang memenuhi syarat AD/ART untuk bisa tampil. Kita buat sedemokratis mungkin,” ujarnya.

Kompas

Peserta muktamar berebut untuk memberi selamat kepada Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy seusai terpilih menjadi Ketua Umum PPP dalam Muktamar VIII PPP yang digelar di Hotel Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2014).

Arsul membantah dugaan PPP mengalami krisis dengan munculnya nama-nama di luar kader partai. Sejak awal PPP adalah partai kader sehingga sekalipun partai membuka pintu kepada semua orang untuk bisa bergabung dan berkhidmat di partai, sesuai AD/ART, menurut Arsul, untuk jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal syaratnya harus pernah menjadi pengurus di tingkat pusat. ”Tujuannya supaya identitas PPP sebagai partai kader tidak hilang,” ujarnya.

Dalam prosesnya, kader potensial dapat mencalonkan diri menjadi ketua umum definitif sepanjang sesuai dengan AD/ART, yakni minimal satu periode dulu di DPP PPP. Untuk dapat menjadi ketum, menurut Arsul, harus mendapatkan dukungan dari muktamirin yang memiliki hak suara. Pemilik hak suara di PPP berjumlah 548 orang yang mewakili kepengurusan partai di tingkat cabang, wilayah, hingga pusat.

”Dalam rangka demokratisasi yang lebih luas, kami tidak ingin mengatur, misalnya, untuk menjadi ketua umum harus mendapatkan suara 30 persen. Itu tidak begitu. Karena nantinya akan diserahkan kepada forum muktamar. Ini perlu disampaikan supaya jelas dan tidak ada suudzon (pikiran buruk) tertentu. Patokan kami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” kata Arsul.

Muktamar kali ini pun disepakati untuk diadakan di Makassar, Sulsel, karena kawasan itu selama ini menyumbang suara signifikan bagi PPP. Partai berlambang Kabah itu mendapatkan kemenangan elektoral di empat kota/kabupaten di Sulsel. Bahkan, kader partai itu juga menduduki posisi ketua DPRD di empat daerah tersebut. Sebagai bentuk apresiasi kepada Sulsel yang menyumbang kemenangan elektoral yang cukup signifikan kepada PPP sekalipun di masa sulit, menurut Arsul, muktamar disetujui untuk digelar di Makassar.

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey Djemat (duduk, ketiga dari kanan) menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rabu (28/11/2018), di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan.

Dalam muktamar kali ini, Arsul menambahkan, partainya ingin menjadikan sebagai wahana memperkuat soliditas internal, termasuk dengan menggandeng kubu yang sempat berseteru, yakni kepengurusan hasil Muktamar Jakarta. Bentuk islah atau persatuan itu antara lain dengan menggandeng kelompok Muktamar Jakarta untuk menjadi panitia muktamar. Beberapa nama pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta, seperti Ahmad Gozali Harahap, menurut Arsul, dilibatkan sebagai panitia muktamar di Makassar, 19-21 Desember 2020.

Presiden diupayakan hadiri pembukaan

Pembukaan Muktamar IX PPP diupayakan untuk dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, apakah secara fisik ataupun daring. Hal itu sedang diupayakan oleh panitia.

Pembukaan Muktamar IX PPP diupayakan untuk dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, apakah secara fisik ataupun daring. Hal itu, kata Arsul, sedang diupayakan oleh panitia.

Baca juga: PPP Tetap Buka Pintu untuk Kubu Humphrey

Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menuturkan, kantor DPP PPP akan menjadi pusat pemberitaan media atau media centre bagi media yang hendak meliput kegiatan muktamar itu secara daring. Pasalnya, muktamar akan digelar secara kombinasi, yakni fisik dan virtual. Penerapan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak mengikuti muktamar secara fisik.

Kompas

Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan KH Maimoen Zubair didampingi tokoh senior PPP, Zarkasih Nur, menghadiri rapat Dewan Pimpinan Wilayah PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (21/10/2014). Rapat tersebut salah satunya membahas mengenai muktamat islah PPP.