Daerah Kesulitan Merekrut KPPS dan Pengawas TPS

Akibat pandemi Covid-19, jumlah petugas penyelenggara pemilu masih belum terpenuhi. KPU dan Bawaslu pun sama-sama memperpanjang pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua KPU Arief Budiman berbicara dengan  peserta kegiatan simulasi penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada penghitungan perolehan suara pilkada serentak 2020 di Hotel Santika Depok, Jawa Barat, Kamis (17/9/2020). Sirekap diharapkan menjadi titik awal proses perubahan penyelenggaraan pemilu, dari manual ke digital, sehingga pemilu dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Melalui Sirekap, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak perlu kerja lembur lagi seperti pada Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, giliran Badan Pengawas Pemilu juga memperpanjang masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Perpanjangan masa pendaftaran dilakukan karena jumlah pendaftar belum memenuhi kebutuhan.

Sebelumnya, KPU juga memperpanjang masa pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat jumlah pendaftar belum mencukupi. Masa pendaftaran yang awalnya awalnya dibuka 7-13 Oktober 2020 diperpanjang lagi pada 14-18 Oktober.

Ketua Bawaslu Abhan saat dihubungi dari Jakarta, Senin (2/11/2020), mengatakan, masa pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) diperpanjang dari 25 Oktober hingga 10 November 2020. Perpanjangan dilakukan karena pada masa pendaftaran pertama, 3-15 Oktober, jumlah pendaftar di beberapa daerah belum memenuhi kebutuhan.

Baca juga: KPU: Jamin Pengamanan Petugas Penyelenggara Pilkada

”Kami optimis bisa memenuhi kebutuhan Pengawas TPS karena kami jemput bola ke masyarakat untuk mencari warga yang ingin menjadi pengawas,” katanya.

Kami optimis bisa memenuhi kebutuhan Pengawas TPS karena kami jemput bola ke masyarakat untuk mencari warga yang ingin menjadi pengawas.

Menurut dia, kurangnya pendaftar disebabkan masyarakat khawatir terpapar Covid-19 saat bertugas di TPS. Padahal, protokol kesehatan saat bertugas di TPS ketika pemungutan suara sangat ketat. Seluruh petugas wajib menggunakan alat pelindung diri, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar terhindar dari penularan Covid-19.

Sesuai jadwal, petugas Pengawas TPS akan dilantik pada 16 November. Petugas kemudian mengikuti tes cepat untuk memastikan kondisi kesehatan. Jika ada yang reaktif, mereka akan menjalani isolasi. Kemudian jika hasil tes usap positif dan belum sembuh hingga hari pencoblosan, mereka akan digantikan oleh yang lain.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengerjakan tugas mereka di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (8/9/2020). Sebanyak 96 dari 357 jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan dan desa yang bernaung di lingkup Bawaslu Boyolali dinyatakan positif Covid-19 setelah mengikuti tes usap di sejumlah lokasi. Tes usap tersebut merupakan salah satu syarat bagi petugas pengawas yang hendak bertugas dalam pilkada mendatang. Aktivitas kerja di kantor Bawaslu Kabupaten Boyolali tetap berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi pekerja yang diperbolehkan mendatangi kantor.

”Kami meminta disiapkan minimal dua pendaftar untuk mengantisipasi jika harus melakukan pergantian petugas. Jika tidak ada pengganti, kami meminta pengawas di tingkatan lebih tinggi untuk menggantikan,” ujar Abhan.

Berbeda dengan petugas KPPS yang berjumlah 7 orang tiap TPS, Pengawas TPS hanya berjumlah satu orang tiap TPS sehingga jika ada yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena terpapar Covid-19 harus diganti. ”Kami tidak ingin ada yang menjadi pembawa virus saat pencoblosan,” ujarnya.

Sama dengan Pengawas TPS, petugas KPPS juga akan mengikuti tes cepat setelah dilantik. Tes dilakukan maksimal 14 hari sebelum pencoblosan. Tes itu dilakukan untuk mengurangi potensi penularan Covid-19 dari unsur penyelenggara.

Persyaratan dilonggarkan

Namun berbeda dengan Pengawas TPS, petugas KPPS yang hasil tesnya reaktif atau positif Covid-19 tidak akan diganti. Jika sampai pencoblosan belum sembuh, mereka tidak diizinkan bertugas. ”Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 91 Ayat 5, KPPS yang reaktif atau positif tidak diganti, mereka diminta isolasi sampai terbukti nonreaktif atau negatif,” ujar komisioner KPU, Ilham Saputra.

Menurut dia, pendaftar KPPS sudah memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Setelah melewati masa perpanjangan, daerah-daerah yang belum memenuhi kuota mampu mencari petugas KPPS. Jika tidak ada warga yang mendaftar, perekrutan dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, profesi, dan perguruan tinggi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di lokasi tempat pemungutan suara saat simulasi pemungutan suara dalam pemilihan serentak 2020 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Simulasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Syarat-syarat pendaftar KPPS dilonggarkan untuk memenuhi kebutuhan KPPS. KPPS hasil kerja sama dengan lembaga lain tidak harus berdomisili di wilayah TPS selama masih berada di satu kabupaten/kota. Pendaftar dari hasil kerja sama pun bisa langsung ditetapkan setelah lolos tahap verifikasi administrasi.

Ilham mengatakan, syarat-syarat pendaftar KPPS dilonggarkan untuk memenuhi kebutuhan KPPS. KPPS hasil kerja sama dengan lembaga lain tidak harus berdomisili di wilayah TPS selama masih berada di satu kabupaten/kota. Pendaftar dari hasil kerja sama pun bisa langsung ditetapkan setelah lolos tahap verifikasi administrasi.

Baca juga: KPU: Jamin Pengamanan Petugas Penyelenggara Pilkada

Komisioner KPU Surabaya Bidang Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Subairi, mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi dengan pengurus RT/RW di perkampungan untuk menjaring KPPS. KPU Surabaya melakukan jemput bola ke perkampungan mencari petugas yang berminat menjadi KPPS.

Menurut dia, kurangnya pendaftar disebabkan persyaratan yang lebih ketat. Petugas KPPS harus berusia kurang dari 50 tahun dan tidak boleh memiliki penyakit penyerta. ”Persyaratan ini untuk melindungi petugas KPPS yang bertugas di masa pandemi Covid-19,” ujar Subairi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas mengenakan masker dan pelindung wajah saat menyiapkan minuman untuk peserta rapat dengar pendapat antara anggota Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat itu membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 dan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam.