Isu Sosial-Politik Dinilai Masih Terabaikan

Satu tahun Joko Widodo-Amin dinilai kurang memberi perhatian pada isu sosial-politik, sebaliknya fokus ke soal sosial-ekonomi. Penyusunan RUU bersama DPR jadi bukti, kurangnya keterbukaan dan tidak akomodatif.

Kompas

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo-Ma’ruf Amin memberikan sambutan usai menerima surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Pasangan Joko Widodo bersama Ma\'ruf Amin resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Amin dinilai kurang memberikan perhatian pada isu sosial-politik, tetapi sebaliknya  fokus pada persoalan sosial-ekonomi. Sejumlah persoalan ditemui dalam isu sosial-politik, termasuk dalam penyusunan legislasi bersama parlemen yang belakangan ini dinilai semakin kurang terbuka, tidak aspiratif, dan tidak akomodatif terhadap kepentingan publik.

Dalam diskusi daring yang digelar oleh PARA Syndicate bertajuk ”Setahun Jokowi-Ma’ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi,” Selasa (20/10/2020), para pembicara menyoroti kian menguatnya kekuasaan eksekutif yang ditopang oleh partai koalisi di parlemen. Akibatnya, tidak banyak sikap kritis yang dilontarkan oleh DPR kepada pemerintah dalam pelaksanaan program-programnya dalam setahun pertama periode kedua Jokowi.

Baca Juga: Kasus Peretasan terhadap Aktivis Meningkat, Kebebasan Berekspresi Terancam

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesi (P2P LIPI) Aisah Putri Budiatri mengatakan, persetujuan yang diberikan DPR terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menunjukkan sikap legislatif maupun eksekutif yang terburu-buru dalam menyusun suatu legislasi. Dalam prosesnya, penyusunan RUU Cipta Kerja itu pun tidak inklusif.

Ketika UU ini lahir sejak dari proses hingga akhirnya, tampak ada gejala masalah. Prosesnya tidak dijalankan secara hati-hati. Padahal, banyak akademisi hukum yang menjelaskan penyusunan UU dengan metode omnibus law harus hati-hati lantaran banyak UU dan elemen lain yang dibahas di dalam regulasi tersebut.

”Ketika UU ini lahir sejak dari proses hingga akhirnya, tampak ada gejala masalah. Prosesnya tidak dijalankan secara hati-hati. Padahal, banyak akademisi hukum yang menjelaskan penyusunan UU dengan metode omnibus law harus hati-hati lantaran banyak UU dan elemen lain yang dibahas di dalam regulasi tersebut,” katanya.

Isu lain di ranah sosial-politik lainnya yang disoroti dalam setahun pertama Jokowi-Amin ialah kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dinilai juga kian terbatas. Arif Susanto dari Exposit Strategic mengatakan, sikap represif yang ditunjukkan pemerintah  menghadapi pengkritik dan pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan dinilai mencerminkan pemusatan kekuasaan.

Di satu sisi, eksekutif memiliki segala kekuatan dan kebijakan yang dapat dengan mudah digerakkan tanpa banyak pengawasan dan kontrol. Sebab, DPR di pihak lain dikuasai oleh partai-partai koalisi pemerintah yang tak mungkin berseberangan dengan pemerintah yang mereka dukung.

”Dalam pemerintahan ini, orang khawatir Whatsapp-nya dibajak. Orang takut berkomentar di media sosial. Mereka juga khawatir diskusi-diskusi semacam ini dibubarkan. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini ironi besar,” kata Arif.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para menteri Kabinet Indonesia Maju bersiap untuk foto bersama pimpinan DPR RI di akhir rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Rapat paripurna hari itu secara resmi mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. RUU Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintah dan mulai dibahas DPR bersama pemerintah pada April 2020 tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat sipil selama dalam pembahasan. Pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal, telah dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, 2 kali rapat kerja, dan 56 kali rapat panitia kerja.

Dominasi  partai koalisi

Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan, DPR yang semestinya menjalankan mekanisme kontrol terhadap jalannya kekuasaan eksekutif pada kenyataannya tidak berperan sebagaimana mestinya. Hal itu, antara, lain dipicu dominannya partai koalisi pendukung pemerintah di parlemen.

Saat ini, dari 575 anggota DPR, 427 kursi dimiliki oleh parpol koalisi pemerintah. Sisanya, 148 kursi dimiliki Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang bukan bagian dari koalisi. Partai Amanat Nasional (PAN), sekalipun tidak secara terus terang menyatakan dirinya oposisi, sampai saat ini tidak berseberangan dengan pemerintah.

Ada dominasi partai koalisi pendukung pemerintah di DPR sehingga kian memberikan karpet merah kepada pemerintah. Tidak ada hambatan politik bagi pemerintah untuk melakukan program-programnya.

”Ada dominasi partai koalisi pendukung pemerintah di DPR sehingga kian memberikan karpet merah kepada pemerintah. Tidak ada hambatan politik bagi pemerintah untuk melakukan program-programnya,” kata Lucius.

Baca Juga: Tahun Pertama Jokowi-Amin yang Tak Mudah

Kondisi ini dinilai tidak sehat karena DPR semestinya menjalankan fungsi kontrol kepada pemerintah. Ketika DPR justru mengenakan ”baju” eksekutif, dan merasa dirinya bagian dari rezim berkuasa, maka yang terjadi ialah potensi hilangnya mekanisme check and balance, atau kontrol terhadap kekuasaan. ”Kinerja kontrol tidak berfungsi sehingga pemerintah bisa menafsirkan sendiri tentang banyak hal,” ujarnya.

Menurut Lucius, ketika parlemen dalam kondisi tidak bekerja optimal mengawasi pemerintah, penguatan masyarakat sipil harus didorong. Penguatan masyarakat sipil diharapkan bisa mengimbangi semakin terkonsolidasikannya kekuatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif. Jika tidak ada kekuatan masyarakat sipil, dengan pemusatan kekuasaan yang sedemikian besar, potensi kesewenang-wenangan kekuasaan akan lebih besar bisa terjadi.

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (19/10/2020), mengatakan, dengan masih banyaknya warga yang merasa belum puas, Pratikno melanjutkan, pemerintah akan terus memperbaiki diri. ”Pemerintah akan terus membenahi, meningkatkan, dan menyempurnakan semua langkah-langkah yang ada setiap hari,” lanjutnya.

Kompas

Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Yogyakarta Antikekerasan menggelar aksi unjuk rasa di Titik Nol, Yogyakarta, Jumat (11/5). Aksi ini untuk mengecam penyerangan sebuah organisasi kemasyarakatan ke kantor Lembaga Kajian Islam dan Sosial  saat berlangsungnya diskusi yang menghadirkan aktivis Irshad Manji pada Rabu (9/5). Mereka menuntut pengusutan tuntas kasus penyerangan tersebut dan pembubaran organisasi kemasyarakatan yang pro kekerasan.